Riau Bidik 2.430 Penerima Beasiswa Sawit 2026, Apkasindo Siap Perkuat SDM dan Tata Kelola Perkebunan

sawitsetara.co - PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan sedikitnya 2.430 anak pekebun sawit menerima Beasiswa Sawit pada 2026, seiring meningkatnya kuota nasional program tersebut menjadi 5.000 penerima. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor sawit sekaligus mendorong Riau menjadi model pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan di tingkat global.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau masa bakti 2025–2030 di Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).

Menurut Syahrial, peningkatan kuota beasiswa sawit merupakan peluang besar bagi Riau sebagai provinsi dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia untuk mencetak generasi muda yang kompeten dan siap membangun industri sawit nasional.

“Kalau luas perkebunan sawit Riau sekitar 21 persen dari nasional, maka penerima beasiswa dari Riau juga seharusnya tidak kurang dari angka tersebut. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama,” ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, saat kuota nasional masih 3.000 penerima pada 2024, Riau memperoleh sekitar 800 penerima. Ketika kuota meningkat menjadi 4.000 pada 2025, jumlah penerima dari Riau melonjak menjadi 1.321 orang. Dengan target nasional mencapai 5.000 penerima pada 2026, Pemprov Riau optimistis jumlah penerima dari daerah ini dapat meningkat signifikan hingga mencapai 2.430 orang.

Syahrial mengungkapkan bahwa program yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi keluarga petani sawit. Hingga saat ini, sebanyak 5.479 anak pekebun sawit di Riau telah menikmati program beasiswa tersebut. Bahkan, sebagian penerima angkatan pertama dijadwalkan menyelesaikan pendidikan dan diwisuda pada tahun ini.

Selain penguatan SDM, Pemprov Riau juga terus memperjuangkan berbagai agenda strategis sektor sawit kepada pemerintah pusat. Beberapa di antaranya adalah percepatan penyelesaian status kawasan hutan yang telah menjadi kebun sawit masyarakat, harmonisasi perizinan pabrik kelapa sawit pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, peningkatan status sawit sebagai komoditas strategis nasional, hingga percepatan hilirisasi industri crude palm oil (CPO) di Riau.

“Hilirisasi merupakan jawaban bagi masa depan Riau karena kita berbasis sumber daya alam. Nilai tambah dari industri sawit harus semakin banyak dinikmati di daerah,” katanya.

Syahrial juga berharap Apkasindo dapat terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pendataan kebun rakyat untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), penguatan kemitraan petani, serta percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Kolaborasi pemerintah dan organisasi petani sangat penting agar Riau tidak hanya menjadi penghasil sawit terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat internasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Riau periode 2025–2030, K.H. Suher, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung seluruh program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani sawit.

Menurutnya, Apkasindo akan mengoptimalkan berbagai program BPDP yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh petani, mulai dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Beasiswa Sawit, hingga bantuan sarana dan prasarana perkebunan.

“Apkasindo Riau siap menjadi jembatan antara petani dan pemerintah agar seluruh program yang telah disiapkan benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh petani sawit,” kata Suher.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang dalam beberapa waktu terakhir sempat mengalami gejolak. Untuk itu, Apkasindo terus melakukan komunikasi dengan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) serta berbagai pemangku kepentingan guna mencari solusi yang berpihak kepada petani.

Dengan besarnya kontribusi Riau terhadap industri sawit nasional, sinergi antara pemerintah daerah, Apkasindo, BPDP, dan seluruh pemangku kepentingan diyakini akan menjadi kunci dalam menciptakan sektor sawit yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.