DPP APKASINDO Gelar Dialog Khusus di TV Riau, Bahas Pajak Air Permukaan, PKS Tanpa Kebun, dan DBH Sawit

sawitsetara.co - PEKANBARU — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) akan menggelar rangkaian Special Dialog Keberlanjutan Perkebunan Sawit Rakyat bersama TV Riau pada 3–5 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman publik mengenai isu-isu strategis perkebunan sawit rakyat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani.

Agenda yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut akan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi petani dalam forum dialog interaktif yang disiarkan dari Studio TV Riau.

“Perkebunan rakyat, khususnya kelapa sawit, memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah maupun nasional. Selain menjadi sumber penghidupan jutaan petani, sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari produktivitas lahan, praktik budidaya berkelanjutan, legalitas usaha, hingga akses pasar,” kata Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO.

Dr. Gulat menilai edukasi kepada masyarakat melalui media massa perlu terus diperkuat agar informasi yang benar dan berimbang mengenai perkebunan rakyat dapat tersampaikan secara luas. Beberapa isu yang saat ini menjadi perhatian petani sawit antara lain penerapan pajak air permukaan di perkebunan kelapa sawit serta keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun.

Rangkaian dialog akan dibagi dalam tiga tema utama. Pada Selasa (3/6/2026) pukul 20.00 WIB, dialog akan mengangkat tema “Pajak Air Permukaan Perkebunan Kelapa Sawit” dengan menghadirkan narasumber dari Direktur Jenderal Perkebunan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Dewan Pakar DPW APKASINDO Riau, serta perwakilan GAPKI Riau.

Diskusi akan membahas berbagai aspek terkait pajak air permukaan, mulai dari pengertian, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif dan perhitungan, relevansinya terhadap perkebunan kelapa sawit, dampak yang ditimbulkan, strategi yang dapat ditempuh pelaku usaha, hingga berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Selanjutnya, pada Rabu (4/6/2026), dialog akan mengangkat tema “Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun”. Narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Direktur Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi, DPP APKASINDO, serta pemerhati dan praktisi PKS komersial.

Tema ini akan mengupas pengertian PKS tanpa kebun, tujuan pendiriannya, sumber pasokan bahan baku, proses produksi, tantangan dan faktor keberhasilan usaha, hingga aspek legal yang menyertainya. Isu ini menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan karena berkaitan langsung dengan tata kelola industri sawit dan keberlanjutan usaha petani.

Sementara itu, pada 5 Juni 2026, dialog akan membahas “Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit” dengan menghadirkan perwakilan BPDP, Bapenda Provinsi Riau, Dinas Perkebunan, APKASINDO yang diwakili Dr. Riyadi, serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau.

Pembahasan akan mencakup dasar hukum DBH sawit, sumber pendanaan, tujuan penyaluran, daerah penerima manfaat, mekanisme dan formula pembagian, manfaat bagi daerah, serta strategi optimalisasi pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sawit.

Melalui kegiatan ini, APKASINDO berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan perkebunan rakyat, menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintah terkait sektor perkebunan, mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani sawit, membangun citra positif sektor sawit rakyat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, dunia usaha, dan media.

Selain menghasilkan publikasi positif mengenai perkebunan rakyat, rangkaian dialog ini juga akan didokumentasikan dalam bentuk video untuk kebutuhan edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.