Demokrasi Ekonomi — Ketika Setiap Suara Sama Beratnya, Bahkan Yang Hanya Punya Rp 10.000

sawitsetara.co - JAKARTA - Di sebuah ruang rapat sederhana di Tapang Sambas, tahun 1996. Dua puluh orang duduk melingkar. Ada petani karet yang simpanannya baru Rp 50.000. Ada mantri kesehatan desa yang simpanannya Rp 500.000. Ada pengusaha kecil yang simpanannya Rp 5 juta.

Rapat menentukan: apakah KKKK harus membuka cabang pertama di kecamatan tetangga?

Petani karet angkat tangan: "Saya setuju, tapi nanti bunga pinjamannya jangan naik ya."

Mantri kesehatan: "Tapi kita butuh staf yang mau tinggal di sana."

Pengusaha: "Modal untuk bangun kantor dari mana?"

Perdebatan berlangsung dua jam.

Akhirnya voting. Hasil: 12 setuju, 8 tidak setuju.

Petani karet yang simpanannya paling kecil, suaranya sama berat dengan pengusaha yang simpanannya 100 kali lipat.

Inilah demokrasi ekonomi dalam bentuknya yang paling murni. Bukan satu rupiah satu suara. Tapi satu anggota, satu suara—prinsip yang telah membawa KKKK dari ruangan 4x4 meter menjadi kekuatan Rp 2,3 triliun.

BAGIAN I: ANATOMI DEMOKRASI EKONOMI KUANTUM

One Member, One Vote vs One Dollar, One Vote

Di dunia kapitalis konvensional, berlaku hukum one dollar, one vote. Saham terbanyak menentukan keputusan. Kekayaan menentukan kekuasaan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin—atau semakin miskin.

Di KKKK, berlaku hukum one member, one vote. Petani dengan simpanan Rp 10.000 suaranya sama dengan pengusaha dengan simpanan Rp 100 juta. Kenapa? Karena di sini, manusia lebih penting dari modal.

Logika kuantum: Dalam fisika kuantum, partikel terkecil pun bisa mempengaruhi sistem keseluruhan. Dalam demokrasi ekonomi KKKK, anggota dengan kontribusi terkecil pun bisa mengubah arah organisasi.

Superposisi Kepentingan: Ketika Kepentingan Pribadi dan Kolektif Menyatu

Dalam demokrasi konvensional, sering terjadi dikotomi: kepentingan pribadi vs kepentingan umum. Di KKKK, terjadi superposisi kepentingan—seperti partikel kuantum yang bisa berada di dua keadaan sekaligus.

Seorang anggota yang meminjam uang untuk usaha pribadinya, secara bersamaan sedang:

1. Menjaga kepentingan pribadi: mengembangkan usahanya

2. Menjaga kepentingan kolektif: jika usahanya sukses, ia bisa bayar pinjaman tepat waktu, membuat koperasi sehat, yang menguntungkan semua anggota

Demokrasi di KKKK bukan arena konflik kepentingan, tapi laboratorium penyelarasan kepentingan.

Prinsip Ketidakpastian Demokrasi: Tidak Ada Keputusan yang Sempurna, Tapi Selalu Ada Jalan Terbaik Bersama

Dalam mekanika kuantum, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan: kita tidak bisa tahu secara pasti posisi dan momentum partikel secara bersamaan.

Dalam demokrasi ekonomi KKKK, prinsip serupa berlaku: kita tidak bisa membuat keputusan yang sempurna untuk semua orang dalam semua waktu. Tapi kita bisa membuat keputusan terbaik yang bisa diterima bersama.

Contoh: menaikkan bunga simpanan mungkin menguntungkan penyimpan, tapi memberatkan peminjam. Menurunkan bunga pinjaman mungkin menguntungkan peminjam, tapi merugikan penyimpan.

Solusi KKKK? Musyawarah panjang, transparansi total, voting jika perlu, dan komitmen menerima hasil apapun.

Rapat Anggota Tahunan (RAT): Panggung Demokrasi Sejati

Di bank, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) hanya dihadiri pemegang saham besar. Di perusahaan publik, suara retail investor nyaris tak terdengar.

Di KKKK, RAT adalah festival demokrasi ekonomi:

· Lokasi: bukan hotel mewah, tapi balai desa, gereja, atau lapangan terbuka

· Peserta: semua anggota, tanpa syarat minimal simpanan

· Proses: laporan keuangan dibedah habis-habisan, pengurus dipertanyakan langsung, keputusan strategis ditentukan bersama

Statistik RAT KKKK 2024:

· Kehadiran: 68% dari total anggota (158.000 orang hadir)

· Durasi: rata-rata 4-6 jam per rapat (di beberapa cabang sampai 8 jam)

· Partisipasi berbicara: 45% peserta aktif bertanya atau memberi masukan

· Yang menakjubkan: meski lama dan melelahkan, tingkat kepuasan anggota: 92%

Sistem Pengambilan Keputusan Berlapis

KKKK tidak mengandalkan demokrasi langsung untuk segala hal. Mereka membangun sistem berlapis:

Lapisan 1: Demokrasi Partisipatif Harian

· Forum: grup WhatsApp, obrolan di warung kopi, percakapan di pasar

· Isu: keluhan pelayanan, usulan kecil, informasi sehari-hari

· Mekanisme: pengurus wajib merespons dalam 24 jam

Lapisan 2: Demokrasi Musyawarah Bulanan

· Forum: rapat pengurus dengan perwakilan anggota (satu per 50 anggota)

· Isu: evaluasi bulanan, penyesuaian kecil kebijakan

· Mekanisme: musyawarah untuk mufakat, voting jika deadlock

Lapisan 3: Demokrasi Perwakilan Triwulan

· Forum: rapat perwakilan dari semua cabang (satu per cabang)

· Isu: strategi regional, alokasi sumberdaya antar-cabang

· Mekanisme: presentasi, debat, voting

Lapisan 4: Demokrasi Langsung Tahunan

· Forum: Rapat Anggota Tahunan

· Isu: laporan keuangan, perubahan AD/ART, pemilihan pengurus

· Mekanisme: satu anggota satu suara, voting rahasia

Mekanisme Recall dan Akuntabilitas

Di banyak organisasi, sekali terpilih, pengurus susah diganti. Di KKKK, ada mekanisme recall:

Recall atas Inisiatif Anggota:

· Dibutuhkan: petisi dari 10% anggota

· Proses: voting khusus, mayoritas sederhana (50%+1)

Recall Otomatis:

· Jika NPL cabang di atas 5% selama 3 bulan berturut-turut

· Jika partisipasi rapat turun di bawah 40%

· Jika ada indikasi pelanggaran etik yang diverifikasi

Hasil: tingkat rotasi pengurus KKKK: 30% per periode. Artinya, setiap 3 tahun, hampir semua posisi kepemimpinan pernah diganti. Demokrasi yang hidup, bukan sekadar formalitas.

BAGIAN III: STUDI KASUS—DEMOKRASI DALAM AKSI

Kasus 1: Keputusan Sulit tentang Kenaikan Bunga (2008)

Tahun 2008, krisis finansial global. Biaya operasional KKKK naik. Manajemen usulkan: naikkan bunga pinjaman 1%.

Rapat di Kantor Pusat:

· Manajemen presentasi: "Kita butuh ini untuk menjaga kesehatan keuangan."

· Anggota bertanya: "Tapi petani sedang susah karena harga karet turun. Bisa tanggung?"

Proses:

1. Konsultasi 2 minggu: pengurus kunjungi 20 desa, dengar langsung keluhan

2. Forum kelompok: diskusi per kelompok profesi (petani, pedagang, PNS)

3. Rapat perwakilan: setiap kelompok kirim 2 perwakilan

4. Kompromi: bunga naik 0,5% saja, tapi ada program khusus untuk petani: restrukturisasi pinjaman, bantuan pemasaran

Hasil: keputusan diterima semua pihak. Kesehatan keuangan terjaga, anggota tidak terbebani berlebihan.

