Prabowo Terima Laporan B50, Infrastruktur Bioetanol Mulai Disiapkan

sawitsetara.co - BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan implementasi Program Mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol. Laporan itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (9/8/2026).

Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik dalam satu rangkaian kebijakan, dari peningkatan penggunaan biodiesel hingga persiapan bahan bakar berbasis bioetanol.

B50 merupakan bahan bakar jenis solar yang terdiri atas campuran 50 persen minyak kelapa sawit atau fatty acid methyl ester (FAME) dan 50 persen solar fosil. Pemerintah resmi menerapkan program mandatori B50 mulai 1 Juli 2026, menggantikan kebijakan B40.

Program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang tersedia di dalam negeri. Biodiesel berbasis minyak sawit juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Simon melaporkan perkembangan pelaksanaan B50 yang telah berjalan sejak Juli. Ia sekaligus menyampaikan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk mendukung tahapan persiapan mandatori bioetanol.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis.

Uji B50 di Tambang Berjalan Stabil

Kesiapan penerapan B50 sebelumnya juga diuji pada sektor alat berat pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat hasil sementara pengujian menunjukkan kinerja biodiesel dengan campuran 50 persen FAME tersebut relatif stabil.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pengujian pada mesin diesel sektor pertambangan masih berlangsung. Namun, hingga tahap tersebut belum ditemukan gangguan signifikan yang berkaitan dengan penggunaan B50.

“Secara umum, hasil sementara uji penggunaan B50 pada mesin diesel di sektor pertambangan menunjukkan performa yang stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan pada mesin. Ini menjadi indikasi positif bahwa biodiesel dapat diandalkan untuk mendukung operasional sektor industri,” ujar Eniya di Jakarta, Jumat, 3 April 2026.

Pengujian B50 dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya menguji kualitas bahan bakar, tetapi juga kinerja mesin, ketahanan operasional, serta stabilitas bahan bakar selama penyimpanan.

Hingga akhir Maret 2026, pengujian ketahanan dinamis telah mencapai lebih dari 900 jam operasional. Dalam periode tersebut belum ditemukan indikasi gangguan pada mesin yang disebabkan oleh kualitas bahan bakar.

Hasil pengujian di lapangan yang dilakukan pelaku usaha juga menunjukkan kecenderungan serupa.

General Manager Plant PT Harmoni Panca Utama (HPU) Rochman Alamsjah mengatakan perusahaannya membandingkan penggunaan B40 dan B50 pada dua unit alat berat HD785 Komatsu.

“Saat ini kita sudah running kurang lebih 1000 jam dengan membandingkan performa dua unit HD785 Komatsu yang satu mengkonsumsi B40 dan yang lainnya mengkonsumsi B50. Sejauh ini hingga mendekati hour meter 1000 jam performa mesin tidak menjadi masalah meskipun ada beberapa catatan kecil berupa konsumsi bahan bakar masih fluktuasi lebih tinggi 1-3 % untuk B50,” ujar Rochman.

Temuan tersebut menjadi salah satu basis evaluasi pemerintah dalam memperluas pemanfaatan biodiesel. Di sisi lain, pengalaman uji B50 pada sektor pertambangan menjadi penting karena alat berat membutuhkan bahan bakar dengan kinerja dan ketahanan operasional yang tinggi.

Pertamina Diminta Pangkas Layer Perusahaan

Selain membahas ketahanan energi, pertemuan Prabowo dengan jajaran Pertamina juga menyinggung pembenahan tata kelola perusahaan negara.

Prabowo memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta struktur anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PT PLN (Persero), dan BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” kata Teddy.

Perampingan struktur tersebut ditujukan untuk memperpendek rantai pengambilan keputusan di tubuh perusahaan negara. Pemerintah berharap struktur yang lebih sederhana membuat BUMN lebih responsif sekaligus mengurangi beban birokrasi.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” ujar Teddy.

Dengan demikian, pertemuan di Hambalang tidak hanya membahas perkembangan program bahan bakar nabati. Pemerintah juga mengaitkannya dengan agenda pembenahan perusahaan negara yang menjadi salah satu aktor utama dalam pengelolaan sektor energi.

B50 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbesar penggunaan energi domestik, khususnya minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel. Pada saat yang sama, persiapan infrastruktur bioetanol menunjukkan pemerintah mulai menyiapkan tahap berikutnya dalam diversifikasi bahan bakar berbasis sumber daya dalam negeri.

Dua agenda tersebut berjalan beriringan dengan upaya memangkas struktur birokrasi BUMN. Pemerintah berharap kebijakan energi dapat dijalankan dengan dukungan perusahaan negara yang lebih sederhana, cepat mengambil keputusan, produktif, dan efisien.