KONSULTASI
Logo

Indonesia Didorong Percepat Hilirisasi Sawit, CORE: Potensi Produk Turunan Masih Jauh Lebih Besar

24 Juli 2026
AuthorHendrik Khoirul
EditorHendrik Khoirul
Indonesia Didorong Percepat Hilirisasi Sawit, CORE: Potensi Produk Turunan Masih Jauh Lebih Besar

sawitsetara.co - JAKARTA — Indonesia dinilai perlu mempercepat transformasi industri kelapa sawit agar tidak lagi hanya dikenal sebagai produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Penguatan industri hilir dinilai dapat meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pengembangan hilirisasi sawit di Indonesia telah berjalan, namun ragam produk turunannya masih belum optimal dibandingkan potensi yang dimiliki.

“Sejauh ini Indonesia sudah mendorong hilirisasi kelapa sawit. Cuma mungkin hilirisasi belum beragam. Oleh karena itu, perlu ada strategi agar Indonesia bisa menjadi pusat hilirisasi industri sawit global,” kata Faisal, dikutip Antara, Jumat (24/7/2026).

Apj

Menurut Faisal, pemerintah perlu menyusun arah kebijakan yang lebih jelas untuk mempercepat pengembangan industri hilir berbasis sawit. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya industri manufaktur yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Selain itu, kata dia, percepatan hilirisasi membutuhkan dukungan insentif dan disinsentif, baik fiskal maupun nonfiskal, guna menarik investasi ke sektor hilir.

“Kita juga harus memperkuat sektor hulu sawit. Penguatan di sektor hulu ini penting karena tidak mungkin kita membangun industri hilir kalau tidak didukung oleh sektor hulu yang kuat,” ujarnya.

Faisal menambahkan, pengembangan industri hilir sawit berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain menciptakan nilai tambah, hilirisasi juga diperkirakan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

“Dampak positif hilirisasi sawit tentu banyak sekali mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan income masyarakat,” kata dia.

Selama ini, upaya penguatan hilirisasi sawit juga didorong oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Lembaga tersebut menjalankan berbagai program yang mencakup riset dan inovasi, promosi, kemitraan, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung industri hilir sawit yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Apj

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Papsi) Tungkot Sipayung menilai hilirisasi merupakan strategi penting untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk berbasis sawit.

“Dengan hilirisasi sawit, kita bisa berubah dari raja CPO dunia menjadi raja oleokimia, raja biofuel, raja biomaterial, dan raja oleofood global,” ujar Tungkot.

Ia mencontohkan program mandatori biodiesel yang dinilai berhasil mensubstitusi sebagian impor solar berbasis fosil melalui pemanfaatan minyak sawit. Menurut dia, ruang pengembangan produk hilir masih terbuka, termasuk untuk memproduksi sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur sebagai pengganti avtur impor.

“Saat ini kita berhasil melakukan hilirisasi sawit menjadi biodiesel sehingga ke substitusi impor solar fosil. Kita perlu maju lagi. Masih banyak produk impor yang sebetulnya bisa disubstitusi oleh produk hilir sawit,” katanya.

Tungkot juga menilai Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu produsen oleokimia terbesar di dunia. Dengan kapasitas produksi oleokimia yang mencapai 19,93 juta ton per tahun, produk hilir sawit dinilai berpotensi menggantikan sebagian impor kimia organik berbasis petrokimia.

“Demikian juga impor kimia organik yakni petrokimia yang cukup besar setiap tahun. Bisa kita substitusi dari produk hilir sawit yakni oleokimia sawit,” ujarnya.


Berita Sebelumnya
Sawit Sulteng Hadapi Masalah Hilirisasi hingga ISPO, Forum Multi Pihak Dibentuk

Sawit Sulteng Hadapi Masalah Hilirisasi hingga ISPO, Forum Multi Pihak Dibentuk

Sulawesi Tengah membentuk Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan (FMPSB-Sulteng) untuk menjawab sejumlah persoalan struktural dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Forum ini dibentuk dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, pekebun, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.

23 Juli 2026Berita

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *