GAPKI dan PWI Dorong Media Luruskan Persepsi Sawit: Bukan Sekadar Komoditas, tetapi Tanaman Budidaya

sawitsetara.co - Industri kelapa sawit Indonesia terus menghadapi tantangan persepsi di tengah sorotan terhadap isu lingkungan dan tata kelola perkebunan. Karena itu, pemahaman berbasis data dan landasan hukum dinilai menjadi kunci agar pemberitaan mengenai sawit tidak terjebak pada narasi yang parsial.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Workshop Jurnalistik “Sawit sebagai Komoditas Budidaya” yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Yogyakarta, 28 Agustus 2026.

Workshop tersebut tidak hanya membahas posisi sawit dalam perekonomian nasional, tetapi juga menyoroti aspek hukum, keberlanjutan lingkungan, hingga tantangan peningkatan produktivitas pekebun rakyat.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman budidaya yang memiliki tingkat efisiensi dan produktivitas tinggi serta memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, industri sawit saat ini tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga menopang kehidupan lebih dari 16 juta tenaga kerja Indonesia.

“Kelapa sawit merupakan tanaman budidaya yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” menjadi salah satu pesan utama yang ditekankan dalam forum tersebut.

Penegasan mengenai status sawit sebagai tanaman budidaya juga diperkuat oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dewan Pakar Hukum GAPKI, Prof. Ermanto Fahamsyah.

Ia menjelaskan bahwa posisi kelapa sawit sebagai tanaman budidaya memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dengan landasan tersebut, pemahaman terhadap industri sawit, menurutnya, perlu ditempatkan dalam konteks pengelolaan komoditas perkebunan yang memiliki regulasi, tata kelola, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perspektif hukum ini dinilai penting agar publik, termasuk media, dapat melihat persoalan sawit secara lebih utuh dan tidak hanya berdasarkan isu yang berkembang di ruang publik.

Di tengah isu lingkungan yang kerap dikaitkan dengan perkebunan sawit, GAPKI juga menegaskan komitmen industri terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan dalam workshop, tidak ditemukan titik api pada area konsesi anggota GAPKI. Sejumlah perusahaan anggota GAPKI bahkan turut mendukung pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan helikopter untuk penanganan kebakaran serta pembangunan sumur air di wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap karhutla.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga keberlanjutan tidak hanya berhenti pada aspek produksi, tetapi juga mencakup mitigasi dan respons terhadap risiko lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menekankan posisi media sebagai salah satu aktor penting dalam membangun pemahaman publik mengenai industri sawit.

Ia mendorong wartawan untuk mengedepankan objektivitas, validitas fakta, serta penggunaan data dalam setiap pemberitaan.

Di tengah persaingan industri sawit Indonesia di pasar global, media dinilai memiliki peran strategis untuk menghadirkan informasi yang berimbang mengenai tata kelola perkebunan dan berbagai persoalan yang menyertainya.

Pemberitaan yang berbasis data juga diperlukan agar publik dapat membedakan antara fakta, persepsi, dan informasi yang belum terverifikasi.

Dari sisi ekonomi dan struktur kepemilikan, perhatian terhadap pekebun rakyat menjadi bagian penting dalam pengembangan industri sawit nasional.

Ekonom Prof. Bustanul Arifin mengungkapkan bahwa sekitar 41 persen lahan kelapa sawit nasional dikelola oleh perkebunan rakyat.

Besarnya porsi tersebut membuat peningkatan produktivitas petani menjadi salah satu tantangan utama industri sawit Indonesia.

Saat ini, produktivitas pekebun rakyat masih berada di kisaran 12,5 ton TBS per hektare per tahun. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi maksimal yang dapat mencapai sekitar 30 ton TBS per hektare per tahun.

Kesenjangan produktivitas tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi sawit nasional tidak selalu harus ditempuh melalui perluasan lahan. Peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada justru menjadi salah satu ruang pengembangan yang sangat besar.

Workshop GAPKI dan PWI pada akhirnya menempatkan media sebagai mitra penting dalam membangun pemahaman publik mengenai sawit.

Industri sawit tidak hanya berbicara mengenai ekspor dan devisa, tetapi juga menyangkut jutaan tenaga kerja, jutaan pekebun rakyat, aspek hukum, produktivitas, lingkungan, serta keberlanjutan.

Karena itu, GAPKI dan PWI mendorong agar pemberitaan mengenai sawit disusun secara objektif, proporsional, dan berbasis fakta.

Dengan informasi yang lebih utuh dan terverifikasi, publik diharapkan dapat melihat kelapa sawit bukan semata sebagai komoditas yang diperdebatkan, tetapi sebagai tanaman budidaya strategis yang memiliki peran ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Indonesia.