Prabowo Bongkar Dugaan Kebocoran Devisa Sawit, Selisih Harga Ekspor Capai 50 Persen

sawitsetara.co - Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya dugaan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya pada komoditas kelapa sawit. Praktik tersebut dinilai telah menyebabkan Indonesia kehilangan devisa dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026), Prabowo menjelaskan bahwa harga ekspor resmi kelapa sawit dari Indonesia selama ini tercatat hanya berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Padahal, harga komoditas tersebut di pasar internasional dapat mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.

Menurut Presiden, selisih harga yang hampir mencapai 50 persen itu tidak dinikmati oleh negara maupun masyarakat, melainkan mengalir kepada pihak-pihak tertentu melalui perubahan kontrak transaksi setelah barang meninggalkan Indonesia.

“Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita. Dari Indonesia dijual Rp14.000, tetapi dalam perjalanan ke Eropa kontraknya berubah sehingga harganya menjadi Rp27.000. Akibatnya, kita kehilangan sekitar 50 persen kekayaan kita dalam satu kali perjalanan ekspor,” tegas Prabowo.

Presiden menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menghambat optimalisasi manfaat sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan rakyat.

Untuk menghentikan kebocoran tersebut, Prabowo mengaku telah mengumpulkan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta tim ekonomi pemerintah guna merumuskan langkah strategis memperbaiki tata kelola ekspor nasional.

Salah satu solusi yang disiapkan pemerintah adalah penerapan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebuah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor komoditas strategis sekaligus menutup celah praktik under invoicing.

Prabowo mengatakan, dalam rapat tersebut ia mempertanyakan apakah Indonesia akan terus membiarkan aliran kekayaan nasional mengalir ke luar negeri akibat praktik yang tidak transparan.

“Saya bertanya kepada mereka, apakah kita mau terus membiarkan aliran uang ratusan miliar dolar keluar negeri dari kekayaan sumber daya alam kita? Semua sepakat, praktik ini tidak boleh diteruskan. Karena itu diusulkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas milik bangsa dan negara,” ujarnya.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan transparansi perdagangan, memperkuat penerimaan devisa negara, serta memastikan nilai tambah komoditas strategis Indonesia, termasuk kelapa sawit, benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.