Pemerintah Diminta Evaluasi Rencana Penertiban PKS Tanpa Kebun, APKASINDO Riau: Pertimbangkan Nasib 2,4 Juta Hektar Kebun Rakyat

sawitsetara.co - PEKANBARU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKASINDO Provinsi Riau menanggapi serius wacana pemerintah untuk menertibkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun. Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPW APKASINDO Riau, KH. Suher meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dan melakukan evaluasi mendalam sebelum mengambil tindakan tegas.

Berdasarkan data APKASINDO Riau, dari total 287 PKS yang beroperasi di Provinsi Riau, hanya sekitar 40% yang merupakan PKS konvensional. Sisanya, yakni sebesar 60%, adalah PKS tanpa kebun.

"Pemerintah harus melihat realitas di lapangan, bayangkan apa yang akan terjadi bagi industri sawit provinsi dan nasional jika 60% pabrik ini ditutup?. KH. Suher menanbahkan, "jika kita lihat lebih jauh, di Riau terdapat 4 juta hektar kebun kelapa sawit, di mana 2,4 juta hektar di antaranya adalah milik petani sawit, sementara 1,6 juta hektar dikelola oleh perusahaan dan pemerintah," tegasnya.

Peran PKS tanpa kebun dinilai sangat vital dalam menjaga stabilitas harga dan serapan Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Dr. (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, MMgt (Int. Bus), CC, CL, Sekretaris DPW APKASINDO Riau menambahkan, "jika pabrik komersil ini ditutup, petani swadaya akan kehilangan kanal utama untuk menjual hasil panen". Belajar dari pengalaman saat larangan ekspor beberapa waktu lalu, PKS konvensional dipastikan akan memprioritaskan pengolahan buah dari kebun inti atau plasma mereka sendiri.

Penutupan PKS tanpa kebun dikhawatirkan akan memicu penumpukan TBS yang luar biasa. Mengingat daya tahan buah sawit hanya berkisar 24 jam, keterlambatan pengolahan akan menyebabkan lonjakan kadar Asam Lemak Bebas (ALB), yang pada akhirnya merusak kualitas CPO dan menjatuhkan harga jual di tingkat petani.

"Jika tangki timbun CPO di pabrik konvensional penuh, mereka akan menolak mengolah buah luar. Tanpa adanya PKS tanpa kebun sebagai penyangga, nasib jutaan hektar kebun rakyat akan terancam," jelas Djono.

DPW APKASINDO Riau berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan rantai pasok hilir yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kecil. KH. Suher menyatakan, "kita harus memastikan program swasembada energi oleh Bapak Presiden melalui B50 tercapai, yang pastinya akan membutuhkan lebih banyak pasokan minyak sawit dari PKS konvensional, maupun komersil, yang juga tentunya mengedepankan kesejahteraan petani, karena bapak Presiden sayang dengan petani sawit".