sawitsetara.co - JAKARTA – Dalam Rapat Kerja (Raker) antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan Komisi XI DPR RI, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan dukungannya terhadap implementasi Biodiesel 50 persen berbahan baku kelapa sawit atau dikenal dengan B50. Dukungan tersebut diimplementasikan dengan mendorong pembangunan pabrik metanol yang dicanangkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Pupuk Indoneseia menyatakan pihaknya bersama Danantara mengusulkan pembangunan dua pabrik metanol masing-masing berkapasitas 1 juta ton agar dapat memenuhi kebutuhan domestik dan mengurangi ketergantungan impor.
"Kami bersama Danantara mengusulkan pembangunan dua pabrik metanol masing-masing berkapasitas 1 juta ton, sehingga nanti kita akan punya dari BUMN Pupuk Indonesia (kapasitas produksi) 2 juta ton dan dari swasta 400 ribu ton," kata Rahmad, Kamis (3/4/2026).
Menurut Rahmad langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi secara berkelanjutan. Rencana pembangunan pabrik itu akan dilakukan di wilayah Aceh dan Kalimantan Timur. Pengembangan biofuel tidak hanya membutuhkan minyak kelapa sawit, tetapi juga memerlukan metanol sebagai bahan pendukung dalam proses produksinya.
Berdasarkan catatannya, kebutuhan metanol nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 1,8 juta ton, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia masih bergantung pada impor metanol sebesar 1,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Harapannya dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50, kebutuhan metanol diperkirakan akan meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 2,9 juta ton. Tanpa adanya tambahan kapasitas produksi dalam negeri, impor metanol diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 2,5 juta ton.
"Tanpa ada peningkatan kapasitas produksi metanol dalam negeri, impor metanol akan meningkat dari 1,4 menjadi 2,5 juta ton," tegas Rahmad.
Seperti diketahui, pemerintah berencana akan menerapkan biodiesel 50 persen berbahan baku campuran kelapa sawit atau dikenal dengan B50 pada awal Juli 2025. Hal ini diharapkan dapat menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.
“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut, Airlangga juga mengungkapkan bahwa Pertamina juga sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.
“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” ungkap Airlangga.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
