sawitsetara.co – PADANG — Dugaan praktik kartel dalam pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mulai mengarah pada sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi kuat adanya ketidakwajaran dalam penetapan harga dan potongan timbangan yang diterima petani.
Perbedaan harga yang mencolok dibandingkan kabupaten lain menjadi salah satu dasar penyelidikan. Selain harga TBS yang lebih rendah, petani di Pesisir Selatan juga menghadapi potongan timbangan hingga 12 persen.
Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan mengumpulkan data dan keterangan dari sejumlah pelaku usaha, termasuk pabrik kelapa sawit.
“Laporan yang kami terima soal perbedaan harga sawit swadaya yang sangat jauh berbeda dengan harga TBS di Pesisir Selatan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan perbedaan harga antar kabupaten di Sumbar, secara nilai memang jauh berbeda,” katanya di Padang, Selasa (10/11/2026).
Dari proses penelusuran tersebut, KPPU mengidentifikasi tiga PKS yang memiliki keterkaitan dengan kelompok usaha PT Incasi Raya. Ketiga pabrik itu diketahui menjual produknya kepada perusahaan tersebut. “Kalau diidentifikasi, ada 3 PKS yang terafiliasi dengan Incasi Raya, karena mereka menjual produknya itu ke Incasi Raya,” ujar Ridho.
Meski demikian, KPPU masih membutuhkan bukti untuk memastikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tersebut. Salah satu kendalanya adalah tidak ditemukannya kesepakatan tertulis antarpelaku usaha. Ridho mengakui, pembuktian dugaan kartel tidak mudah. Para pelaku usaha juga tidak mengakui adanya kesepakatan atau perjanjian dalam penetapan harga.
“Jadi baunya (kartel) ada, identifikasinya adalah dibandingkan dengan daerah lain, untuk potongannya kok jauh lebih besar kalau di Pesisir Selatan,” jelasnya.
KPPU mencatat potongan TBS di sejumlah daerah lain di Sumatra Barat berkisar 3–5 persen. Sementara itu, potongan di Pesisir Selatan mencapai 9–12 persen. Menurut Ridho, perbedaan tersebut dapat menjadi petunjuk awal dalam membaca dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat. Namun, penyelidikan tetap harus menguji apakah terdapat alasan ekonomi yang dapat membenarkan perbedaan harga tersebut.
KPPU akan menelusuri kemungkinan pengaruh jarak kebun dengan PKS maupun kualitas buah terhadap harga yang diterima petani.
“Apa sih yang menyebabkan dia paling murah? Ada tidak justifikasinya membuat Pesisir Selatan itu yang paling murah? Apakah karena tadi jaraknya ternyata antara petani swadaya dengan PKS-nya itu jauh, sehingga itu membuat harga jadi murah atau karena masalah kualitas sebetulnya? Nah, kemarin kami juga diskusi juga dengan melaporkan juga, kami investasi juga,” ucapnya.
KPPU juga berencana memperdalam penghitungan harga melalui kajian ekonomi. Ridho mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan keterlibatan ahli untuk menguji kewajaran harga TBS di wilayah tersebut. “Coba kalau mau menghitung dari sisi ada ahlinya untuk menghitung harga. Nah itu juga nanti coba akan kita perdalam lagi masalah penghitungan harga,” sambungnya.
Penyelidikan tersebut juga menghadapi kendala operasional. Keterbatasan anggaran membuat KPPU kesulitan melakukan pemeriksaan langsung ke Pesisir Selatan. Pemeriksaan sebelumnya bahkan dilakukan melalui konferensi video. Cara tersebut dinilai kurang efektif untuk menggali keterangan dan memperoleh data secara menyeluruh.
“Dulu kami sudah komunikasi dan pemeriksaannya melalui via Zoom, ya sebetulnya kurang efisien juga, perintah datang jadi kurang efisien. Tapi ya persoalan teknis itu jadi menyebabkan mungkin kenapa akhirnya pemeriksaannya menjadi lama,” ungkap Ridho.
Kendati demikian, KPPU memperkirakan proses penanganan laporan tersebut segera memasuki tahap pengolahan data. Pihaknya masih menunggu sejumlah dokumen dari beberapa PKS sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Nanti baru kami akan olah datanya. Indikasinya yang tetap di pasal lima terkait dengan adanya kesepakatan kartel,” tutupnya.
Petani Klaim Rugi Rp700 Miliar per Tahun
Di sisi lain, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Novermal Yuska, mengatakan persoalan harga TBS petani swadaya telah dilaporkannya kepada KPPU di Jakarta.
Laporan tersebut tercatat melalui Surat Deputi Penegakan Hukum Nomor 1177/DH/P/IV/2026 tertanggal 25 Juni 2026. Novermal juga telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam Perkara Laporan Nomor 77-92/DH/KPPU-L/VI/2026.
“Saya dipanggil untuk didengar keterangan saya sebagai saksi. Pengaduan saya tercatat sebagai Perkara Laporan No. 77-92/DH/KPPU-L/VI/2026,” ujarnya.
Dia menjelaskan, laporan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dugaan tersebut menyangkut pembelian TBS oleh lima PKS yang diduga menetapkan harga rendah secara seragam dan menerapkan potongan timbangan tinggi.
Praktik tersebut juga diduga mengarah pada monopsoni. Petani dinilai tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada pabrik-pabrik tersebut.
Novermal menyebut harga TBS kebun swadaya di Pesisir Selatan mencapai Rp1.400 per kilogram di bawah harga TBS kebun plasma yang ditetapkan pemerintah. Harganya juga sekitar Rp700 per kilogram lebih rendah dibandingkan harga TBS swadaya di Kabupaten Sijunjung.
Persoalan tidak hanya terjadi pada harga pembelian. Potongan timbangan juga menjadi keluhan utama petani.
“Potongan timbangan TBS Pesisir Selatan mencapai 9% hingga 12%, sementara di Sijunjung hanya 4% hingga 5%. Sangat jauh perbedaannya,” tegas dia.
Novermal turut mempertanyakan alasan perusahaan yang selama ini menggunakan rendemen rendah sebagai dasar penetapan harga. Menurut dia, pengujian rendemen di tingkat hamparan tidak pernah dilakukan secara terbuka. Hasil rendemen di pabrik juga tidak disampaikan kepada petani.
Sementara itu, alasan mutu TBS rendah kerap digunakan untuk membenarkan potongan timbangan. Namun, standar penilaian mutu yang menjadi dasar pemotongan tersebut dinilai tidak jelas.
“Dari dulu sampai kini, harga TBS kelapa sawit kebun swadaya Pesisir Selatan paling rendah, dan potongan timbangan paling tinggi di Sumbar,” ungkapnya.
Dia memperkirakan kondisi tersebut menimbulkan kerugian besar bagi pekebun. Dengan selisih harga sekitar Rp700 per kilogram dibandingkan Sijunjung, petani swadaya yang mengelola kebun seluas 44 ribu hektare diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar Rp700 miliar per tahun.
Karena itu, Novermal berharap KPPU dapat menuntaskan penyelidikan dan memperbaiki kondisi persaingan usaha dalam pembelian TBS.
“Saya berharap KPPU memulihkan iklim usaha yang adil bagi petani sawit swadaya, yaitu penetapan harga dan potongan timbangan (sortasi) TBS kelapa sawit yang transparan dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Permentan No. 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra,” harapnya.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
