GAPKI Soroti Pendapatan Petani Saat PSR, Usulkan Insentif Selama Masa Tanaman Belum Menghasilkan

sawitsetara.co - JAKARTA — Peremajaan sawit rakyat menghadapi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan modal dan bibit. Hilangnya pendapatan petani selama tanaman belum menghasilkan (TBM) dinilai menjadi salah satu penghambat utama percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan pemerintah memberikan tambahan penghasilan kepada pekebun selama masa tersebut. Usulan itu disampaikan Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono dalam Forum BIG Downstream Insight 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Mukti mengatakan sawit rakyat memiliki posisi penting karena menguasai sekitar 6,9 juta hektare atau 41 persen dari total areal sawit nasional. Namun, produktivitas kebun rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari tanaman tua, keterbatasan benih bersertifikat, pembiayaan, legalitas lahan, tenaga pendamping, hingga pemasaran.

Menurut GAPKI, persoalan pendapatan selama masa peremajaan perlu mendapat perhatian khusus. Ketika kebun memasuki fase TBM, petani kehilangan sumber pemasukan dari tanaman sawitnya. Kondisi tersebut membuat sebagian pekebun enggan melakukan peremajaan, sekaligus ikut menjelaskan rendahnya realisasi PSR.

Karena itu, GAPKI mengusulkan percepatan PSR, baik bagi petani mitra maupun nonmitra. Pemerintah juga didorong menyediakan dana hibah dan kredit jangka panjang, memberikan tambahan penghasilan selama TBM, memastikan penggunaan benih unggul dan praktik budidaya yang baik, serta memperkuat integrasi rantai pasok.

Produktivitas menjadi kunci

Usulan untuk menopang petani tersebut muncul di tengah meningkatnya kebutuhan sawit di dalam negeri. GAPKI mencatat Indonesia memproduksi 51,66 juta ton CPO dan 4,89 juta ton PKO pada 2025. Nilai ekspor sawit mencapai US$35,87 miliar atau sekitar Rp538 triliun.

Industri sawit juga menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Di sektor energi, biodiesel berbasis sawit menggantikan 13,15 juta kiloliter bahan bakar fosil dan menghemat devisa sekitar Rp147,5 triliun.

Namun, peningkatan konsumsi domestik mulai menekan ruang ekspor. Pemakaian sawit untuk biodiesel meningkat dari 7,2 juta ton pada 2020 menjadi 12,7 juta ton pada 2025. Pada periode yang sama, volume ekspor turun dari 34 juta ton menjadi 32,3 juta ton.

Tekanan tersebut diperkirakan berlanjut pada 2027. GAPKI memproyeksikan produksi sawit turun sekitar 2–4 juta ton dibandingkan 2026, antara lain akibat dampak El Niño. Sementara konsumsi domestik diperkirakan meningkat sekitar 3 juta ton menjadi 30,2 juta ton, terutama setelah penerapan B50.

Dengan kondisi itu, ekspor diperkirakan turun 4–5 juta ton menjadi sekitar 26,5 juta ton.

“Penurunan ekspor dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pemerintah dari pajak dan pungutan ekspor, yang selama ini menjadi sumber pendanaan penting bagi subsidi biodiesel,” demikian disampaikan dalam paparan GAPKI.

GAPKI usulkan kebun khusus energi

Selain membenahi kebun rakyat, GAPKI mengusulkan pemerintah menyiapkan areal sawit khusus untuk energi atau dedicated plantation area. Areal tersebut ditujukan untuk menghasilkan bahan baku yang secara khusus memasok kebutuhan biodiesel.

Mukti menilai produksi CPO Indonesia saat ini pada dasarnya masih mencukupi untuk mendukung B50 sekaligus hilirisasi. Namun, kondisi itu perlu diikuti peningkatan produktivitas melalui peremajaan menggunakan benih unggul.

Jika iperlukan, pemerintah dapat mengembangkan kebun sawit khusus energi yang dikelola pemerintah. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku biodiesel tidak sepenuhnya mengambil porsi yang selama ini tersedia untuk pasar ekspor.

Menurut Mukti, B50 tetap menjadi pilihan kebijakan yang baik, terutama ketika harga minyak dunia meningkat akibat disrupsi di Timur Tengah. Program tersebut dapat mengurangi beban subsidi dan membuat harga solar industri yang tidak disubsidi lebih rendah dibandingkan tanpa campuran biodiesel.

Konsekuensinya, sebagian produksi sawit harus dialihkan untuk kebutuhan domestik. Karena itu, GAPKI menilai peningkatan produktivitas dan pengembangan areal khusus energi perlu dirancang sejak awal.

Dengan perencanaan tersebut, kebutuhan biodiesel dan ekspor diharapkan dapat berjalan lebih seimbang. Dalam jangka panjang, ekspor tetap terjaga, ketahanan energi nasional diperkuat, dan subsidi dapat digunakan secara lebih efisien.