Pungutan Ekspor Sawit Diproyeksikan Rp41,22 Triliun hingga Akhir 2026

sawitsetara.co - JAKARTA — Penerimaan pungutan ekspor komoditas kelapa sawit diproyeksikan mencapai Rp41,22 triliun hingga akhir 2026. Proyeksi tersebut meningkat 30,84 persen dibandingkan penerimaan pada tahun sebelumnya.

Hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah mencatat penerimaan pungutan ekspor sawit sebesar Rp27,81 triliun. Nilai tersebut melonjak 73,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pemerintah menilai peningkatan penerimaan pungutan ekspor tersebut memperkuat kapasitas pembiayaan berbagai program strategis industri sawit. Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung peremajaan sawit rakyat (PSR), program biodiesel, serta pengembangan sumber daya manusia.

“Proyeksi penerimaan pungutan ekspor sampai dengan Desember 2026 diperkirakan mencapai Rp 41,22 triliun atau meningkat 30,84%,” dikutip dari keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ahad (23/8/2026).

Di sisi lain, penerapan kebijakan biodiesel B50 turut memengaruhi pengelolaan anggaran sektor sawit. Pemerintah memperkirakan program tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp19,5 triliun. Efisiensi itu turut dipengaruhi oleh meningkatnya harga crude oil.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memperkirakan sisa anggaran BPDP pada akhir 2026 mencapai Rp18,45 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan penerimaan dan penguatan industri sawit perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Kebutuhan bahan baku CPO untuk biodiesel yang semakin besar membuat produktivitas kebun rakyat menjadi perhatian pemerintah.

Kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan meningkat dari 15,6 juta ton menjadi sekitar 18 juta ton pada 2026. Pemerintah karena itu mempercepat program PSR sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.

Sejak 2017 hingga Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 hektare dengan total dana Rp12,14 triliun. Program tersebut diperkirakan telah menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang.

Pada Januari hingga Agustus 2026, realisasi PSR tercatat 40.484 hektare dengan nilai dana Rp2,42 triliun. Pemerintah juga akan menyalurkan sekitar Rp590 miliar pada Agustus 2026 untuk peremajaan sawit rakyat seluas 9.842 hektare.

Dukungan dana PSR saat ini mencapai Rp60 juta per hektare. Nilai tersebut meningkat dari sebelumnya Rp30 juta per hektare yang berlaku sejak September 2024.

Selain membiayai PSR dan biodiesel, penerimaan pungutan ekspor sawit juga diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia. Pemerintah mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa kelapa sawit dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa.

Dengan proyeksi penerimaan Rp41,22 triliun hingga akhir tahun, pungutan ekspor menjadi salah satu instrumen penting dalam menopang pembiayaan program pemerintah sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.