Nigeria Dorong Reformasi Harga TBS untuk Perkuat Kesejahteraan Petani Sawit

sawitsetara.co - NUSANTARA — Persoalan harga tandan buah segar (TBS) menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi petani kelapa sawit di Nigeria. Di tengah peran petani kecil yang menyumbang sekitar 80 persen produksi nasional, mekanisme harga TBS di negara tersebut masih terfragmentasi, belum transparan, dan belum memiliki standar nasional yang seragam.

Hal itu disampaikan Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN), Amb. Alphonsus G. Inyang, Ph.D., dalam sesi sharing pada International Oil Palm Smallholders (IOPS) Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (27/8/2026).

Dalam paparannya bertajuk Fresh Fruit Bunches (FFB) Pricing Mechanism in Nigeria: Regulations, Benefits and Opportunities, Inyang menjelaskan bahwa Nigeria memiliki sekitar 3,2 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Namun, sebagian besar produksi masih bergantung pada petani kecil yang menghadapi berbagai kendala, mulai dari tanaman tua, produktivitas rendah, keterbatasan pembiayaan hingga lemahnya posisi tawar dalam menentukan harga TBS.

Menurut Inyang, harga TBS menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan kehidupan petani. Saat ini, tidak terdapat harga TBS nasional yang ditetapkan secara khusus oleh regulasi. Harga lebih banyak ditentukan oleh kondisi musiman, kandungan minyak, jarak ke pabrik, kondisi pasokan dan permintaan, serta keputusan pembeli atau pabrik kelapa sawit.

“FFB pricing is the single most important determinant of smallholder livelihoods — yet in Nigeria it remains largely unregulated, mill-dictated, and seasonal,” kata Inyang.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat petani memiliki posisi tawar yang lemah. Dalam praktiknya, TBS di sejumlah wilayah pedesaan bahkan masih diperjualbelikan berdasarkan ukuran tandan—kecil, sedang atau besar—tanpa sistem penimbangan yang memadai. Biaya transportasi juga dapat dipotong dari harga di tingkat petani tanpa mekanisme yang transparan.

Belajar dari Indonesia dan Malaysia

Inyang menilai Nigeria dapat mempelajari mekanisme penetapan harga TBS yang telah diterapkan di negara produsen sawit lainnya, khususnya Indonesia dan Malaysia.

Ia mendorong penerapan formula harga berbasis CPO yang dapat menjadi acuan nasional dan dipublikasikan secara berkala. Dalam paparannya, salah satu model yang dapat diadaptasi adalah formula yang menghubungkan harga TBS dengan harga CPO, tingkat rendemen, margin pabrik, dan biaya transportasi.

“We want it to be a national standard for all,” ujar Inyang, merujuk pada kebutuhan agar mekanisme harga yang transparan tidak hanya diterapkan oleh satu perusahaan, tetapi menjadi standar nasional bagi seluruh pelaku industri.

Selain formula harga, NPPAN juga mendorong agar TBS secara eksplisit dimasukkan ke dalam skema Guaranteed Minimum Price (GMP) yang diluncurkan pemerintah federal Nigeria pada Juli 2026. Skema tersebut dirancang menjangkau sekitar dua juta petani kecil melalui agregator bersertifikat. Namun, menurut Inyang, TBS belum secara formal masuk dalam daftar komoditas yang tercakup GMP sehingga petani sawit masih menunggu kepastian kebijakan tersebut.

Harga transparan untuk tingkatkan produktivitas

Menurut Inyang, reformasi harga tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan petani, tetapi juga berhubungan langsung dengan produktivitas perkebunan. Harga yang lebih adil dan dapat diprediksi akan memberikan insentif bagi petani untuk melakukan peremajaan tanaman serta menggunakan bahan tanam berproduktivitas tinggi.

Ia menyebut harga yang mampu menutup biaya produksi dapat mendorong petani melakukan replanting dengan bibit Tenera yang lebih baik. Produktivitas yang saat ini berada di kisaran 8–10 ton per hektare berpotensi meningkat menjadi lebih dari 18 ton per hektare.

Karena itu, NPPAN merekomendasikan sejumlah langkah, antara lain pembentukan formula harga TBS nasional, perluasan GMP untuk mencakup TBS, pembentukan lembaga pengawasan harga dengan keterwakilan petani, publikasi harga secara real time, penggunaan teknologi penimbangan dan grading, serta pembangunan pusat agregasi di tingkat komunitas.

Inyang juga melihat pentingnya kerja sama antarpaguyuban petani sawit dunia. Dalam forum tersebut, Nigeria mendorong pertukaran pengetahuan dengan Indonesia, Ghana, dan Malaysia, termasuk mengenai mekanisme harga, sertifikasi, transparansi, dan advokasi petani.

“Nigeria–Ghana–Indonesia–Malaysia knowledge exchange on pricing models, certification, and advocacy,” menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan Inyang dalam forum tersebut.

Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam membangun transparansi harga melalui platform digital juga dapat menjadi pembelajaran bagi petani Nigeria. Kerja sama lintas negara dinilai penting untuk memperkuat posisi petani dalam rantai pasok sawit global.

Inyang menegaskan, masa depan industri sawit Nigeria sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut membangun sistem harga TBS yang adil dan transparan. Dengan reformasi harga, peremajaan tanaman, penguatan kelembagaan petani, dan kerja sama internasional, Nigeria dinilai memiliki peluang untuk kembali menjadi salah satu kekuatan utama industri sawit dunia.