Prof. Bayu Dorong Diversifikasi Pasar dan Reformulasi Kebijakan Sawit yang Lebih Fleksibel

sawitsetara.co - PALEMBANG — Industri kelapa sawit Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan perubahan global, baik dari sisi pasar maupun kebijakan domestik.

Guru Besar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Y. Bayu Krisnamurthi, M.S., menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor dan kebijakan yang lebih fleksibel dalam Andalas Forum VI yang digelar pada 16–17 April 2026 di Hotel Aryaduta Palembang.

Dalam forum yang mempertemukan pelaku industri, akademisi, dan pemangku kebijakan tersebut, Prof. Bayu mengungkapkan bahwa peta perdagangan sawit global telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebutkan bahwa pasar tradisional seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan India mulai menunjukkan tren penurunan atau stagnasi permintaan. Kondisi ini menuntut pelaku industri untuk segera mencari alternatif pasar yang lebih potensial.

“Kalau kita masih bergantung pada pasar lama, kita akan tertinggal. Sekarang justru peluang besar ada di kawasan seperti Afrika, China, dan Pakistan,” ujarnya.

Menurutnya, kawasan-kawasan tersebut memiliki pertumbuhan permintaan yang menjanjikan dan dapat menjadi penopang baru bagi ekspor sawit Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa ekspansi pasar tidak hanya soal produk, tetapi juga kesiapan dalam memahami karakteristik pasar.

“Kita bahkan harus mulai memikirkan hal-hal sederhana seperti bahasa dan budaya. Ini penting kalau kita serius ingin masuk ke pasar baru,” katanya.

Selain isu pasar, Prof. Bayu juga menyoroti kebijakan biodiesel yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga serapan domestik sawit. Ia menilai kebijakan mandatori biodiesel seperti B40 atau B50 perlu dirancang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi.

“Jangan sampai kebijakan ini menjadi beban, terutama bagi petani. Harus ada fleksibilitas, bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kondisi. Kita bisa belajar dari Brasil yang lebih dinamis dalam mengatur kebijakan serupa,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa beban implementasi kebijakan sering kali dirasakan paling besar oleh petani, sehingga diperlukan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Lebih jauh, Prof. Bayu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun industri sawit yang lebih berkelanjutan. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global.

“Industri ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi yang kuat, termasuk dalam implementasi berbagai kebijakan,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi kompleksitas regulasi yang dinilai masih menjadi hambatan bagi perkembangan industri. Menurutnya, regulasi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola, bukan justru menambah beban.

“Regulasi harus berbasis data dan bertujuan memperbaiki, bukan mencari-cari kesalahan. Kalau terlalu banyak aturan yang tidak sinkron, justru menghambat,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa industri sawit telah memberikan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja. Dari awal pengembangannya hingga saat ini, sektor ini telah menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.

“Kalau kita lihat perjalanan industri ini, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja sangat besar. Ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan,” katanya.

Menutup paparannya, Prof. Bayu menyampaikan optimisme terhadap masa depan industri sawit Indonesia. Ia meyakini bahwa dengan strategi yang tepat, termasuk diversifikasi pasar dan reformulasi kebijakan, industri ini akan tetap menjadi pilar penting perekonomian nasional.

“Selama kita mau beradaptasi dan bersinergi, saya yakin masa depan sawit Indonesia tetap cerah,” pungkasnya.