Sawit Tak Bisa Diposisikan Hitam-Putih sebagai Musuh Lingkungan

sawitsetara.co - JAKARTA — Industri kelapa sawit tidak semestinya ditempatkan dalam dua kutub yang berlawanan: sebagai musuh lingkungan atau sebagai pahlawan ekonomi. Persoalan sawit jauh lebih kompleks karena di dalamnya terdapat kepentingan ekonomi, lingkungan, sosial, hingga keberlanjutan kehidupan jutaan petani.

Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga, Hery Purnobasuki, mengatakan pendekatan hitam-putih dalam melihat industri sawit justru dapat mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Sawit tidak boleh lagi diposisikan sebagai musuh lingkungan atau pahlawan ekonomi secara hitam-putih. Realitasnya lebih kompleks,” kata Hery, dalam tulisannya bertajuk Menata Ulang Sawit: dari Karhutla ke Kepatuhan Iklim yang dipublikasikan swa.co.id, Kamis (10/9/2026).

Menurut Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga ini, sawit merupakan komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Industri ini menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, menghasilkan devisa, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani dan pekerja yang terlibat dalam rantai pasoknya.

Karena itu, kritik terhadap praktik industri sawit tidak seharusnya diarahkan untuk menghapus atau mematikan industri tersebut. Yang jauh lebih penting adalah memastikan pengelolaan sawit dilakukan dengan tata kelola yang baik, memenuhi prinsip keberlanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan lingkungan.

Hery menilai persoalan lingkungan yang muncul dalam industri sawit harus dilihat berdasarkan praktik pengelolaannya. Tidak semua perusahaan memiliki rekam jejak dan tingkat kepatuhan yang sama. Ada perusahaan yang telah melakukan berbagai upaya perbaikan, mulai dari penerapan standar keberlanjutan, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, pengelolaan gambut, hingga penguatan ketelusuran rantai pasok. Namun, di sisi lain, masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan pola lama dan belum sepenuhnya menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari model bisnis.

“Ada perusahaan yang serius bertransformasi, ada pula yang masih bertahan pada model bisnis lama,” katanya.

Menurut Hery, perbedaan tersebut penting untuk diperhatikan dalam kebijakan maupun komunikasi publik mengenai sawit. Menyamakan seluruh perusahaan sebagai perusak lingkungan akan mengabaikan upaya perusahaan yang telah melakukan pembenahan. Sebaliknya, menganggap seluruh industri telah berkelanjutan juga dapat menutupi persoalan yang masih terjadi. Pendekatan yang lebih proporsional diperlukan agar pelaku yang patuh mendapatkan penghargaan dan insentif, sementara pelaku yang terbukti melanggar memperoleh sanksi sesuai ketentuan.

Karhutla dan Tata Kelola

Persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu contoh bagaimana isu sawit sering kali ditempatkan secara sederhana. Ketika asap menyelimuti wilayah Sumatra dan Kalimantan, perkebunan sawit kerap menjadi sorotan. Padahal, penyebab kebakaran dan karakter pengelolaan setiap wilayah tidak selalu sama.

Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan penelusuran berbasis data dan fakta lapangan. Pengawasan terhadap konsesi, pengelolaan kawasan gambut, sistem pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan pemegang izin, serta keterlibatan masyarakat sekitar perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Menurut Hery, prinsip dasarnya adalah siapa pun yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Namun, penegakan aturan juga harus dilakukan secara adil dan tidak menggeneralisasi seluruh industri.

Pendekatan tersebut sekaligus penting untuk menjaga kredibilitas agenda keberlanjutan Indonesia. Target pengurangan emisi dan agenda pembangunan rendah karbon tidak akan tercapai hanya melalui kampanye, sertifikasi, atau komitmen di atas kertas. Implementasinya harus terlihat dalam praktik pengelolaan lahan.

“Perusahaan yang memiliki konsesi juga harus memastikan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dikelola secara baik, termasuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran secara cepat. Sementara pemerintah perlu memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan konsisten,” jelasnya.

Petani Jangan Ditinggalkan

Hery juga menyoroti posisi petani sawit rakyat dalam agenda keberlanjutan. Menurut dia, petani tidak boleh ditempatkan sebagai objek yang hanya menerima tuntutan untuk memenuhi berbagai standar, tetapi harus diperlakukan sebagai bagian penting dari solusi.

“Ada petani yang ingin berproduksi secara bertanggung jawab, tetapi terhambat akses dan kapasitas,” kata Hery.

Keterbatasan tersebut dapat berupa akses terhadap informasi, teknologi, pembiayaan, bibit berkualitas, sarana produksi, pendampingan, hingga akses pasar. Kondisi itu membuat penerapan praktik berkelanjutan tidak selalu mudah bagi petani dengan skala lahan terbatas. Karena itu, tuntutan agar petani memenuhi standar keberlanjutan harus disertai dukungan yang konkret. Pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi petani, dan lembaga pendamping perlu membangun skema yang memungkinkan petani meningkatkan kapasitasnya.

