Mentan Soroti Anomali Harga CPO, Rp14.000 di Indonesia dan Rp27.000 di Rotterdam

sawitsetara.co - SURABAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti anomali harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) antara pasar domestik dan internasional. Ia menyebut harga CPO di Indonesia berada di kisaran Rp14.000, sedangkan di Rotterdam, Belanda, mencapai Rp27.000. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan potensi keuntungan yang semestinya diterima industri sawit nasional, termasuk petani.

Amran menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (12/10/2026). Ia menduga tata niaga sawit di dalam negeri masih dipengaruhi segelintir pihak sehingga pergerakan harga global tidak sepenuhnya tercermin pada harga di tingkat petani.

“Harga CPO di Indonesia Rp14.000, harga di Rotterdam Rp27.000. Kami kirim utusan ke Eropa, kami kirim utusan ke negara lain. Ini lebih sama kejadian ayam dengan telur di Indonesia. Harga hancur di peternak, tapi tinggi di konsumen,” ujar Amran.

Menurut dia, persoalan tersebut terlihat ketika harga sawit di pasar internasional meningkat, sementara harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani justru turun. Padahal, penguatan dolar Amerika Serikat semestinya turut memberikan keuntungan bagi pekebun karena komoditas sawit diperdagangkan di pasar global.

“Harga Rp27.000 di Rotterdam, tapi dolar naik. Kan kalau dolar naik, peternak, pekebun bahagia. Iya kan? Karena belinya dolar, tapi Rp14.000 dibelikan di sini, dan TBS turun. Jadi, naik di tingkat dunia 50% lebih, tapi Indonesia harga TBS untuk petani kurang lebih Rp10 juta turun harganya,” katanya.

Amran menilai ketidaksesuaian pergerakan harga tersebut perlu ditelusuri untuk membenahi tata niaga sawit nasional. Ia bahkan menduga terdapat enam orang yang mengendalikan perdagangan komoditas tersebut.

“Bayangkan yang mempermainkan [tata niaga kelapa sawit Indonesia] enam orang,” ucapnya.

Ekspor CPO Satu Pintu Mulai 2027

Untuk mengatasi persoalan tata niaga, Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar ekspor CPO dilakukan melalui satu pintu resmi. Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN), sebagai pengekspor tunggal.

Kebijakan tersebut dijadwalkan berjalan penuh mulai 1 Januari 2027. Pemerintah berharap skema ini dapat memperbaiki pengawasan ekspor dan tata niaga sawit, sekaligus memastikan nilai ekonomi komoditas tersebut memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia.

Amran menyebut persoalan tata niaga sawit telah berlangsung selama 34 tahun. Ia mengklaim kondisi tersebut menyebabkan Indonesia kehilangan potensi nilai ekonomi hingga Rp15.000 triliun.

“Apa yang terjadi selama ini 34 tahun? Kita kehilangan uang Rp15.000 triliun. Ini yang kita harus kembalikan, dan saya yakin ini rohnya ada di Jawa Timur, dan ada di dewan yang terhormat ini,” ujarnya.

Hilirisasi Sawit Masuk Agenda Pemerintah

Selain pembenahan tata niaga, Amran menyoroti potensi hilirisasi tiga komoditas perkebunan unggulan Indonesia, yakni kelapa sawit, kelapa, dan gambir. Ia memperkirakan pengembangan industri hilir ketiga komoditas tersebut berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp35.000 triliun, atau setara 10 kali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Tahu bapak/ibu, kalau tiga komoditas saja ini yang nomor satu dunia kita hilirisasi, itu Rp35.000 triliun. Sama dengan 10 kali APBN Republik Indonesia,” katanya.

Amran mencontohkan komoditas kelapa yang nilai ekonominya, menurut dia, dapat meningkat hingga 100 kali lipat melalui pengolahan. Pemerintah telah mendorong pembangunan pabrik pengolahan kelapa di Maluku Utara, Indragiri Hilir, Riau, dan Morowali, Sulawesi Tengah.

Ia jugamenyoroti sabut dan air kelapa yang masih kerap terbuang di sentra produksi, termasuk Sulawesi dan Jawa Timur. Padahal, produk tersebut berpotensi diolah menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi.

“Masa air kelapa masuk dari negara tetangga, heran. Air kelapa di Jawa Timur dibuang, air kelapa di Sulawesi dibuang. Benar dibuang. Padahal kalau dikemas dengan baik seperti ini, ini coconut water itu harganya luar biasa,” ucapnya.

Bagi industri sawit, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus: membenahi mekanisme pembentukan harga agar pergerakan pasar global lebih tercermin di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi. Namun, perbandingan harga CPO yang disampaikan Amran serta klaim potensi kerugian ekonomi nasional masih memerlukan penjelasan mengenai dasar perhitungan, periode, dan kesetaraan harga yang dibandingkan.