sawitsetara.co – JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyoroti ancaman tekanan terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) petani akibat tuntutan keberlanjutan pasar global dan persoalan tata niaga di dalam negeri.
APKASINDO mengingatkan pemerintah agar penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) tidak justru menambah beban petani. Terlebih, masih terdapat persoalan mendasar terkait legalitas lahan, sertifikasi, dan ketimpangan harga antara petani mitra dan nonmitra.
Persoalan tersebut disampaikan APKASINDO kepada Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DEN, Jakarta, APKASINDO diwakili Akhmad Indradi, SP., M.Agr,. Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Sawit DPP APKASINDO.
Indradi menjelaskan bahwa tuntutan ketertelusuran, legalitas lahan, dan sertifikasi keberlanjutan harus diikuti kebijakan perlindungan terhadap pekebun.
“Jangan sampai petani hanya diminta memenuhi berbagai persyaratan, tetapi tidak diberikan dukungan untuk menyelesaikannya. Ketika berbicara tentang ketertelusuran dan keberlanjutan, pemerintah juga harus melihat kondisi petani di lapangan. Mereka membutuhkan pendampingan, kepastian legalitas lahan, dan dukungan pembiayaan,” kata Indradi.
EUDR Jangan Menambah Beban Petani
Indradi menilai pemenuhan tuntutan EUDR membutuhkan kesiapan petani. Persoalan legalitas lahan dan kemampuan memenuhi standar ketertelusuran masih menjadi tantangan bagi sebagian pekebun. Petani membutuhkan dukungan untuk menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Kalau seluruh persyaratan dibebankan kepada petani, sementara persoalan administrasi dan legalitas lahannya belum diselesaikan, tentu akan menyulitkan mereka. Pemerintah harus hadir membantu petani agar dapat memenuhi standar keberlanjutan tanpa kehilangan kesempatan untuk menjual hasil kebunnya,” katanya.
Menurut dia, agenda keberlanjutan harus berjalan beriringan dengan perlindungan ekonomi petani. Jangan sampai tuntutan pasar global menciptakan hambatan baru bagi pekebun kecil. Terlebih, petani merupakan bagian penting dalam rantai pasok industri kelapa sawit Indonesia.
Kesenjangan Harga TBS Mitra dan Swadaya
Selain EUDR, Indra menyoroti kesenjangan harga TBS antara petani mitra dan swadaya. Persoalan tersebut berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan perkebunan sebagaimana diharapkan dalam regulasi pemerintah.
APKASINDO mengungkapkan masih terdapat pabrik kelapa sawit yang enggan bermitra dengan petani. Namun, pabrik tetap melakukan pembelian TBS dari petani nonmitra. Mekanisme pembelian yang tidak memberikan kepastian harga membuat posisi tawar petani semakin lemah.
“Persoalan kemitraan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pabrik tidak mau membangun kemitraan dengan petani, tetapi tetap membeli TBS dari petani nonmitra tanpa memberikan kepastian harga yang memadai. Petani akhirnya berada pada posisi tawar yang sangat lemah,” katanya.
Indradi menilai kondisi tersebut dapat merugikan petani secara ekonomi. Petani nonmitra membutuhkan sistem perdagangan yang transparan. Kepastian harga menjadi penting agar mereka tidak terus berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
“Kami ingin tata niaga TBS dibenahi. Jangan ada perbedaan perlindungan antara petani mitra dan nonmitra. Semua petani harus mendapatkan kepastian dalam menjual hasil kebunnya. Harga harus transparan dan mekanisme pembeliannya juga harus memberikan keadilan,” ujar dia.
Hambatan Sertifikasi ISPO Masih Membebani Pekebun
APKASINDO juga menyampaikan berbagai hambatan yang dihadapi petani dalam memenuhi persyaratan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Persoalan tersebut meliputi legalitas dan status penguasaan lahan, keterbatasan dokumen administrasi, kemampuan pembiayaan, kelembagaan petani, serta pendampingan teknis.
Menurut Indradi, percepatan sertifikasi tidak cukup dilakukan melalui kewajiban kepada pekebun. Pemerintah perlu menyelesaikan hambatan mendasar yang dihadapi petani.
“ISPO memang penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Namun, kita juga harus melihat kemampuan petani. Masih banyak persoalan legalitas lahan dan dokumen administrasi yang harus diselesaikan. Jangan hanya meminta petani bersertifikat, tetapi tidak memberikan pendampingan dan fasilitas yang mereka butuhkan,” katanya.
APKASINDO meminta pemerintah memfasilitasi penyelesaian legalitas lahan. Selain itu, diperlukan pendampingan administrasi, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan pekebun.
“Kalau pemerintah ingin mempercepat ISPO dan kesiapan EUDR, maka dukungan kepada petani harus diperkuat. Petani tidak bisa dibiarkan menghadapi seluruh persyaratan itu sendiri. Harus ada pendampingan yang nyata sampai mereka benar-benar mampu memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Indradi.
Dorong Reformasi Tata Niaga dan Perlindungan Petani
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, APKASINDO mendorong lahirnya arahan Presiden mengenai penguatan sawit rakyat. Rekomendasi itu mencakup penyelesaian legalitas lahan, percepatan sertifikasi ISPO, pemenuhan EUDR, penataan tata niaga TBS, serta percepatan PSR.
APKASINDO juga mengusulkan penyusunan Roadmap Sawit Rakyat 2027–2030. Peta jalan tersebut diharapkan menjadi pedoman untuk membangun perkebunan rakyat yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Harapan kami, persoalan ini tidak berhenti menjadi bahan diskusi. Harus ada tindak lanjut berupa kebijakan yang konkret. Sawit rakyat membutuhkan perlindungan, mulai dari kepastian legalitas, kemudahan sertifikasi, peremajaan kebun, sampai tata niaga yang memberikan harga adil kepada petani,” ucap Indradi.
APKASINDO berharap DEN dapat memasukkan persoalan tersebut dalam rekomendasi kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia. Organisasi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan industri sawit tidak boleh hanya diukur dari kemampuan memenuhi standar pasar global. Perlindungan terhadap petani dan kepastian ekonomi pekebun juga harus menjadi bagian utama pembangunan industri kelapa sawit nasional.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
