Malaysia Dorong B100 Jadi Energi Alternatif, Tunggu Kepastian Kebijakan

sawitsetara.co - KUALA LUMPUR — Otoritas pengelola lahan di Malaysia, FELDA, mendorong penggunaan B100—biodiesel berbasis 100 persen minyak sawit—sebagai alternatif energi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Wacana ini menguat di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat krisis di kawasan Asia Barat.

Ketua FELDA, Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, mengatakan implementasi B100 masih berada pada tahap kebijakan dan akan dimulai dari lingkungan internal FELDA.

“Pada tahap ini, kebijakan pemerintah perlu diterapkan, karena kita mungkin tidak memiliki pasokan minyak sawit mentah (CPO) yang cukup untuk segera meluncurkan B100,” ujarnya dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, Selasa (7/8/2026), dikutip Bernama.com.

Ia mengungkapkan telah menyampaikan rencana tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Menurut Ahmad Shabery, harga B100 diperkirakan sekitar RM4,50 per liter, bergantung pada harga minyak sawit mentah (CPO). Dengan kisaran harga di bawah RM5 per liter, bahan bakar ini dinilai berpotensi menekan ketergantungan terhadap diesel sekaligus menjaga stabilitas harga energi domestik.

Selain itu, B100 juga dianggap mampu memperkuat ketahanan energi nasional Malaysia.

Untuk mendukung implementasi, FELDA bersama FGV Holdings Bhd berencana memperluas pengembangan pabrik pengolahan biodiesel guna meningkatkan kapasitas produksi.

“Kami sedang berdiskusi untuk menentukan bentuk kemitraan, apakah akan melibatkan partisipasi penuh sektor swasta, dukungan pemerintah, atau pihak lain, untuk memenuhi persyaratan peningkatan kapasitas B100,” kata Ahmad Shabery.

Sejak 2025, FELDA telah menguji coba penggunaan B100 pada kendaraan penumpang selama 15 bulan dengan jarak tempuh lebih dari 50.000 kilometer. Uji coba tambahan juga dilakukan pada truk tangki selama empat bulan pada 2024.

Meski demikian, keberhasilan implementasi B100 secara luas masih bergantung pada kesiapan kebijakan pemerintah serta ketersediaan pasokan bahan baku.