Harga TBS Plasma Naik, Swadaya Turun: Kesenjangan Capai Rp492 per Kilogram

sawitsetara.co - JAKARTA – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit nasional pada periode 6–12 Juli 2026 menunjukkan pergerakan yang berbeda antara petani plasma dan petani swadaya.

Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di laman hargasawitindonesia.id, harga rata-rata TBS skema plasma mengalami kenaikan tipis, sementara harga pada skema swadaya justru mengalami penurunan.

Rata-rata harga TBS skema plasma tercatat sebesar Rp3.444 per kilogram, naik Rp14 atau 0,4 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Sebaliknya, harga rata-rata TBS petani swadaya turun Rp11 atau 0,4 persen menjadi Rp2.952 per kilogram.

Data tersebut dihimpun dari 22 provinsi sentra sawit di Indonesia dengan pemisahan antara skema plasma dan swadaya agar mencerminkan kondisi riil masing-masing pasar. Perbedaan harga kedua skema masih cukup lebar. Secara nasional, harga TBS petani swadaya berada Rp492 per kilogram atau sekitar 16,7 persen lebih rendah dibandingkan plasma.

APKASINDO mencatat bahwa di seluruh 22 provinsi yang memiliki data lengkap, harga plasma tetap lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima petani swadaya. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masih lemahnya posisi tawar petani swadaya dalam rantai perdagangan TBS.

Secara regional, Sumatera Barat menjadi provinsi dengan harga TBS plasma tertinggi, yakni mencapai Rp3.912 per kilogram, disusul Sumatera Utara sebesar Rp3.882 per kilogram, Riau sebesar Rp3.859 per kilogram, dan Jambi sebesar Rp3.856 per kilogram.

Di sisi lain, harga TBS swadaya tertinggi tercatat di Riau sebesar Rp3.280 per kilogram, sementara harga terendah berada di Papua Barat yang hanya mencapai Rp1.900 per kilogram.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kesenjangan harga terbesar antara plasma dan swadaya terjadi di Papua Barat, yakni mencapai Rp1.320 per kilogram, sehingga menjadi wilayah yang dinilai paling membutuhkan penguatan posisi tawar bagi petani swadaya.

Sebaliknya, selisih harga paling kecil terjadi di Lampung, yakni hanya Rp31 per kilogram, yang menunjukkan harga antara kedua skema relatif seimbang dibandingkan daerah lainnya.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Pulau Sumatera masih mencatat rata-rata harga plasma tertinggi, yakni sekitar Rp3.678 per kilogram, sedangkan rata-rata harga swadaya mencapai Rp3.066 per kilogram dengan selisih sekitar Rp612 per kilogram.

Sementara itu, wilayah Papua menjadi kawasan dengan disparitas harga paling besar. Harga rata-rata plasma mencapai Rp3.285 per kilogram, sedangkan swadaya hanya Rp2.325 per kilogram, sehingga selisihnya mencapai Rp960 per kilogram.

Di Kalimantan, rata-rata harga plasma berada di angka Rp3.521 per kilogram dan swadaya Rp3.125 per kilogram. Adapun wilayah Sulawesi mencatat harga plasma rata-rata Rp3.146 per kilogram dan swadaya Rp2.907 per kilogram, sedangkan Jawa memiliki rata-rata plasma Rp2.751 per kilogram dan swadaya Rp2.534 per kilogram.

APKASINDO juga membandingkan harga TBS yang diterima petani dengan nilai wajar berdasarkan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Berdasarkan perhitungan menggunakan acuan CPO Rotterdam, rendemen 21 persen, dan indeks K sebesar 85 persen, nilai wajar TBS diperkirakan mencapai sekitar Rp5.139 per kilogram.

Dengan demikian, harga TBS plasma saat ini masih berada sekitar 33 persen di bawah nilai wajarnya, sedangkan harga TBS swadaya bahkan masih terpaut sekitar 42,6 persen di bawah nilai tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani, terutama petani swadaya, masih menerima harga yang jauh lebih rendah dibandingkan potensi nilai ekonominya apabila mengacu pada perkembangan harga CPO global.

Selain itu, laporan memproyeksikan tren harga nasional dalam empat pekan ke depan cenderung mengalami pelemahan. Harga plasma diperkirakan turun secara bertahap dari Rp3.427 per kilogram pada pekan pertama menjadi sekitar Rp3.418 per kilogram pada pekan keempat. Sementara harga swadaya diproyeksikan turun dari Rp2.809 per kilogram menjadi sekitar Rp2.785 per kilogram.

APKASINDO menegaskan bahwa proyeksi tersebut bersifat statistik dan hanya sebagai indikator tren, bukan sebagai jaminan harga di lapangan. Organisasi itu juga mengingatkan bahwa harga resmi TBS tetap ditetapkan setiap pekan oleh Tim Penetapan Harga Dinas Perkebunan di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan harga CPO dunia, kurs, rendemen, serta berbagai kebijakan pemerintah.