sawitsetara.co - PALEMBANG - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus mendorong petani kelapa sawit untuk memanfaatkan program sarana dan prasarana (sarpras) guna meningkatkan produktivitas kebun. Program ini dinilai menjadi solusi strategis di tengah perlambatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan fokus pada intensifikasi lahan yang sudah ada.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II BPDP, Dwi Nuswantara, saat menjadi pembicara dalam Workshop Pekan Benih Sawit yang diselenggarakan media Sawit Indonesia di Palembang pada awal Februari 2026.
“Petani dapat mengajukan pupuk, alat pertanian, dan pembangunan jalan kebun melalui program sarana prasarana BPDP,” ujarnya.
Dwi menjelaskan, program sarpras memberikan dukungan terhadap sembilan jenis kegiatan yang dapat membantu peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan sawit. Bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga berupa barang yang langsung diterima oleh pekebun sesuai kebutuhan yang diajukan.
Ia mencontohkan, petani yang mengajukan pupuk akan menerima bantuan dalam bentuk pupuk secara langsung. Begitu juga dengan pengajuan alat dan mesin pertanian seperti traktor maupun ekskavator, hingga alat transportasi seperti dump truck untuk mendukung distribusi tandan buah segar (TBS).
Selain itu, program ini juga mencakup bantuan alat pascapanen seperti dodos dan egrek, pembangunan serta perbaikan jalan kebun agar akses menuju pabrik kelapa sawit (PKS) lebih lancar, hingga penyediaan sarana kelembagaan seperti sekretariat pekebun dan instalasi internet. Dukungan juga diberikan dalam bentuk verifikasi teknis untuk mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Berbeda dengan PSR yang berfokus pada peremajaan kebun, program sarpras lebih diarahkan pada upaya intensifikasi, yakni meningkatkan hasil produksi di lahan yang telah ada. Proses pengajuannya dilakukan melalui aplikasi Sarpras Online, kemudian diverifikasi oleh dinas kabupaten, dilanjutkan ke tingkat provinsi hingga Direktorat Jenderal Perkebunan.
Dwi menegaskan bahwa seluruh kebutuhan pekebun pada dasarnya telah difasilitasi oleh negara melalui BPDP. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada inisiatif dari para petani itu sendiri.
Ia menyampaikan bahwa saat ini program sarpras menjadi peluang yang menarik untuk dimanfaatkan, terutama di tengah kondisi PSR yang cenderung stagnan. Menurutnya, dengan memanfaatkan program ini secara optimal, petani dapat memperkuat produktivitas kebun tanpa harus menunggu proses peremajaan.
“Seluruh kebutuhan pekebun sebenarnya sudah disiapkan oleh negara, tinggal kemauan dari para pekebun untuk memanfaatkannya,” tegasnya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
