
sawitsetara.co – PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mendorong reforma agraria berbasis koperasi menjadi instrumen penyelesaian persoalan pertanahan di sektor perkebunan kelapa sawit. Dengan tutupan sawit mencapai 3,88 juta hektare, pemerintah daerah menilai penataan lahan harus memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari perkebunan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. H. Helmi D, M.Pd., mengatakan besarnya perkebunan sawit di Riau membuat persoalan agraria tidak bisa hanya dilihat dari aspek penguasaan lahan. Pemerintah juga harus memperhatikan keberlangsungan kehidupan petani dan masyarakat di sekitar perkebunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Helmi saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Harianto dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Gedung Daerah Balai Serindit, Gubernuran Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Menurut Helmi, Riau memiliki posisi strategis dalam industri perkebunan kelapa sawit nasional. Selain tutupan sawit yang mencapai 3,88 juta hektare, terdapat lebih dari 2,5 juta hektare lahan yang dalam sambutannya turut disoroti sebagai bagian dari persoalan perkebunan dan pengelolaannya.
Besarnya aktivitas perkebunan tersebut membuat pemerintah harus memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Di antaranya menyangkut status lahan, tumpang tindih penguasaan, serta sengketa kebun yang membutuhkan penyelesaian.
“Bagi Provinsi Riau, pembahasan hari ini sangat penting. Kita memiliki 3,88 juta hektare tutupan kelapa sawit. Karena itu, ketika berbicara tentang masa depan sawit, yang harus kita pikirkan bukan hanya lahannya, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari perkebunan tersebut,” kata Helmi.
Ia mengatakan persoalan pertanahan di sektor perkebunan harus diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan lahan juga berkaitan dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau telah memimpin koordinasi khusus mengenai reforma agraria bersama instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak yang menangani penataan kawasan hutan.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk membangun kesepahaman mengenai penataan agraria, redistribusi tanah, penanganan persoalan pertanahan di kawasan hutan, serta penyelesaian berbagai persoalan perkebunan.
“Kami memahami masih ada persoalan status lahan, tumpang tindih penguasaan, dan sengketa kebun yang dikelola masyarakat. Melalui koordinasi dan kolaborasi, kami ingin persoalan-persoalan seperti ini dapat dieliminasi secara bertahap,” ujarnya.
Menurut Helmi, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ketidakjelasan status lahan dapat menghambat kegiatan perkebunan dan menimbulkan ketidakpastian bagi petani maupun pelaku usaha.
Pemerintah daerah menginginkan penataan lahan yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat. Dengan demikian, perkebunan tetap produktif dan petani mempunyai dasar yang jelas untuk mengembangkan usaha.
Koperasi Menjadi Bagian dari Solusi Reforma Agraria
Helmi menilai pendekatan reforma agraria berbasis koperasi memiliki relevansi dengan kondisi perkebunan sawit di Riau. Koperasi dapat menjadi wadah untuk memperkuat kelembagaan petani sekaligus menghubungkan pengelolaan lahan dengan kegiatan ekonomi.
Menurut dia, penataan lahan tidak cukup hanya menghasilkan kepastian administrasi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mempunyai kelembagaan yang mampu mengelola perkebunan secara berkelanjutan.
“Kita ingin penataan lahan memberikan kepastian, perkebunan tetap produktif, dan koperasi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Ketiga hal ini harus berjalan bersama,” katanya.
Ia berharap kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pertanahan, dan organisasi petani dapat menghasilkan langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan perkebunan.
Helmi menegaskan Riau membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan penguasaan lahan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan usaha perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Semoga seluruh pembahasan ini menghasilkan langkah-langkah strategis yang dapat kita tindak lanjuti bersama. Tujuannya memperkuat perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit,” ujarnya.
Dengan potensi perkebunan yang besar, Pemerintah Provinsi Riau berharap reforma agraria berbasis koperasi dapat menjadi jalan untuk menyelaraskan kepastian hukum pertanahan, keberlanjutan perkebunan, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Tags:


Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *