sawitsetara.co - PEKANBARU — Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun dinilai berpotensi memberikan dampak luas terhadap petani swadaya, terutama dalam hal akses pasar, harga tandan buah segar (TBS), hingga keseimbangan ekosistem industri sawit di daerah.
Akademisi Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr. Mulono Apriyanto, S.TP., M.P., menegaskan bahwa keberadaan PKS non-terintegrasi selama ini memainkan peran strategis dalam menopang rantai pasok sawit, khususnya bagi petani yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan besar.
“Sampai saat ini, petani swadaya belum bisa mengakses langsung PKS terintegrasi. Ada berbagai keterbatasan, baik dari sisi administrasi, kemitraan, maupun teknis. Di sinilah peran PKS non-kebun menjadi sangat penting,” jelasnya saat dijumpai sawitsetara.co.
Menurut Mulono, PKS non-terintegrasi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan PKS terintegrasi. Jika PKS terintegrasi memiliki kebun sendiri sebagai sumber bahan baku, maka PKS non-kebun sepenuhnya bergantung pada pasokan dari petani. Oleh karena itu, keberadaan mereka secara otomatis membuka ruang kemitraan dengan petani swadaya.
“PKS non-kebun itu wajib bermitra dengan petani, karena mereka tidak punya kebun. Sementara PKS terintegrasi tidak sepenuhnya bergantung pada petani. Ini yang harus dipahami,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan PKS non-terintegrasi juga berkontribusi dalam meningkatkan posisi tawar petani. Dengan adanya lebih dari satu pilihan tempat penjualan, petani memiliki fleksibilitas dalam menentukan ke mana mereka akan menjual hasil panennya.
“Kalau hanya ada PKS terintegrasi, maka petani tidak punya pilihan. Harga bisa dikendalikan sepihak. Tapi dengan adanya PKS non-kebun, terjadi persaingan yang sehat, sehingga harga menjadi lebih kompetitif,” katanya.
Mulono juga menyoroti praktik pemotongan atau potongan harga yang kerap menjadi keluhan petani. Ia menyebut, dalam beberapa kasus, potongan di PKS terintegrasi bisa lebih tinggi dibandingkan PKS non-terintegrasi, sehingga petani cenderung memilih menjual ke pabrik yang memberikan nilai lebih baik.
Selain aspek harga, keberadaan PKS non-terintegrasi juga dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Aktivitas pengolahan sawit menciptakan lapangan kerja, mendorong perputaran ekonomi, serta memperkuat basis industri di daerah.
“Ini bukan hanya soal pabrik, tapi soal ekosistem. Ada tenaga kerja, ada transportasi, ada aktivitas ekonomi lain yang ikut tumbuh. Jadi dampaknya sangat luas,” ujarnya.
Di Provinsi Riau, peran petani swadaya dalam industri sawit sangat dominan. Mulono menyebutkan bahwa sekitar 60 persen luas perkebunan sawit di daerah tersebut dikelola oleh petani swadaya. Kondisi ini membuat kebijakan yang berkaitan dengan akses pasar menjadi sangat krusial.
“Kalau akses petani dibatasi, maka dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya pada pendapatan petani, tapi juga pada stabilitas industri secara keseluruhan,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa PKS non-terintegrasi juga berperan dalam mendukung agenda besar nasional, seperti hilirisasi dan kemandirian energi berbasis sawit. Dengan semakin banyaknya pabrik pengolahan, distribusi crude palm oil (CPO) menjadi lebih merata dan efisien.
Namun demikian, Mulono tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang ada. Ia mengakui bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengaturan kemitraan antara PKS dan petani, baik di sektor terintegrasi maupun non-terintegrasi.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar tidak mengambil langkah ekstrem seperti penutupan, melainkan memperkuat regulasi yang ada. “Yang dibutuhkan sekarang adalah regulasi yang lebih detail, terutama terkait kapasitas PKS non-kebun dan pola kemitraan yang adil,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan kemitraan yang setara antara perusahaan dan petani. Menurutnya, kemitraan tidak boleh bersifat sepihak, melainkan harus memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.
“Selama ini sudah ada aturan, seperti dalam Pergub Nomor 77 Tahun 2020, tetapi implementasinya masih belum optimal. Masih ada mitra yang keluar, masih ada ketimpangan. Ini yang harus diperbaiki,” katanya.
Mulono menegaskan sikapnya yang tidak sepakat terhadap wacana penutupan PKS tanpa kebun. Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi melemahkan petani dan merusak keseimbangan industri sawit.
“Kalau tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat industri, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem, bukan menutup salah satu elemen penting di dalamnya,” pungkasnya.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
