Gaperkasindo: Negara Berpotensi Rugi Rp105 Triliun per Tahun Akibat Lahan Sawit Sitaan Tak Terkelola Profesional

sawitsetara.co - Ancaman besar tengah membayangi stabilitas industri sawit nasional. Pengelolaan lahan sawit sitaan yang belum dilakukan secara profesional diperkirakan dapat menimbulkan kerugian negara hingga Rp105 triliun per tahun, jumlah yang jauh lebih besar dari estimasi lembaga lain yang sempat beredar di berbagai media nasional.

Peringatan keras ini disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Gaperkasindo), M Hasyari Nasution.

“Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani dengan pendekatan profesional dan berbasis keahlian, negara bisa kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahun,” tegas Hasyari, Rabu (5/11/2025).

Dari total 3,2 juta hektare lahan sawit yang diambil alih karena pelanggaran hukum, sekitar 1,5 juta hektare kini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Namun, lemahnya sistem pengamanan di lapangan, aksi perusakan aset oleh massa, serta ketiadaan manajemen profesional membuat produksi crude palm oil (CPO) berpotensi anjlok hingga 6,4–7,5 juta ton per tahun.

Dengan harga pasar rata-rata Rp13 juta–Rp14 juta per ton, potensi kehilangan nilai ekonomi mencapai Rp80,5 triliun hingga Rp105 triliun per tahun.

Hasyari menilai, kerugian tersebut tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap ekonomi nasional. “Jika pasokan CPO menurun, harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri akan naik. Ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional saat ini dan ke depan,” ujarnya.

Tak hanya itu, efek domino dari pengelolaan yang buruk dapat memicu meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, berkurangnya penerimaan pajak, hingga turunnya devisa ekspor.

Sebagai langkah konkret, Gaperkasindo telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Pembina Formas, Hashim Djojohadikusumo, yang menaungi PT Agrinas Palma Nusantara.

“Kami memandang bahwa isu ini layak mendapatkan perhatian Presiden untuk memastikan pengelolaan lahan sitaan ini berhasil dan berkelanjutan,” kata Hasyari.

Dalam kajian internalnya, Gaperkasindo menemukan adanya perbedaan signifikan antara angka kerugian yang dihitung sejumlah lembaga dan hasil penghitungan berdasarkan data lapangan. Perbedaan itu muncul karena banyak lembaga hanya menghitung kehilangan aset fisik dan nilai produksi jangka pendek, tanpa memperhitungkan dampak lanjutan terhadap rantai ekonomi sawit.

Menurut Gaperkasindo, pendekatan yang komprehensif mencakup kehilangan hasil produksi, penurunan kualitas tandan buah segar (TBS), kerusakan infrastruktur kebun, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan produktivitas rata-rata 3,8–4 ton CPO per hektare per tahun, nilai kerugian ekonomi bisa menembus lebih dari Rp100 triliun per tahun, terutama jika lahan tidak segera diremajakan dan dijaga dengan sistem keamanan terpadu.

Hasil monitoring di sejumlah wilayah menunjukkan kondisi sebagian besar lahan kurang terawat, produktivitas menurun hingga 40 persen, dan banyak terjadi kebocoran hasil panen akibat lemahnya pengawasan.

“Kerugian negara bukan hanya dari kehilangan panen, tetapi juga dari berkurangnya ekspor, pendapatan petani plasma, dan penurunan kinerja industri hilir seperti biodiesel dan pangan,” tutup Hasyari.