Implementasi B50 Diyakini Perkuat Ketahanan Energi dan Dongkrak Kesejahteraan Pekebun Sawit

sawitsetara.co - JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat implementasi biodiesel berbasis sawit sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit. Langkah tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Implementasi B50 Mendukung Hilirisasi dan Kesejahteraan Pekebun Sawit” yang digelar di Sinar Tani News Room Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Ketua Kelompok Substansi Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ani Rahayuni Ratna Dewi SP, MP, menyampaikan bahwa penerapan mandatori B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurut Ani, situasi geopolitik dunia yang memanas membuat pemerintah bergerak cepat untuk mencari solusi energi alternatif berbasis sumber daya dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah memberikan arahan agar potensi nasional dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan biodiesel, bioetanol, maupun bioavtur.

“Pemerintah ingin memperkuat fondasi energi nasional dengan memanfaatkan potensi dalam negeri, terutama dari sektor perkebunan. Untuk sawit, diarahkan menjadi biodiesel,” ujar Ani dalam paparannya.

Ia menjelaskan, implementasi B50 akan dilakukan bertahap pada 2026. Semester pertama masih menggunakan B40, kemudian meningkat menjadi B50 pada semester kedua. Kebijakan ini telah diumumkan pemerintah melalui Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ani mengatakan, Kementerian Pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program tersebut, terutama memastikan ketersediaan bahan baku bahan bakar nabati (BBN). Tugas itu mencakup penyediaan benih dan bibit, pengembangan tanaman, penyuluhan, hingga integrasi pengolahan pascapanen.

“Untuk biodiesel, bahan bakunya berasal dari sawit. Sedangkan bioetanol nantinya dikembangkan dari tebu, jagung, dan ubi kayu,” katanya.

Dalam paparannya, Ani mengungkapkan bahwa kebutuhan biodiesel nasional akan terus meningkat. Berdasarkan proyeksi, kebutuhan biodiesel pada 2026 diperkirakan mencapai 17,6 juta kiloliter. Kenaikan kebutuhan tersebut akan berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS).

Ia menilai kondisi tersebut akan membawa dampak positif bagi pekebun sawit, terutama melalui peningkatan harga TBS dan penyerapan hasil produksi petani.

“Dengan pemberlakuan mandatori B50, sangat berpotensi terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani karena permintaan TBS meningkat,” ujar Ani.

Selain mendukung petani, implementasi B50 juga diyakini mampu memberikan dampak ekonomi nasional yang besar. Berdasarkan kajian yang dipaparkan, penerapan B50 diprediksi mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada 2026.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga diperkirakan meningkatkan nilai tambah industri CPO domestik, membuka peluang penyerapan tenaga kerja hingga 2,2 juta orang, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2.

Ani menilai hilirisasi sawit melalui biodiesel memiliki efek berganda bagi perekonomian nasional. Selain memperkuat sektor perkebunan, kebijakan itu juga akan menumbuhkan industri pendukung dari hulu hingga hilir.

“Program ini bukan hanya bicara energi, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, pertumbuhan industri, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan sawit nasional. Tantangan tersebut antara lain rendahnya produktivitas kebun rakyat, legalitas lahan, konflik agraria, hingga tuntutan keberlanjutan dari pasar internasional.

Saat ini, produktivitas rata-rata sawit nasional masih sekitar 3,8 ton per hektare per tahun. Padahal, menurut Ani, produktivitas tersebut masih bisa ditingkatkan hingga 5–6 ton per hektare.

Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu langkah utama adalah percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Peningkatan produktivitas menjadi keharusan. Kita harus melakukan peremajaan, memperbaiki mutu, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat riset serta inovasi,” tuturnya.

Ani menambahkan, pemerintah juga mendorong penerapan praktik budidaya berkelanjutan dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna menjawab tantangan pasar global.

Ia berharap implementasi B50 dapat berjalan optimal melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, hingga petani.

“Kolaborasi seluruh stakeholder sangat penting agar program ini memberikan manfaat nyata bagi petani, industri, dan negara,” pungkasnya.

Webinar ini turut dihadiri perwakilan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan, Rahayu Dwi Mampuni dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, hingga Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, serta ratusan pelaku bisnis sawit maupun petani.