Sawit Tetap Jadi Andalan Ekonomi di Tengah Tekanan Regulasi Global

sawitsetara.co - JAKARTA - Industri kelapa sawit masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah dinamika global dan tekanan regulasi internasional. Pada 2023, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 54,84 juta ton dengan nilai ekspor sekitar 30,32 miliar dolar AS atau setara Rp479 triliun.

Arus devisa tersebut berperan krusial dalam menjaga surplus neraca perdagangan nonmigas Indonesia. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, mengatakan kontribusi sawit terhadap stabilitas ekonomi nasional bersifat strategis dan sistemik.

“Tanpa kontribusi devisa dari kelapa sawit, posisi neraca perdagangan Indonesia akan jauh lebih rentan terhadap gejolak global,” ujar Kuntoro dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (23/1/2026).

Ekspor sawit Indonesia sempat mencetak rekor tertinggi pada 2022 dengan nilai sekitar 39 miliar dolar AS, sebelum kembali ke kisaran 28 miliar dolar AS pada 2024 seiring koreksi harga dan permintaan global. Meski demikian, sawit tetap menjadi penyumbang devisa terbesar sektor perkebunan sekaligus penopang pembiayaan program strategis nasional, termasuk subsidi biodiesel.

Selain itu, sektor ini juga menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan. Lebih dari 16 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri sawit, mulai dari petani kecil, buruh perkebunan, hingga pekerja di sektor pengolahan dan logistik.

“Sawit bukan hanya komoditas ekspor, tapi juga sumber penghidupan jutaan keluarga di perdesaan,” kata Kuntoro.

Di tingkat global, posisi Indonesia nyaris tak tertandingi. Data USDA menunjukkan Indonesia menyumbang sekitar 58 persen produksi minyak sawit dunia. Bersama Malaysia, Indonesia menguasai sekitar 80 persen ekspor global. Pada 2023, pangsa ekspor Indonesia mencapai sekitar 52,5 persen nilai ekspor sawit dunia, meskipun turun ke kisaran 48 persen pada 2024.

Menurut Kuntoro, dominasi tersebut memberikan daya tawar strategis bagi Indonesia dalam rantai pasok minyak nabati global. “Keunggulan kita bukan hanya pada volume, tetapi pada efisiensi dan posisi tawar strategis di pasar minyak nabati dunia,” ujarnya.

Keunggulan sawit semakin nyata jika dibandingkan dengan tanaman minyak nabati lain. Satu hektare sawit mampu menghasilkan minyak lima hingga sepuluh kali lebih banyak dibandingkan kedelai atau bunga matahari. Efisiensi lahan ini menjadikan sawit sebagai sumber minyak nabati yang relatif hemat lahan dan berpotensi menekan tekanan deforestasi global jika dikelola secara berkelanjutan.

Kontribusi ekonomi sawit juga diperkuat melalui agenda hilirisasi. Hingga kini, sekitar 74 persen ekspor sawit Indonesia telah berbentuk produk olahan bernilai tambah, seperti olein, minyak goreng, biodiesel, oleokimia, hingga bahan baku kosmetik. Pemerintah mencatat setidaknya 193 jenis produk turunan sawit telah dihasilkan industri nasional hingga 2023.

“Hilirisasi adalah kunci agar nilai tambah tidak lari ke luar negeri, sekaligus memperkuat industri manufaktur berbasis perkebunan di dalam negeri,” kata Kuntoro. Ia menambahkan, transformasi ini telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan memperkokoh struktur industri nasional.

Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa keunggulan ekonomi sawit harus berjalan seiring dengan tata kelola yang kredibel dan berkelanjutan. Pengalaman ekspansi lahan pada periode 1990–2010 yang berkontribusi terhadap deforestasi menjadi pelajaran penting. Sejak itu, paradigma pembangunan sawit nasional bergeser dari ekspansi menuju intensifikasi berkelanjutan.

Berbagai kebijakan diterapkan, mulai dari kewajiban AMDAL, perlindungan ekosistem gambut, larangan pembukaan lahan dengan pembakaran, hingga penerapan praktik budidaya ramah lingkungan. Implementasi kebijakan ini terlihat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penerapan Good Agricultural Practices, pemanfaatan limbah sawit menjadi pupuk organik dan energi biomassa, serta penguatan kapasitas petani kecil yang mengelola sekitar 40 persen kebun sawit nasional.

Sawit juga memegang peran penting di pasar domestik. Sekitar 10,8 juta ton minyak sawit, atau 20 persen dari produksi 2023, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama sebagai bahan baku minyak goreng dan biodiesel.

Untuk menjawab tuntutan global terhadap produksi berkelanjutan, Indonesia mengembangkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar ini diluncurkan pada 2011 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 yang menegaskan prinsip tanpa deforestasi, memperluas kewajiban sertifikasi hingga pekebun rakyat, serta mengatur skema pendanaan sertifikasi.

Kuntoro menegaskan ISPO merupakan instrumen kedaulatan tata kelola nasional. “ISPO adalah baseline wajib bagi seluruh pelaku usaha sawit Indonesia, karena menitikberatkan kepatuhan pada hukum nasional dan tanggung jawab sosial-lingkungan,” ujarnya.

Namun, tantangan utama ISPO masih terletak pada implementasi di tingkat petani swadaya. Sertifikasi masih didominasi perusahaan besar, sementara petani kecil terkendala biaya, birokrasi, legalitas lahan, kelembagaan, dan minimnya insentif ekonomi. Terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh pelaku usaha tersertifikasi ISPO paling lambat Maret 2029 menjadi momentum penting.

“Target 2029 hanya realistis jika ada pembiayaan sertifikasi dari BPDPKS, pendampingan teknis yang masif, penguatan koperasi, dan insentif nyata bagi petani patuh standar,” kata Kuntoro.

Di ranah global, Indonesia juga menghadapi tekanan regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mulai berlaku pada 2023. Aturan ini mewajibkan produk sawit bebas deforestasi pasca-31 Desember 2020 untuk memasuki pasar Uni Eropa, meski kawasan tersebut hanya menyerap sekitar 9–10 persen ekspor sawit Indonesia.

Indonesia merespons tekanan tersebut melalui diplomasi berbasis aturan internasional. Hal ini tercermin dari kemenangan Indonesia dalam sengketa WTO DS593 melawan kebijakan Uni Eropa terkait Renewable Energy Directive II. Putusan panel WTO pada Januari 2025 menyatakan kebijakan tersebut diskriminatif dan melanggar prinsip perdagangan internasional.

Ke depan, pemerintah menyiapkan strategi komprehensif dengan mempercepat sertifikasi ISPO, mendorong harmonisasi standar keberlanjutan global, memperluas pasar non-tradisional, serta memperkuat pasar domestik melalui kebijakan mandatori biodiesel.

“Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berbasis sains, sawit Indonesia bukan ancaman, tetapi bagian dari solusi pembangunan global,” ujar Kuntoro.