Menurut Hery, transformasi keberlanjutan akan sulit berjalan jika hanya dibebankan kepada petani tanpa memperhitungkan kemampuan mereka. Petani membutuhkan insentif agar praktik baik memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Dengan demikian, keberlanjutan tidak berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi menjadi bagian dari peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Keberlanjutan Harus Menguntungkan

Hery menilai salah satu kunci penting dalam membangun industri sawit berkelanjutan adalah menciptakan hubungan antara praktik ramah lingkungan dan manfaat ekonomi. Petani maupun perusahaan harus memperoleh alasan ekonomi untuk menerapkan praktik yang lebih baik. Jika keberlanjutan hanya dipahami sebagai tambahan biaya dan beban administrasi, penerapannya berpotensi tidak optimal.

Sebaliknya, ketika produk yang dihasilkan melalui praktik berkelanjutan mendapatkan akses pasar, harga atau insentif yang lebih baik, pembiayaan yang lebih mudah, serta reputasi positif, pelaku usaha akan memiliki dorongan lebih kuat untuk melakukan perubahan. Dalam konteks tersebut, pasar memiliki peran penting. Konsumen dan pembeli global semakin memperhatikan asal-usul produk, ketelusuran rantai pasok, serta dampak lingkungan dari komoditas yang mereka beli.

Indonesia perlu merespons perubahan tersebut bukan dengan sikap defensif, tetapi dengan memperkuat tata kelola sawit nasional. Industri sawit yang transparan dan mampu membuktikan praktik keberlanjutannya justru akan memiliki posisi yang lebih kuat di pasar internasional.

Jangan Generalisasi Industri Sawit

Hery menekankan, narasi publik mengenai sawit perlu dibangun berdasarkan fakta, bukan generalisasi. Industri sawit memang memiliki persoalan lingkungan yang harus diselesaikan, tetapi pada saat yang sama memiliki kontribusi ekonomi dan sosial yang tidak dapat diabaikan.

“Realitasnya lebih kompleks,” katanya.

Menurut dia, ada perusahaan yang serius memperbaiki tata kelola, ada perusahaan yang masih perlu melakukan pembenahan, dan ada petani yang ingin menerapkan praktik berkelanjutan tetapi membutuhkan dukungan. Karena itu, kebijakan harus mampu membedakan setiap kelompok tersebut. Perusahaan yang konsisten menjalankan praktik baik perlu diberikan ruang dan insentif untuk berkembang. Pelaku yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Sementara petani yang menghadapi keterbatasan kapasitas harus diperkuat melalui pendampingan dan akses terhadap sumber daya.

Pendekatan itu dinilai lebih efektif dibandingkan membangun narasi bahwa sawit secara keseluruhan merupakan ancaman bagi lingkungan.

Pada saat yang sama, pemerintah dan industri juga tidak boleh menggunakan kontribusi ekonomi sawit sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan lingkungan. Besarnya kontribusi ekonomi justru harus diikuti dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga sumber daya alam.

Menyatukan Ekonomi dan Lingkungan

Menurut Hery, masa depan industri sawit Indonesia pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan menyatukan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Sawit tetap memiliki prospek besar sebagai komoditas strategis. Namun, keberlanjutan industri tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi atau luas perkebunan. Daya tahan industri juga bergantung pada kemampuan memenuhi tuntutan pasar, menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membangun tata kelola yang kredibel.

“Karena itu, agenda keberlanjutan seharusnya dipandang sebagai proses transformasi industri, bukan sekadar upaya merespons kritik dari luar negeri,” ujarnya.

Perguruan tinggi, kata Hery, juga memiliki peran dalam proses tersebut. Riset dan pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan untuk membantu pelaku usaha dan petani menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi lapangan, baik dalam peningkatan produktivitas, pengelolaan lingkungan, maupun pengembangan ekonomi masyarakat.

Pada akhirnya, menurut Hery, Indonesia tidak perlu memilih antara sawit dan lingkungan. Keduanya dapat berjalan bersama apabila industri dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik.

Yang perlu ditinggalkan adalah cara pandang yang menempatkan sawit secara hitam-putih. Industri ini tidak seluruhnya buruk, tetapi juga tidak bebas dari persoalan. Ada praktik yang harus dipertahankan, ada yang perlu diperbaiki, dan ada yang harus dihentikan.

Dengan membedakan pelaku, memperkuat pengawasan, memberikan insentif bagi praktik baik, menindak pelanggaran, serta memperkuat kapasitas petani, transformasi sawit berkelanjutan dapat dilakukan tanpa mengorbankan peran strategis komoditas tersebut bagi perekonomian nasional.

Sawit bukan musuh lingkungan dan bukan pula pahlawan ekonomi yang bebas dari tanggung jawab. Masa depan sawit justru bergantung pada kemampuan seluruh pihak memastikan bahwa manfaat ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.