Jangan Biarkan Sawit Rakyat Jalan di Tempat, APKASINDO Bawa Persoalan Petani ke DEN

sawitsetara.co – JAKARTA — Produksi kelapa sawit rakyat Indonesia berpotensi mengalami stagnasi dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Persoalan struktural, mulai dari produktivitas kebun, peremajaan tanaman, hingga tata niaga, membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah agar tidak semakin menekan kontribusi pekebun terhadap produksi nasional.

Persoalan tersebut disampaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kepada Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam forum diskusi mengenai kondisi dan prospek ekspor komoditas utama Indonesia 2026–2027, Senin (9/11/2026).

Pertemuan berlangsung di Kantor DEN, Jakarta dan dihadiri Direktur Eksekutif DEN Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi, Gaffari Ramadan, S.E., M.P.A., M.B.A., bersama sejumlah pimpinan asosiasi komoditas strategis nasional.

Adapun APKASINDO diwakili oleh Akhmad Indradi, SP., M.Agr., Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Sawit DPP APKASINDO. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi perkebunan rakyat.

Menurutnya, tanpa langkah korektif melalui kebijakan pemerintah yang terintegrasi, produksi sawit rakyat berpotensi stagnan, bahkan mengalami penurunan.

“Produksi sawit rakyat berpotensi mengalami stagnasi, bahkan penurunan, apabila tidak segera dilakukan langkah korektif melalui kebijakan pemerintah yang terintegrasi,” kata Indradi.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian. Sebab, perkebunan rakyat memiliki kontribusi besar terhadap industri sawit nasional. Berdasarkan data BPS 2024, perkebunan rakyat menguasai sekitar 42 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Besarnya penguasaan lahan tersebut membuat produktivitas kebun rakyat menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan produksi nasional.

Sementara itu, data yang dipaparkan Komite Pengembangan SDM Perkebunan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menunjukkan, produktivitas sawit rakyat pada 2024 baru mencapai 2,5 ton CPO per hektare.

Angka tersebut tertinggal dibandingkan perkebunan swasta yang mencapai 3,3 ton CPO per hektare. Sementara produktivitas perkebunan negara mencapai 4 ton CPO per hektare. Dengan demikian, terdapat kesenjangan produktivitas hingga 1,5 ton CPO per hektare antara perkebunan rakyat dan perkebunan negara.

Menurut Indradi, ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab perkebunan rakyat bakal stagnan. Pertama, dampak kekeringan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan produktivitas kebun.

Kedua, pemupukan yang tidak optimal akibat tingginya biaya input produksi yang harus ditanggung petani. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani mengurangi dosis maupun frekuensi pemupukan, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas tanaman dalam jangka menengah.

Ketiga, masih luasnya perkebunan sawit rakyat berusia tua yang terlambat diremajakan. Lambatnya pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menyebabkan semakin banyak tanaman yang memasuki fase penurunan produktivitas, tetapi belum mendapatkan penggantian dengan tanaman baru yang lebih produktif.

“Persoalan produksi sawit rakyat bukan hanya persoalan teknis budidaya. Ini sudah menjadi persoalan strategis yang dapat memengaruhi keberlanjutan produksi nasional, pasokan bahan baku industri, ekspor, dan penerimaan negara,” kata Indradi, saat menyampaikan salah satu pokok pesan APKASINDO dalam forum tersebut.

Forum diskusi DEN tersebut merupakan bagian dari penyusunan analisis dan proyeksi perekonomian nasional, khususnya perkembangan komoditas strategis Indonesia.

Pembahasan mencakup produksi, ekspor-impor, harga komoditas, permintaan pasar utama, serta berbagai tantangan dan kebijakan yang memengaruhi perdagangan nasional.

Selain sektor kelapa sawit, forum tersebut juga melibatkan asosiasi dari sektor nikel, baja, dan batu bara. Hasil kajian DEN selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia.

Bagi APKASINDO, penyampaian persoalan perkebunan rakyat dalam forum tersebut menjadi momentum untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pekebun.

Reformasi tata niaga, percepatan PSR, peningkatan produktivitas, serta penguatan kelembagaan petani menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi sawit nasional.

Tanpa pembenahan menyeluruh, potensi besar perkebunan rakyat justru berisiko tidak optimal. Padahal, keberlanjutan produksi sawit Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah memperbaiki kondisi perkebunan rakyat.