Kasus 2: Pemilihan Ketua yang Kontroversial (2015)

Dua kandidat ketua:

· Kandidat A: ekonom lulusan S2, punya visi ekspansi besar-besaran

· Kandidat B: mantan petani, hanya lulusan SMA, tapi pengurus 10 tahun, dikenal dekat dengan anggota

Kampanye tidak seperti pemilu umum:

· Tidak ada poster, spanduk, atau janji muluk

· Debat terbuka: 5 sesi di 5 lokasi berbeda, semua anggota boleh hadir dan tanya langsung

· Uji publik: kandidat harus jawab pertanyaan spontan dari anggota

Hasil voting: Kandidat B menang 62% vs 38%.

Analisis pasca-pemilu: Anggota lebih percaya pada pengalaman lapangan daripada gelar akademik.

Pelajaran: dalam demokrasi ekonomi, kedekatan lebih penting daripada kualifikasi formal.

Kasus 3: Keputusan Berani untuk Bangun Institut Teknologi (2018)

Usulan paling berani: alokasikan Rp 50 miliar dari cadangan untuk bangun Institut Teknologi Keling Kumang (ITKK).

Argumentasi pro:

· "Investasi masa depan"

· "Anak anggota tidak perlu merantau jauh"

· "Bisa hasilkan SDM untuk koperasi"

Argumentasi kontra:

· "Uangnya bisa untuk tambah modal pinjaman"

· "Risiko besar, kita bukan ahli pendidikan"

· "Bagaimana jika gagal?"

Proses demokrasi:

1. Studi kelayakan 6 bulan: kunjungi kampus serupa, konsultasi ahli, survei kebutuhan anggota

2. Simulasi finansial: ditunjukkan ke anggota, termasuk skenario terburuk

3. Rapat maraton: 3 hari di 3 lokasi berbeda, total 24 jam diskusi

4. Voting akhir: 58% setuju, 42% tidak setuju

Yang menarik: meski voting menang, pihak pro tidak langsung eksekusi. Mereka buat kompromi:

· Anggaran dipotong jadi Rp 30 miliar dulu

· Fase pertama: bangun 1 gedung dulu, lihat hasilnya

· Ada exit strategy jika dalam 2 tahun tidak berkembang

Hasil sekarang: ITKK beroperasi, sudah menghasilkan 2 angkatan lulusan. Bukti: demokrasi tidak melambatkan progres, justru menguatkan legitimasi keputusan besar.

BAGIAN IV: REPLIKASI DEMOKRASI EKONOMI DI 80.000 KDMP

Formula Demokrasi yang Bisa Direplikasi

Demokrasi KKKK bukan teori abstrak. Ia punya formula operasional:

Formula 1: Demokrasi = Transparansi + Partisipasi + Akuntabilitas

· Transparansi: semua data terbuka, semua keputusan terdokumentasi

· Partisipasi: mekanisme memastikan semua bisa terlibat

· Akuntabilitas: konsekuensi jelas untuk pengurus dan anggota

Formula 2: Inklusi Demokrasi = (Suara Minoritas) + (Saluran Aspirasi) + (Mekanisme Mediasi)

· Suara Minoritas: tidak boleh diabaikan meski kalah voting

· Saluran Aspirasi: jalur formal dan informal untuk menyampaikan pendapat

· Mekanisme Mediasi: ketika ada konflik, ada cara damai menyelesaikan

Formula 3: Demokrasi Berkualitas = (Kualitas Debat) × (Keterwakilan) ÷ (Waktu Keputusan)

