Percepatan PSR Solusi untuk Peningkatan Produktivitas

sawitsetara.co - JAKARTA – Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Hal ini penting guna memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang terus meningkat baik di dalam ataupun luar negeri. menyikapi hal tersebut maka program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi solusi dan inilah yang tengah didorong oleh pemerintah.

Tahun ini menjadi momentum penting untuk mendorong produktivitas, meski target program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi tantangan klasik,” kata Dr. Iim Mucharam Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditejen Perkebunan Kementerian Pertanian, saat membuka HAI Sawit Simposium (HASI) 2026 di Jakarta.

Meski begitu, lanjut Iim, apapun kendalanya, pemerintah dalam hal ini Ditjen Perkebunan terus mendorong dan mengupayakan supaya petani bisa ikut program PSR. Tidak hanya itu, Ditjen Perkebunan juga mendorong prgram sarana dan prasaranan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan tahun ini, dukungan tidak lagi terbatas pada kelapa sawit, tetapi juga diperluas ke komoditas kelapa dan kakao.

“Ini menjadi kesempatan bagi petani untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas komoditasnya,” kata IiM.

Disisi lain, langkah diversifikasi ini dinilai penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi petani di tengah fluktuasi harga global. Pemerintah berharap petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas, melainkan mulai mengembangkan pola usaha yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Meski begitu, fokus utama tetap pada percepatan PSR. Program ini menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang sebagian besar sudah berusia tua. Secara nasional, pemerintah sebenarnya menargetkan peremajaan mencapai sekitar 180 ribu hektar/tahun. Namun dalam praktiknya, angka tersebut sulit dicapai.

Karena itu, pemerintah kini memasang target yang lebih realistis. Untuk tahun ini, PSR ditargetkan mencapai sekitar 50 ribu hektar. “Kalau angka itu tercapai, baru kita bisa dorong lebih tinggi,” jelas Iim.

Iim mengakui, sepanjang pelaksanaan program PSR, realisasi PSR kerap jauh dari target ideal. Salah satu penyebab utama adalah kondisi harga sawit yang sedang tinggi. Ketika harga tandan buah segar (TBS) menguntungkan, petani cenderung menunda peremajaan karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa tanam ulang terlebih saat ini sedang tinggi-tingginya.

Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, harga tinggi meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, banyak kebun yang sudah tidak produktif dan membutuhkan peremajaan segera agar tidak menjadi beban di masa depan.

“Banyak kebun yang sudah tua, tapi karena harga bagus, petani menunda. Padahal kalau tidak diremajakan, produktivitasnya akan terus turun,” kata Iim.

Belum lagi masalah lahan petani yang diklaim masiuk kawasan hutan oleh peta kawasan yang baru terbit. Padahal petani tersebut sudah memiliki sertifikat SHM.

Hal-hal seperti itulah yang harus dibenahi bersama antar lintas kementerian agar tidak berlarut-larut sehingga program PSR dapat berjalan.Dalam hal ini Kementerian Pertanian akan menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kehutanan dan lainnya.

Namun tantangan ini tidak hanya bersifat administratif, ada pula faktor psikologis yang membuat petani ragu mengikuti program. Dalam beberapa kasus, petani memilih mundur hanya karena khawatir terhadap proses verifikasi yang dianggap rumit.

“Kadang baru ditanya saja sudah mundur. Padahal belum tentu ada masalah. Ini yang membuat target sulit tercapai,” ungkap IIm.

Untuk mengatasi hal ini, lanjut Iim, pemerintah mendorong pendekatan yang lebih persuasif melalui pendampingan di tingkat daerah. Peran dinas perkebunan, penyuluh, hingga aparat lokal dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan petani terhadap program pemerintah.

Di sisi lain, penyaluran bantuan sarana dan prasarana perkebunan mulai berjalan sejak awal tahun. Hingga Maret, distribusi bantuan telah dilakukan di berbagai daerah melalui kerja sama dengan dinas setempat dan pabrik kelapa sawit. Program ini mencakup penyediaan alat, infrastruktur pendukung, hingga fasilitas peningkatan efisiensi usaha tani.

Iim mengakui, minat daerah terhadap program ini belum setinggi PSR. Salah satu alasannya adalah fleksibilitas program yang berbeda. PSR dinilai lebih menarik karena menawarkan lebih banyak pilihan dan skema yang lebih longgar bagi petani.

“PSR itu lebih fleksibel dan menunya banyak. Sementara sarana prasarana lebih spesifik,” pungkasnyanya.