Guru Besar IPB: Bukan Musuh, Sawit Hanyalah Kambing Hitam Isu Lingkungan

sawitsetara.co - BOGOR – Guru Besar IPB University, Sudarsono Soedomo, mengatakan kelapa sawit kerap dijadikan “kambing hitam” dalam berbagai isu lingkungan global, mulai dari deforestasi hingga kabut asap.

Dalam pandangannya, narasi yang menyudutkan sawit sebagai penyebab utama kerusakan hutan dinilai terlalu sederhana dan tidak menyentuh akar persoalan. Ia mengibaratkan, menyalahkan sawit atas deforestasi seperti menyalahkan makanan atas penyakit, tanpa melihat pola konsumsi yang lebih luas.

“Padahal, menyalahkan sawit atas hilangnya hutan ibarat menyalahkan nasi goreng atas meningkatnya kasus maag. Masalahnya bukan pada komposisinya, tapi pada pola makan sistemik yang sedang kita jalani,” kata Prof Sudarsono dalam tulisannya, Sawit Bukan Musuh, Hanya Kambing Hitam yang Berminyak.

Menurutnya, bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, pilihan membuka lahan untuk komoditas seperti sawit bukan semata soal ketidakpedulian terhadap lingkungan, melainkan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Komoditas perkebunan menawarkan kepastian pendapatan, akses pasar, serta hasil yang dapat diprediksi—sesuatu yang tidak dimiliki oleh hutan alami dalam sistem ekonomi saat ini.

Prof Sudarsono juga menyoroti bahwa kampanye anti-sawit yang tidak komprehensif justru berpotensi memindahkan masalah ke sektor lain. Jika sawit digantikan dengan komoditas seperti kedelai atau peternakan sapi, kebutuhan lahan justru bisa lebih besar, sehingga tekanan terhadap hutan tetap terjadi.

“Ironisnya, kampanye anti-sawit yang gegabah justru berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Jika kita mengganti sawit dengan kedelai, jagung, atau peternakan sapi, permintaan lahan tidak hilang—ia hanya ganti kostum. Kedelai butuh lahan dua hingga tiga kali lebih luas untuk menghasilkan minyak setara. Sapi? Jangan ditanya jejak lahannya,” katanya.

Lebih lanjut, pakar ekonomi kehutanan ini menjelaskan bahwa deforestasi sering kali dipicu oleh faktor struktural, seperti ketidakjelasan hak atas lahan, lemahnya tata kelola, hingga minimnya insentif bagi masyarakat untuk menjaga hutan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal justru tidak memiliki pilihan selain membuka lahan demi mempertahankan hidup.

Ia menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam kebijakan kehutanan dan perkebunan. Menurutnya, hutan harus dipandang sebagai aset ekonomi yang bernilai, bukan sekadar kawasan yang dilindungi tanpa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Maka, mungkin saatnya kita berhenti bertanya, “Mengapa sawit terus meluas?” dan mulai bertanya, “Dalam kondisi seperti apa hutan dapat menjadi pilihan yang rasional, bermartabat, dan menghidupi?” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong adanya kepastian hak atas lahan, pemberian insentif ekonomi bagi penjaga hutan, serta penguatan tata kelola yang berkelanjutan. Tanpa perubahan tersebut, sawit akan terus menjadi sasaran kritik, sementara akar persoalan deforestasi tetap tidak terselesaikan.

Dalam penutupnya, Prof Sudarsono menegaskan bahwa sawit hanyalah refleksi dari sistem yang ada saat ini. Selama hanya menyalahkan komoditas, tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Sawit bukan musuh, melainkan cermin dari cara mengelola sumber daya dan menentukan nilai ekonomi.

“Sawit bukan musuh. Ia hanya cermin yang memantulkan cara kita merancang nilai, insentif, dan masa depan. Dan selama cermin itu hanya dipakai untuk menyalahkan bayangan, kita tak akan pernah melihat wajah sistem yang sebenarnya,” katanya.