sawitsetara.co - PESISIR SELATAN — Di tengah hamparan kebun sawit yang luas di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, para petani justru menghadapi kenyataan pahit. Harga tandan buah segar (TBS) yang rendah dan tingginya potongan timbangan di pabrik kelapa sawit (PKS) membuat mereka terus berada dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal, SH, MH, mengungkapkan bahwa harga TBS di tingkat petani saat ini hanya berkisar Rp2.500–Rp2.600 per kilogram. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat.
“Kalau dibandingkan dengan Kabupaten Sijunjung, harga di sana sudah mencapai Rp3.600 per kilogram. Jadi ada selisih sekitar Rp500 sampai Rp600 per kilogram,” ujar Novermal saat dihubungi sawitsetara.co, Jumat (17/4/2026).
Selisih harga tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Bagi petani, perbedaan ratusan rupiah per kilogram berarti hilangnya pendapatan dalam jumlah besar setiap kali panen. Dalam praktiknya, kondisi ini bahkan memicu fenomena perpindahan distribusi TBS ke luar daerah.
“Karena perbedaan harga itu, banyak pedagang membawa sawit dari Pesisir Selatan ke Sijunjung,” katanya.
Situasi ini menunjukkan adanya distorsi pasar di tingkat lokal, di mana petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk menentukan harga jual di daerahnya sendiri.
Masalah tidak berhenti pada harga. Petani juga harus menghadapi potongan timbangan yang dinilai sangat tinggi di pabrik. Jika di daerah lain potongan hanya berkisar 4–5 persen, di Pesisir Selatan justru bisa mencapai 9 hingga 12 persen.
“Sudah harga rendah, potongan timbangan paling tinggi pula di Sumatera Barat. Ini yang membuat petani semakin terbebani,” tegas Novermal.
Dengan kombinasi harga rendah dan potongan tinggi, beban ekonomi petani menjadi berlipat. Mereka tidak hanya menerima harga yang lebih kecil, tetapi juga kehilangan sebagian hasil panen dalam proses penimbangan.
Berdasarkan data yang dihimpun, luas kebun sawit rakyat di Pesisir Selatan mencapai sekitar 41 ribu hektare. Dengan asumsi produksi minimal 1 ton per hektare dan frekuensi panen dua kali dalam sebulan, serta selisih harga sekitar Rp500 per kilogram, potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp41 miliar per bulan.
Dalam setahun, angka tersebut membengkak hingga sekitar Rp492 miliar. “Perhitungan ini baru dari selisih harga saja, belum termasuk kerugian akibat potongan timbangan yang tinggi,” jelasnya.
Besarnya angka kerugian tersebut menggambarkan skala persoalan yang dihadapi petani. Ini bukan lagi isu individu, melainkan persoalan struktural yang berdampak pada ekonomi daerah secara keseluruhan.
Di sisi lain, keterbatasan jumlah pabrik kelapa sawit di Pesisir Selatan turut memperparah keadaan. Saat ini hanya terdapat sekitar lima PKS yang beroperasi, terdiri dari tiga pabrik yang memiliki kebun sendiri dan dua lainnya tidak.
Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan luas total perkebunan sawit yang mencapai sekitar 77 ribu hektare, baik milik rakyat maupun perusahaan.
“Seharusnya dengan luas itu, kita butuh sekitar 9 sampai 10 pabrik agar ada persaingan harga,” ujar Novermal.
Minimnya jumlah pabrik membuat petani tidak memiliki banyak pilihan dalam menjual hasil panen. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada segelintir pembeli, yang pada akhirnya menekan harga di tingkat petani.
Melihat situasi tersebut, Novermal meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk turun tangan mengawasi tata niaga sawit di Pesisir Selatan, terutama jika terdapat indikasi praktik usaha yang tidak sehat.
“Kita tentu mendukung investasi, tapi tidak boleh merugikan rakyat. Harus ada keadilan bagi petani,” tegasnya.
Ia berharap, dengan adanya perhatian serius dari pemerintah dan pengawasan yang lebih ketat, harga TBS di Pesisir Selatan dapat kembali stabil dan setara dengan daerah lain, sehingga petani tidak lagi berada di posisi yang dirugikan secara sistematis.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
