sawitsetara.co - JAKARTA – Implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai berpotensi menjadi penopang harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) melalui peningkatan permintaan domestik. Kebijakan tersebut diperkirakan tidak hanya memperkuat industri sawit nasional, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani apabila diikuti tata niaga yang berjalan efektif.
Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, mengatakan kewajiban penggunaan biodiesel B50 akan meningkatkan serapan CPO di dalam negeri karena sebagian pasokan dialihkan dari pasar ekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel.
“Mandatori B50 jelas meningkatkan serapan CPO domestik karena sebagian pasokan dialihkan dari ekspor ke biodiesel sehingga menjadi katalis kenaikan harga CPO,” kata Prima kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (28/7/2026).
Menurut Prima, berkurangnya pasokan untuk ekspor akan menjadi faktor yang mendorong penguatan harga CPO nasional. Dampak lanjutan dari kenaikan harga tersebut berpotensi dirasakan petani melalui peningkatan harga tandan buah segar (TBS), sepanjang mekanisme perdagangan di tingkat hulu berjalan dengan baik.
Meski demikian, ia mengingatkan besarnya manfaat yang diterima petani tidak hanya ditentukan oleh kenaikan harga CPO. Kebijakan pungutan ekspor, mekanisme penetapan harga TBS, hingga efektivitas tata niaga turut memengaruhi harga yang diterima pekebun.
Prima menilai mandatori B50 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat hilirisasi industri sawit sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Agar manfaat program semakin dirasakan petani, pemerintah dinilai perlu memperkuat kebijakan pendukung, mulai dari reformasi pengelolaan dana sawit, penguatan kelembagaan penetapan harga TBS, hingga peningkatan produktivitas kebun rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Menurut dia, integrasi program biodiesel dengan PSR akan meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat daya saing petani dalam jangka panjang. Namun, keberhasilan implementasi B50 tetap bergantung pada ketersediaan pasokan CPO, kepastian pendanaan biodiesel, serta kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat, implementasi B50 diyakini mampu memperkuat industri sawit nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas, sekaligus membuka peluang kesejahteraan yang lebih besar bagi petani sawit Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan implementasi B50 memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan transformasi menuju B50 menandai penguatan kedaulatan energi karena separuh komposisi bahan bakar solar kini berasal dari komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
Menurut dia, penggunaan bahan baku domestik tersebut akan memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika pasar energi global.
“Program B50 ini beri manfaat ekonomi nyata bagi negara. Implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun sepanjang tahun 2026,” kata Dwi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.
Ia menambahkan, “Penghematan itu modal penting untuk mendukung pembangunan dan memperkuat perekonomian nasional. Selain itu program ini ditargetkan mampu menciptakan hingga 2,1 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat.”
Selain dampak ekonomi, pemerintah juga memperkirakan implementasi B50 akan memberikan manfaat lingkungan. Sepanjang 2026, penggunaan biodiesel B50 diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton karbon dioksida (CO2), seiring meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan berbasis minyak sawit.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