· Kualitas Debat: bukan saling menjatuhkan, tapi saling memahami

· Keterwakilan: semua kelompok terwakili dengan proporsi adil

· Waktu Keputusan: efisien tapi tidak terburu-buru

B. Adaptasi Demokrasi untuk Budaya Lokal

Demokrasi ala KKKK dibangun di atas budaya Dayak. Di tempat lain, perlu adaptasi:

Di Bali: Demokrasi Berbasis Desa Adat

· Mekanisme: keputusan melalui paruman (musyawarah adat)

· Keterwakilan: melibatkan kelian banjar (kepala lingkungan)

· Legitimasi: keputusan koperasi divalidasi oleh desa adat

· Prinsip: demokrasi koperasi = ekstensi demokrasi desa adat

Di Minang: Demokrasi Matrilineal

· Keterwakilan perempuan: minimal 50% pengurus harus perempuan

· Peran ninik mamak: sebagai penasihat, bukan pengambil keputusan

· Musyawarah: mengikuti adat duduk samo randah, tagak samo tinggi (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi)

· Prinsip: konsensus lebih penting dari voting

Di Jawa: Demokrasi Gotong Royong

· Pengambilan keputusan: melalui rembug desa (musyawarah desa)

· Peran sesepuh: dihormati tapi tidak mendominasi

· Prinsip tepo seliro: saling menghargai dalam perbedaan pendapat

· Mekanisme: mufakat dulu, voting hanya jika benar-benar deadlock

Di Papua: Demokrasi Honai

· Tempat rapat: di honai (rumah bersama)

· Proses: semua harus dapat giliran bicara

· Peran ondofolo: memastikan semua didengar

· Prinsip: keputusan harus membahagiakan semua pihak

Inti adaptasi: bentuk berbeda, esensi sama: satu anggota, satu suara; semua didengar, keputusan bersama.

Membangun Infrastruktur Demokrasi di KDMP

Setiap KDMP perlu membangun infrastruktur demokrasi:

Infrastruktur 1: Ruang Demokrasi Fisik

· Bukan ruangan mewah, tapi ruang nyaman untuk diskusi

· Bisa balai desa, teras masjid/gereja, bawah pohon rindang

· Prinsip: tempat netral, mudah diakses semua kelompok

Infrastruktur 2: Mekanisme Demokrasi Formal

· AD/ART yang jelas tentang hak dan kewajiban anggota

· Jadwal rapat rutin yang diketahui semua

· Sistem voting yang sederhana dan transparan

· Target tahun pertama: minimal 4 rapat anggota, partisipasi >60%

Infrastruktur 3: Saluran Demokrasi Digital

· Grup WhatsApp untuk informasi cepat

· Buku saran fisik di kantor (untuk yang tidak punya HP)

· Hotline keluhan yang direspons dalam 24 jam

· Prinsip: semua anggota punya saluran untuk bersuara

Infrastruktur 4: Pendidikan Demokrasi

· Pelatihan untuk pengurus: cara memimpin rapat yang inklusif

· Pelatihan untuk anggota: cara menyampaikan pendapat efektif

· Kurikulum: teknik debat sehat, mendengar aktif, negosiasi win-win

· Target: dalam 2 tahun, 50% anggota terlatih dasar-dasar demokrasi.

BAGIAN V: TANTANGAN DEMOKRASI EKONOMI

Tantangan dan Solusinya

1. Tantangan: Partisipasi Rendah

· Penyebab: anggota merasa suaranya tidak penting, rapat membosankan

· Solusi KKKK: rapat dibuat interaktif, ada sesi tanya jawab bebas, keputusan kecil bisa lewat voting SMS

2. Tantangan: Dominasi Kelompok Tertentu

· Penyebab: elite lokal, kelompok pendidikan tinggi mendominasi diskusi

· Solusi KKKK: sistem giliran bicara, kuota waktu untuk kelompok marginal, fasilitator khusus untuk kelompok pemalu

3. Tantangan: Demokrasi yang Lambat

· Penyebab: musyawarah panjang, banyak kompromi

· Solusi KKKK: batas waktu diskusi, klarifikasi isu sebelum rapat, voting jika terlalu lama

