Standar Naik, Akses Tertinggal: PR Besar Implementasi ISPO

sawitsetara.co - JAKARTA — Upaya memperkuat standar keberlanjutan kelapa sawit melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus didorong pemerintah. Sejak diperkenalkan pada 2011, standar ini menjadi instrumen utama untuk menjaga daya saing sawit Indonesia di pasar global, sekaligus memastikan praktik produksi yang memenuhi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penguatan itu dipertegas melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 serta Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi sawit berkelanjutan. Secara normatif, kerangka kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memperluas fondasi regulasi.

Namun, di lapangan, berdasarkan laporan Detik X, persoalan tidak berhenti pada desain aturan. Implementasi ISPO masih menghadapi tantangan mendasar, terutama pada kebun rakyat. Pemenuhan standar tidak hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga terkait akses terhadap pendampingan, pembiayaan, serta kepastian status lahan. Pada titik ini, kesenjangan mulai terlihat.

Pelaku usaha besar relatif lebih siap memenuhi standar, sementara petani kecil menghadapi hambatan struktural. Tanpa intervensi yang memadai, standar keberlanjutan berpotensi menciptakan jurang baru antara keduanya.

Data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menunjukkan rendahnya partisipasi pekebun swadaya. Hingga Februari 2025, tingkat kepesertaan petani dalam program ISPO masih di bawah satu persen dari total luas kebun sawit rakyat. Angka ini mencerminkan bahwa kendala implementasi bersifat sistemik, bukan kasus per kasus.

Laporan kantor berita Antara memperkuat gambaran tersebut. Hingga Juli 2025, luas lahan pekebun swadaya yang telah tersertifikasi ISPO baru mencapai 69.209,43 hektare. Angka ini jauh tertinggal dibanding total luas sertifikasi ISPO nasional yang mencapai 7,21 juta hektare.

Sejumlah hambatan yang disebut antara lain legalitas lahan, kelembagaan petani, akses informasi, serta biaya sertifikasi. Dengan kata lain, standar telah ditetapkan, tetapi akses untuk memenuhinya belum merata.

Produktivitas Stagnan, Permintaan Meningkat

Di sisi lain, tekanan terhadap sektor sawit tidak hanya datang dari standar keberlanjutan. Data Kementerian Pertanian menunjukkan luas areal sawit Indonesia mencapai 16,83 juta hektare dengan produksi 46,82 juta ton pada 2022. Namun, produktivitasnya cenderung stagnan.

Dalam periode 1995–2024, pertumbuhan produktivitas hanya sekitar 0,44 persen per tahun, dengan capaian tertinggi 3,97 ton per hektare pada 2019. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak sepenuhnya bertumpu pada efisiensi, melainkan masih bergantung pada perluasan lahan.

Sementara itu, kebutuhan domestik terus meningkat. Kementerian Pertanian memproyeksikan konsumsi minyak sawit naik dari 20,91 juta ton pada 2023 menjadi 26,40 juta ton pada 2027. Salah satu pendorong utama adalah program biodiesel.

Kenaikan ini memang belum menunjukkan krisis pasokan. Namun, cukup untuk menegaskan bahwa kebijakan energi dan produksi sawit saling terkait erat. Ketika permintaan meningkat, kemampuan sistem produksi untuk merespons menjadi faktor kunci.

Dalam konteks ini, stagnasi produktivitas dan rendahnya adopsi standar keberlanjutan di tingkat petani menjadi persoalan yang saling berkelindan.

ISPO dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat posisi sawit Indonesia di pasar global. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan pelaku di lapangan.

Jika persoalan legalitas lahan, akses pembiayaan, dan pendampingan tidak diselesaikan, standar keberlanjutan berisiko menjadi lebih mudah dicapai oleh pelaku besar dibanding petani kecil. Pada titik itu, isu keberlanjutan tidak lagi sekadar soal standar, tetapi juga soal keadilan akses.

Dengan permintaan yang terus meningkat, terutama dari sektor energi, pertanyaan utamanya bukan lagi pada seberapa besar industri sawit Indonesia, melainkan apakah sistem produksinya mampu menopang kebutuhan tersebut secara stabil.

Tanpa jawaban yang jelas, kebijakan energi berpotensi melaju lebih cepat dibanding kesiapan sektor sawit yang menopangnya.