DPR Nilai Indonesia Terlalu Defensif Hadapi Tekanan Global, Diplomasi Sawit Diminta Lebih Tegas dan Berbasis Data

sawitsetara.co – JAKARTA – Industri kelapa sawit Indonesia dinilai masih berada dalam posisi defensif di tengah derasnya kampanye negatif global. Anggota Komisi IV DPR RI menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut, mengingat sawit menyangkut kepentingan strategis nasional sekaligus hajat hidup jutaan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan pemerintah perlu mengubah cara berkomunikasi di forum internasional dengan meninggalkan pendekatan persuasif semata, dan beralih pada diplomasi yang lebih tegas, terstruktur, serta bertumpu pada data objektif.

“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” ujar Firman, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (1/1/2026).

Firman menilai, berbagai tekanan global terhadap sawit Indonesia tidak sepenuhnya dilandasi kepedulian lingkungan, melainkan sarat kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara produsen minyak nabati lain. Menurutnya, sawit kerap dijadikan sasaran empuk dalam narasi global yang tidak seimbang.

Ia menyoroti tudingan bahwa sawit menjadi penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia, yang sering disampaikan secara sepihak tanpa perbandingan objektif dengan komoditas minyak nabati dunia lainnya.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Firman.

Dalam pandangannya, isu keberlanjutan semestinya ditempatkan secara proporsional. Firman menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup mata terhadap persoalan tata kelola, namun yang harus diserang adalah praktik buruk, bukan komoditasnya.

“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” lanjutnya.

Firman juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki tata kelola industri sawit nasional, mulai dari sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), moratorium izin baru perkebunan sawit, hingga penguatan transparansi dan pengawasan.

Tak hanya Indonesia, Malaysia pun disebut telah bergerak menuju pengelolaan sawit yang lebih berkelanjutan. Namun, menurut Firman, kemajuan tersebut kerap diabaikan oleh organisasi nonpemerintah dan negara-negara pengkritik di tingkat global.

Ia menilai kondisi ini semakin menegaskan pentingnya diplomasi sawit yang lebih aktif dan berorientasi kepentingan nasional, agar sawit tidak terus-menerus diposisikan sebagai komoditas bermasalah, melainkan sebagai sektor strategis yang berkontribusi pada pembangunan dan ketahanan ekonomi.