Pemerhati Sawit Dorong Percepatan Bursa Sawit Indonesia

sawitsetara.co - JAKARTA — Penguatan tata kelola industri kelapa sawit nasional dinilai perlu terus dilakukan melalui kebijakan yang terarah, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi petani. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah percepatan pembentukan Bursa Sawit Indonesia.

Pemerhati Sawit DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan Bursa Sawit Indonesia diharapkan dapat memperkuat transparansi perdagangan CPO sekaligus memberikan dampak positif terhadap pembentukan harga TBS petani sawit swadaya.

“Diharapkan Bapak Presiden Prabowo Subianto segera secepatnya untuk launching Bursa Sawit Indonesia sehingga lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di mata publik,” kata Dermawan, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, petani sawit swadaya masih melihat adanya perbedaan harga CPO Indonesia dengan negara produsen lain, termasuk Malaysia. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan posisi tawar petani.

“Petani sawit swadaya se-Indonesia juga tahu selisih harga CPO dengan negara tetangga seperti Malaysia yang realitanya masih sangat jauh dari harapan untuk mendongkrak harga TBS petani sawit swadaya se-Indonesia,” ujarnya.

Dermawan menilai kehadiran Bursa Sawit Indonesia juga sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Karena itu, realisasinya diharapkan tidak berhenti pada wacana, tetapi segera diwujudkan melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Janganlah sampai terkesan hanya omon-omon atau wacana yang tidak realistis,” katanya.

Perlu Grand Design Sawit Nasional

Selain pembentukan bursa, Dermawan menilai Indonesia membutuhkan Grand Design of Palm Oil sebagai pedoman pengembangan industri sawit secara menyeluruh.

Menurut dia, grand design diperlukan agar kebijakan sektor sawit memiliki arah yang jelas, mulai dari sektor hulu, produksi, perdagangan, hingga hilirisasi.

“Semua persoalan pada komoditas sawit itu akibat dari ketiadaan yang namanya Grand Design of Palm Oil,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah melibatkan para ahli dan praktisi sawit dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pemahaman terhadap karakteristik industri sawit dari hulu hingga hilir penting agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara rasional dan tepat sasaran.

“Sesungguhnya pemerintah Indonesia harus memperhatikan kehadiran para ahli sawit di Indonesia,” katanya.

Dermawan turut menyoroti rencana penguatan sistem satu pintu ekspor melalui PT DSI. Menurutnya, perubahan tata kelola ekspor perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat posisi petani dalam rantai pasok sawit nasional.

Percepatan PSR dan Kesiapan B50

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah biaya produksi petani, khususnya harga pupuk dan pestisida yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sektor sawit.

Dermawan juga menyoroti percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, program tersebut berkaitan erat dengan keberlanjutan produksi sawit nasional, terutama setelah meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk program biodiesel B50.

“Masalah program PSR yang tidak segera dimandatorikan mengingat jumlah pasokan bahan baku ke depannya berkaitan dengan dimulainya produksi B50 dan pemenuhan kebutuhan domestik,” ujarnya.

Ia mempertanyakan kesiapan keseimbangan pasokan dan kebutuhan sawit nasional apabila permintaan domestik terus meningkat.

“Apakah tidak terganggu antara supply-demand pada akhirnya?” katanya.

Karena itu, Dermawan berharap kebijakan pemerintah ke depan semakin memberikan kemudahan bagi petani sekaligus memperkuat daya saing industri sawit nasional.

“Sudahlah waktunya ada kemudahan dalam menerapkan regulasi dan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Dermawan, penyederhanaan regulasi perlu diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian bagi petani tanpa mengurangi tujuan pemerintah dalam menjaga tata kelola industri sawit.

Ia menegaskan, petani sawit swadaya merupakan bagian penting dalam industri sawit nasional dan telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian serta devisa negara.

Karena itu, penguatan tata kelola, transparansi harga, percepatan PSR, serta kebijakan yang terintegrasi dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan industri sawit Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia dapatlah mengurangi menerbitkan adanya regulasi dan kebijakan terhadap sawit yang akhirnya menyusahkan petani sawit swadaya se-Indonesia yang sudah memberikan sumbangan melalui devisa negara yang nilainya cukup besar,” kata Dermawan.