GAPKI Dukung Peluncuran BMKS, Minta Pemerintah Pastikan Tata Kelolanya

sawitsetara.co - JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung rencana pemerintah meluncurkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada 1 Januari 2027. Namun, dukungan itu disertai permintaan agar pemerintah memastikan tata kelola bursa berjalan independen, transparan, dan tidak menambah beban pelaku usaha.

BMKS akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi GAPKI, kehadiran bursa komoditas nasional menjadi momentum untuk membangun Indonesia Reference Price (IRP) dan mengurangi ketergantungan terhadap acuan harga dari bursa luar negeri.

Dilansir dari laman GAPKI, Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, mengatakan pembentukan IRP penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas strategis. Namun, kredibilitas bursa akan sangat ditentukan oleh tata kelolanya.

“Industri sawit nasional mendukung penuh upaya pembentukan harga acuan mandiri agar Indonesia tidak lagi bergantung pada bursa luar negeri. Namun, harus digarisbawahi sejumlah prasyarat tata kelola (governance) agar pembentukan bursa berjalan optimal dan memberi kepastian bagi pelaku usaha sawit,” katanya.

Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Komoditas Strategis BMKS, GAPKI merumuskan tujuh prasyarat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Pertama, BMKS harus bebas dari konflik kepentingan serta independen dari intervensi politik dan manipulasi. Kedua, pengelolaannya harus mampu mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia.

Ketiga, BMKS perlu memiliki volume perdagangan yang besar untuk menjamin likuiditas dan keaktifan transaksi harian. Keempat, bursa harus dilengkapi sistem ketertelusuran atau traceability yang jelas untuk mendukung sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Kelima, proses price discovery harus transparan. Harga komoditas perlu terbentuk berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan secara riil, bukan melalui praktik transfer pricing.

Keenam, GAPKI meminta adanya interoperabilitas data yang kuat antara OJK, Bank Indonesia (BI), BMKS, dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketujuh, biaya partisipasi di bursa harus efisien dan terjangkau agar tidak menjadi tambahan beban bagi pelaku usaha.

Beban Ekspor Jadi Perhatian

Permintaan mengenai efisiensi biaya menjadi penting karena industri sawit Indonesia saat ini menghadapi sejumlah beban ekspor. Pengusaha menanggung Bea Keluar (BK), Pungutan Ekspor (PE), kewajiban DMO/DPO Minyakita, hingga kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 50 persen selama 12 bulan di bank Himbara.

Industri juga menghadapi persoalan restitusi PPN yang tertahan. GAPKI mencatat akumulasi berbagai beban tersebut membuat struktur biaya ekspor sawit Indonesia mencapai US$ 297 per ton.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang berada di kisaran US$ 121 per ton. Karena itu, GAPKI meminta penerapan BMKS tidak justru memperlebar kesenjangan biaya ekspor dengan negara pesaing.

GAPKI juga mencermati kepastian peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang direncanakan menjadi perantara tunggal (sole intermediary) ekspor komoditas strategis.

IRP Harus Diterima Pasar Global

Wakil Sekretaris Jenderal GAPKI, Lolita Bangun, mengatakan pembentukan IRP akan menghadapi tantangan karena Indonesia nantinya berada dalam persaingan tiga acuan harga dunia atau three mountains. Ketiganya adalah Rotterdam, Malaysia Derivatives Exchange (MDX), dan ICOMEX/BMKS.

Karena itu, mekanisme pembentukan harga di BMKS harus memiliki transparansi yang kuat. IRP tidak cukup hanya menjadi acuan domestik, tetapi juga harus memperoleh penerimaan dari pembeli internasional.

GAPKI juga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai perlindungan data dan insentif bagi pelaku usaha yang diwajibkan mengikuti ketentuan Perpres Mandatori.

Menurut Lolita, pelaku usaha membutuhkan jaminan keamanan data bisnis sekaligus kejelasan mengenai insentif atas kewajiban tersebut.

GAPKI Minta Pemerintah Uji Dampak BMKS

GAPKI mengusulkan pemerintah menggunakan simulasi kecerdasan buatan atau AI untuk menguji dampak penerapan BMKS terhadap industri sawit.

Simulasi diperlukan karena sejumlah variabel dapat bergerak secara bersamaan. Penurunan produksi akibat gelombang Super El Niño, misalnya, dapat terjadi ketika konsumsi domestik meningkat akibat program biodiesel. Pada saat yang sama, industri harus menghadapi akumulasi biaya ekspor.

GAPKI menilai simulasi AI dapat membantu pemerintah memodelkan interaksi berbagai variabel tersebut dan mengukur dampaknya terhadap posisi tawar Indonesia di pasar global.

Dengan simulasi itu, pemerintah dapat melihat berbagai skenario sebelum kebijakan diterapkan. Risiko terhadap daya saing ekspor juga dapat diperhitungkan sejak awal.

GAPKI berharap seluruh masukan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan regulasi turunan BMKS. Bagi industri sawit, dukungan terhadap bursa nasional berjalan beriringan dengan kebutuhan akan tata kelola yang kredibel, biaya yang efisien, serta mekanisme pembentukan harga yang transparan.

Dengan tata kelola tersebut, BMKS diharapkan dapat memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia atas komoditas strategis tanpa mengurangi daya saing industri sawit di pasar global.