APKASINDO Soroti Ketimpangan Harga TBS dan Nasib Petani Sawit Swadaya di Era B50

sawitsetara.co - JAKARTA — Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menyoroti ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) yang masih dialami mayoritas petani sawit swadaya menjelang implementasi program biodiesel B50.

Dalam webinar “Implementasi B50 Mendukung Hilirisasi dan Kesejahteraan Pekebun Sawit” yang digelar Tabloid Sinar Tani, Rabu (20/5/2026), Dr. Gulat menyebut hanya sebagian kecil petani yang menikmati harga TBS resmi hasil penetapan pemerintah daerah.

Menurutnya, dari total sekitar 6,8 juta hektare kebun sawit rakyat di Indonesia, hanya sekitar 6,8 persen petani yang menikmati harga penetapan pemerintah. Sementara sekitar 93 persen petani swadaya lainnya masih bergantung pada penetapan harga perusahaan atau pabrik kelapa sawit.

“Jangan sampai B50 hanya dinikmati sebagian kecil petani. Mayoritas petani sawit swadaya juga harus merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, stabilitas harga sawit saat ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh program biodiesel karena adanya serapan domestik CPO untuk kebutuhan energi nasional. Namun demikian, mekanisme penentuan harga CPO dan TBS dinilai masih belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

Dr. Gulat juga menyinggung sistem tender dan mekanisme perdagangan CPO yang menurutnya masih membuka ruang permainan harga sehingga berdampak terhadap harga TBS petani.

“Rujukan harga CPO kita masih belum jelas. Ini akhirnya berdampak pada harga TBS petani,” katanya.

Selain persoalan harga, APKASINDO juga menyoroti tantangan yang dihadapi petani sawit di kawasan hutan. Meski demikian, Dr. Gulat mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai membuka ruang pembinaan dan kemitraan bagi petani sawit rakyat.

Menurutnya, pemerintah mulai mendengarkan aspirasi petani sawit, termasuk melalui skema koperasi dan kemitraan untuk pengelolaan kebun di kawasan tertentu.

“Kami bersyukur suara petani mulai didengar pemerintah. Harapannya petani tetap bisa produktif dan legal dalam mendukung program ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Webinar tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan, kemudian Ani Rahayu Ratna Dewi dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, serta Rahayu Dwi Mampuni dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia.