sawitsetara.co - JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan petani kelapa sawit rakyat memperoleh harga Tandan Buah Segar (TBS) yang adil. Di tengah fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO) dunia, stabilitas harga TBS ditegaskan menjadi agenda strategis nasional karena menyangkut penghidupan jutaan keluarga petani di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, dalam Focus Group Discussion (FGD) Perkebunan bertajuk “Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat” yang diselenggarakan DPN HKTI bersama Pemuda Tani HKTI di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurut Ali, negara tidak boleh membiarkan petani menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi ketidakseimbangan antara harga CPO di pasar global dengan harga TBS yang diterima di tingkat kebun.
“Kita ingin memastikan negara benar-benar hadir melindungi petani. Ketika harga CPO naik, manfaatnya juga harus dirasakan petani, bukan berhenti di tengah rantai perdagangan,” tegasnya.
Ali mengungkapkan, selama ini masih sering ditemukan kondisi di mana harga CPO dunia meningkat, tetapi harga TBS di tingkat petani justru stagnan bahkan mengalami penurunan. Padahal secara ekonomi, harga TBS semestinya mengikuti pergerakan harga CPO dan inti sawit (kernel) sebagai komponen utama pembentuk harga.
Data berbagai Dinas Perkebunan provinsi menunjukkan harga CPO saat ini berada pada kisaran Rp13.500 hingga Rp14.500 per kilogram yang menjadi dasar penetapan harga TBS di daerah. Sebagai contoh, di Sumatera Barat harga CPO tercatat sekitar Rp14.484 per kilogram dengan harga TBS tanaman berumur 10–20 tahun mencapai sekitar Rp3.750 per kilogram.
Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya seragam. Perbedaan kepatuhan pabrik kelapa sawit (PKS), panjangnya rantai distribusi, hingga belum meratanya pola kemitraan menyebabkan harga yang diterima petani masih bervariasi di berbagai daerah.
Karena itu, Kementerian Pertanian terus memperkuat implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Regulasi tersebut mengatur bahwa harga TBS harus dihitung berdasarkan formula yang transparan dengan mempertimbangkan harga CPO, harga kernel, rendemen, serta berbagai komponen biaya lainnya.
Ali menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan regulasi tersebut melalui penetapan harga TBS secara berkala agar tersedia acuan resmi bagi seluruh pelaku usaha.
“Kalau aturan ini dijalankan secara konsisten, petani memiliki kepastian harga sehingga tidak mudah dirugikan,” ujarnya.
Selain memperkuat regulasi, Kementan juga meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pabrik kelapa sawit dalam membeli TBS sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Menurut Ali, langkah tersebut bukan untuk menghambat dunia usaha, melainkan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku, khususnya petani.
Di sisi lain, Ali mengakui masih terdapat tantangan besar dalam penguatan kemitraan antara petani dengan PKS. Saat ini baru sekitar 31 persen petani sawit yang telah bermitra dengan perusahaan, sedangkan mayoritas masih menjual hasil panennya secara mandiri sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi harga.
“Petani yang memiliki kemitraan umumnya memperoleh harga yang lebih stabil karena ada kepastian pembelian dan mekanisme yang lebih terstruktur. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus terus kita dorong,” katanya.
Indonesia sendiri merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai sekitar 16,83 juta hektare pada periode 2024–2025. Di balik besarnya industri tersebut, terdapat sekitar 6,9 juta rumah tangga petani sawit yang menggantungkan kehidupannya pada komoditas ini. Secara keseluruhan, industri sawit diperkirakan menopang kehidupan lebih dari 15 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Besarnya jumlah masyarakat yang bergantung pada sektor sawit membuat setiap perubahan harga TBS memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian desa dan daerah sentra produksi.
Karena itu, Ali menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia tidak boleh hanya diukur dari besarnya produksi atau nilai ekspor.
“Yang kita jaga bukan hanya industrinya, tetapi juga orang-orang yang hidup di dalamnya. Kesejahteraan petani harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan perkebunan sawit nasional,” tegasnya.
Melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta perluasan kemitraan antara petani dan industri, Kementerian Pertanian berharap tata niaga sawit nasional semakin transparan dan berkeadilan. Dengan demikian, setiap kenaikan harga CPO di pasar global dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani sebagai ujung tombak industri sawit Indonesia.
Sebab pada akhirnya, sawit bukan sekadar komoditas ekspor bernilai triliunan rupiah, melainkan sumber penghidupan bagi jutaan keluarga Indonesia yang menggantungkan harapan pada setiap tandan buah segar yang dipanen dari kebunnya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
