
sawitsetara.co – PEKANBARU — Kementerian Koperasi mendorong koperasi petani kelapa sawit memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) sendiri. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan dengan komposisi 30 persen modal sendiri dan 70 persen pembiayaan proyek untuk memperkuat kemampuan koperasi membangun industri pengolahan.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan kepemilikan pabrik menjadi bagian penting dalam mendorong petani sawit naik kelas. Selama ini, petani masih banyak berperan sebagai pemasok tandan buah segar (TBS), sementara keterlibatan mereka dalam industri pengolahan belum optimal. Melalui koperasi, petani diharapkan dapat mengonsolidasikan lahan, produksi, dan pembiayaan untuk membangun aset industri secara bersama.
“Kita mendorong agar koperasi-koperasi sawit memiliki PKS sendiri. Dengan begitu, petani tidak hanya berhenti pada produksi TBS, tetapi bisa masuk ke rantai ekonomi berikutnya,” kata Farida dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi di Gedung Daerah Balai Serindit, Gubernuran Riau, Rabu (18/11/2026).
Menurut Farida, kepemilikan kebun secara individual memiliki keterbatasan, terutama dari sisi luas lahan dan kemampuan pembiayaan. Namun, keterbatasan tersebut dapat diatasi melalui konsolidasi usaha dalam kelembagaan koperasi. Dengan menghimpun sumber daya anggota, koperasi dapat membangun kekuatan ekonomi yang lebih besar. Produksi TBS dari kebun anggota dapat dikonsolidasikan untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku pabrik.
Kementerian Koperasi ingin agar koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengoordinasikan penjualan hasil perkebunan. Koperasi juga harus berkembang menjadi pemilik aset produktif dan pelaku industri pengolahan. Farida menjelaskan, pemerintah mendorong pembangunan PKS milik koperasi melalui skema pembiayaan yang sehat. Komposisi yang ditawarkan terdiri atas 30 persen modal sendiri dan 70 persen pembiayaan proyek.
Skema tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi koperasi yang memiliki kesiapan usaha, tetapi masih menghadapi keterbatasan modal untuk membangun pabrik.
“Petani secara individu memang memiliki lahan yang terbatas. Namun, melalui koperasi, lahan produksi dan pembiayaan bisa dikonsolidasikan sehingga memungkinkan kepemilikan pabrik secara bersama,” ujarnya.
Tidak hanya pembangunan PKS, pemerintah juga ingin mendorong pengembangan industri hilir berbasis koperasi. Pengembangan tersebut mencakup pengolahan CPO, biodiesel, dan berbagai produk turunannya. Dengan demikian, manfaat ekonomi perkebunan tidak hanya diperoleh dari penjualan TBS. Koperasi juga berpeluang memperoleh nilai tambah dari aktivitas pengolahan dan pengembangan produk.
Belajar dari KUD Sejahtera Musi Banyuasin
Untuk menggambarkan peluang pengembangan usaha tersebut, Farida mencontohkan KUD Sejahtera yang berada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Koperasi tersebut memiliki sekitar 1.536 anggota dengan luas kebun anggota mencapai 3.000 hektare. KUD Sejahtera juga telah memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 45 ton TBS per jam.
Menurut Farida, keberhasilan koperasi tersebut tidak terlepas dari tata kelola yang baik. Transparansi, profesionalisme manajemen, serta kepercayaan anggota menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.
Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi koperasi sawit lainnya. Kepemilikan pabrik bukan sekadar persoalan ketersediaan modal, tetapi juga menyangkut kesiapan organisasi dan kemampuan mengelola bisnis.
Farida menekankan koperasi harus memiliki anggota yang jelas, pasokan TBS yang terjamin, tata kelola terbuka, manajemen profesional, serta rencana bisnis yang layak. Kesiapan tersebut diperlukan agar investasi pembangunan pabrik tidak menjadi beban bagi koperasi dan anggotanya. Ia mengungkapkan, setelah pemerintah memulai kerja sama dengan Agrinas Palma Nusantara, sejumlah koperasi mulai menyampaikan minat untuk mengelola lahan dan membangun PKS.
Namun, sebagian koperasi masih belum memahami tahapan yang harus dipersiapkan. Mereka datang dengan rencana mengelola lahan hingga ribuan hektare, tetapi belum memiliki kejelasan mengenai modal, status dan kesiapan lahan, maupun model bisnis.
“Jangan sampai koperasi datang dengan keinginan mengelola 1.000 atau 3.000 hektare dan ingin memiliki PKS, tetapi belum mengetahui harus mulai dari mana. Modalnya sudah tersedia atau belum, lahannya siap atau belum, semuanya harus dipersiapkan,” kata Farida.
Karena itu, ia meminta dinas koperasi dan organisasi perkoperasian memperkuat literasi bisnis bagi para pengurus koperasi. Pendampingan diperlukan agar masyarakat memahami aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan operasional sebelum menerima pengelolaan lahan. Menurut dia, pemerintah dan Agrinas Palma Nusantara tetap berkomitmen membantu mempersiapkan koperasi. Namun, proses tersebut membutuhkan kesiapan dari masyarakat agar pelaksanaan program tidak berjalan lambat.
2.587 Koperasi Perkebunan Berpotensi Diperkuat
Farida mengatakan pengembangan PKS milik koperasi juga membutuhkan dukungan lintas lembaga. Kementerian Koperasi tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun ekosistem industri sawit berbasis kepemilikan rakyat. Pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kementerian terkait, perbankan, Agrinas Palma Nusantara, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kementerian Koperasi sendiri telah mengidentifikasi 2.587 koperasi perkebunan yang berpotensi diperkuat dan dikonsolidasikan. Selain itu, pemerintah merencanakan fasilitasi terhadap 240 koperasi selama periode 2027-2029. Program tersebut diarahkan untuk membangun model bisnis perkebunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Kerja sama dengan Agrinas Palma Nusantara juga menjadi bagian dari upaya memperluas pengelolaan lahan oleh petani melalui koperasi. Dalam komitmen yang dimulai pada 20 Juli 2026, pemerintah menyepakati alokasi 20 persen lahan untuk dikelola petani melalui koperasi.
Farida menilai program tersebut harus diikuti dengan penguatan kemampuan koperasi. Kepastian lahan saja tidak cukup apabila tidak disertai kemampuan mengembangkan usaha. Karena itu, koperasi harus dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi yang mampu mengelola aset, membangun kemitraan, mengakses pembiayaan, dan mengambil keputusan bisnis secara mandiri.
“Yang lebih penting bukan hanya berapa banyak lahan yang dikelola, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengembangan koperasi sawit harus terlihat dari meningkatnya kepemilikan aset dan kemampuan petani mengendalikan kegiatan ekonomi mereka. Koperasi juga harus memastikan nilai tambah yang dihasilkan dari industri pengolahan kembali memberikan manfaat kepada anggota.
Farida berharap kepemilikan PKS melalui koperasi dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat posisi tawar petani dalam industri kelapa sawit. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga memiliki bagian lebih besar dalam kegiatan industri dari hulu hingga hilir.
Tags:


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *