Redesain Kebijakan Perkebunan Menuju Indonesia Emas 2045

sawitsetara.co - JAKARTA – Benar bahwa komoditas Perkebunan tidak hanya menopang pendapatan negara, tapi juga merubah ekonomi masyarakat diantaranya perkebunan kelapa sawit, kopi, kelapa, kakao dan lainnya. Akan tetapi jika komoditas tersebut tidak dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia yang dikenal dengan eksportir hasil Perkebunan menjadi importir. Atas dasar itulah maka diperlukan untuk meredesain kebijakan perkebunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam orasi pengukuhan professor riset Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, M.S dijelaskan bahwa perkebunan telah menjadi pilar rkonomi nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta dilapangan bahwa perkebunan menjadi fondasi ketahanan ekonomi, tangguh menghadapi krisis, menyerap tenaga kerja yang cukup besar, serta berontributor terhadap produk domestic bruto (PDB), devisa, pangan dan transisi energi.

“Dari keempat tersebut artinya kontribusi Perkebunan tidaklah kecil,” kata Delima dalam orasi tersebut di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Namun, lanjut Delima, di balik peran strategisnya, perkebunan menghadapi tekanan struktural yang kian kompleks dan tidak dapat diabaikan diantaranya yakni: produktivitas yang stagnan, ketimpangan lahan, ekspor bahan mentah, tekanan global: EUDR & CBAM, serta pendekatan lama tidak lagi cukup.

“Selain itu, perkebunan Indonesia masih terjebak dalam jebakan komoditas yakni kuat dalam volume, tetapi lemah dalam nilai tambah dan daya tawar global,” kata Delima.

Menghadapi hal tersebut maka menurut Delima, diperlukan redesain kebijakan perkebunan yang menyentuh struktur dasar sistem produksi dan tata kelola. Redesain kebijakan berbasis tiga teras penguatan. Menjawab tantangan struktural dan tekanan global. Berorientasi pada daya saing jangka Panjang.

“Redesain kebijakan diarahkan pada penguatan rantai nilai, kelembagaan pekebun, dan perlindungan basis produksi,” jelas Delima.

Tidak hanya itu, redesain kebijakan ini harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan yang progresif dan adaptif. Lalu, implementasi redesain kebijakan yang bertahap, terkoordinasi, dan lintas sektor. Diantaranya yakni pendekatan bertahap dan lintas sektor. Produktivitas hulu berbasis teknologi sebagai fondasi. Integrasi huluisasi–hilirisasi. Penguatan tata kelola dan inovasi digital.

“Sebab, keberhasilan implementasi bergantung pada dukungan kebijakan, kelembagaan, dan kapasitas nasional. Hal ini karena Perkebunan sebagai pilar kemandirian energi (biodiesel, bioetanol, bioavtur). Pembiayaan hijau dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Diplomasi ekonomi proaktif. Penguatan kelembagaan dan penyelesaian konflik agrarian,” papar Delima.

Menurut Delima, perkebunan menyimpan potensi strategis, namun dihadapkan pada tantangan multidimensi diantaranya yakni nilai tambah ekonomi dan transisi energi, perbaikan ekologi dan inklusi sosial, tekanan global dan warisan structural, produktivitas dan tata Kelola.

Kemudian, transformasi perkebunan menuntut strategi kebijakan yang terfokus dan berimbang, diantaranya yakni, hilirisasi dan inovasi teknologi, penguatan SDM sebagai pengungkit, serta nilai tambah, keberlanjutan, dan keadilan social.

Artinya, redesain kebijakan perkebunan bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan strategis. Adapun untuk mewujudkan transformasi, diperlukan langkah kebijakan yang fokus dan terukur.

“Maka dalam hal ini meredesain kebijakan perkebunan menjadi penting karena perkebunan merupakan penopang strategis ekonomi nasional, namun masa depannya ditentukan oleh transformasi berbasis nilai tambah, inovasi, dan tata kelola yang berintegritas,” pungkas Delima.