4. Tantangan: Konflik Pribadi dalam Rapat

· Penyebab: masalah pribadi dibawa ke forum organisasi

· Solusi KKKK: aturan ketat: rapat hanya bahas isu organisasi, mediator jika ada konflik pribadi

Mekanisme Penyelesaian Konflik

KKKK punya 3 tingkat penyelesaian konflik:

Tingkat 1: Mediasi Informal

· Pelaku: pengurus atau anggota yang dihormati

· Proses: duduk bersama, dengar semua pihak, cari titik temu

· Target: selesaikan dalam 1 minggu

· Efektivitas: 80% konflik selesai di tingkat ini

Tingkat 2: Mediasi Formal

· Pelaku: komite khusus penyelesaian konflik (3 orang: 1 pengurus, 1 anggota senior, 1 dari luar kalau perlu)

· Proses: investigasi formal, rekomendasi tertulis

· Target: selesaikan dalam 1 bulan

· Efektivitas: 15% konflik selesai di tingkat ini

Tingkat 3: Voting Anggota

· Pelaku: semua anggota yang berhak suara

· Proses: voting khusus untuk isu yang deadlock

· Target: keputusan final, semua terikat

· Efektivitas: 5% konflik selesai di tingkat ini

Prinsip: demokrasi bukan menghindari konflik, tapi mengelola konflik dengan damai.

BAGIAN VI: PENGUKURAN DEMOKRASI EKONOMI

Indikator Kuantitatif Demokrasi

1. Tingkat Partisipasi Rapat

· KKKK: 68% (RAT), 45% (rapat rutin)

· Target KDMP tahun 1: 50%, tahun 3: 65%

2. Rasio Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

· Persentase anggota yang pernah mengajukan usulan, bertanya dalam rapat, atau ikut voting

· KKKK: 42%

· Target KDMP: 30% tahun 1, 40% tahun 3

3. Tingkat Rotasi Kepemimpinan

· Persentase posisi pengurus yang berganti setiap periode

· KKKK: 30%

· Target KDMP: minimal 25%

4. Waktu Respons terhadap Aspirasi Anggota

· Rata-rata waktu tanggapan terhadap keluhan/saran

· KKKK: 24 jam untuk urgent, 7 hari untuk kompleks

· Target KDMP: 48 jam untuk urgent, 14 hari untuk kompleks

Indikator Kualitatif Demokrasi

1. Indeks Inklusivitas

· Seberapa beragam latar belakang peserta aktif dalam rapat

· Skala 1-10, target: 7 di tahun 1, 8.5 di tahun 3

2. Tingkat Kepuasan terhadap Proses Demokrasi

· Survei kepuasan anggota terhadap transparansi dan partisipasi

· KKKK: 92%

· Target KDMP: 80% tahun 1, 90% tahun 3

3. Kualitas Debat

· Apakah diskusi konstruktif atau destruktif

· Diukur dari: jumlah usulan solusi vs jumlah kritik tanpa solusi

· Target: rasio 2:1 (dua solusi untuk setiap satu kritik)

C. Democracy Index untuk KDMP

DEMOCRACY INDEX =

(25% × Tingkat Partisipasi Rapat) +

(20% × Rasio Keterlibatan Keputusan) +

(15% × Tingkat Rotasi Kepemimpinan) +

(15% × Indeks Inklusivitas) +

(15% × Tingkat Kepuasan Proses) +

(10% × Kualitas Debat)

Target: 75% dalam 2 tahun untuk KDMP sehat.

BAGIAN VII: VISI 2045—REPUBLIK DEMOKRASI EKONOMI

KKKK 2045: Laboratorium Demokrasi Ekonomi

Pada 2045, KKKK mungkin telah berkembang menjadi:

1. Sistem Demokrasi Digital: voting online yang aman dan transparan untuk 600.000+ anggota

2. Platform Deliberatif: AI-assisted discussion platform yang membantu anggota menyusun argumen, mencari data, membandingkan opsi

3. Demokrasi Real-time: keputusan harian bisa melalui polling cepat di aplikasi

4. Sekolah Demokrasi Ekonomi: melatih bukan hanya anggota KKKK, tapi juga organisasi lain

Indonesia 2045: Demokrasi Ekonomi di Setiap Desa

Jika 80.000 KDMP berhasil membangun demokrasi ekonomi:

1. Pendidikan Politik dari Bawah: 80 juta orang terlatih demokrasi langsung—lebih efektif dari pendidikan kewarganegaraan manapun

2. Model Tata Kelola Inklusif: desa-desa punya template demokrasi partisipatif yang bisa diterapkan di bidang lain (pendidikan, kesehatan, lingkungan)

3. Check and Balance Alami: dengan demokrasi ekonomi yang hidup, korupsi di desa bisa diminimalisir

4. Legitimasi Kebijakan Tinggi: keputusan apapun yang diambil secara demokratis akan lebih mudah diimplementasikan

Demokrasi Ekonomi sebagai Jembatan

Demokrasi politik di Indonesia sering panas, penuh konflik, terpolarisasi.

Demokrasi ekonomi ala KKKK bisa menjadi jembatan: mengajarkan cara bermusyawarah yang sehat, menghargai perbedaan, mencari titik temu.

Bayangkan: jika 80 juta orang terlatih demokrasi ekonomi, mereka akan membawa budaya ini ke:

· Pemilu politik: lebih bijak memilih, tidak mudah diadu domba

· Organisasi kemasyarakatan: lebih partisipatif dan akuntabel

· Keluarga: pengambilan keputusan lebih egaliter

EPILOG: DEMOKRASI YANG MEMBUAT KAYA, BUKAN SEKADAR MEMILIH

Di banyak negara, demokrasi hanya berarti: memilih pemimpin setiap 5 tahun, lalu pasrah.

Di KKKK, demokrasi berarti: setiap hari punya suara, setiap keputusan punya andil, setiap anggota punya kuasa.

Petani dengan simpanan Rp 10.000 tidak hanya menabung. Ia sedang:

1. Menanam modal pada usaha bersama

2. Menggunakan hak suara menentukan arah organisas

3. Membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan komunitas

Demokrasi di sini bukan beban, tapi kekuatan.

Bukan formalitas,tapi keniscayaan.

Bukan sekadar prosedur, tapi jiwa organisasi.

Ketika 12 orang di ruangan 4x4 meter persegi memutuskan untuk menerapkan one member one vote pada 1993, mereka sedang melakukan revolusi diam-diam: membuktikan bahwa orang biasa, dengan modal kecil, bisa mengelola organisasi besar secara demokratis—dan justru lebih sukses daripada yang dikelola secara top-down.

Dari Kalimantan, model demokrasi ekonomi ini siap menyebar ke 80.000 desa. Bukan sebagai teori dari buku, tapi sebagai praktek yang sudah terbukti: demokrasi tidak hanya mungkin di tingkat dasar, tapi justru lebih efektif.

Dan seperti demokrasi terbaik, ia akan memperkaya bukan hanya secara materi, tapi juga secara:

· Kognitif: anggota belajar analisis, debat, negosiasi

· Emosional: belajar menghargai perbedaan, mengelola konflik

· Sosial: jaringan kepercayaan dan kerjasama menguat

· Spiritual: merasa bermakna, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar

"Di bank, uang Anda berbicara. Di KKKK, Anda yang berbicara—dan uang hanya mendengarkan."

*Penulis adalah Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, Ph.D., Rektor IKOPIN University sejak 29 Mei 2023 untuk periode 2023–2027. Ia dikenal sebagai ekonom pertanian yang menaruh perhatian pada penguatan ekosistem perkoperasian dan tata kelola kebijakan publik.