Pengepul TBS di Inhil Tolak Wacana Penutupan PKS Tanpa Kebun, Khawatir Picu Monopoli Harga

sawitsetara - INDRAGIRI HILIR – Wacana penutupan pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak memiliki kebun sendiri menuai penolakan dari pelaku usaha di tingkat bawah. Salah satunya datang dari pengepul Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudi Arianda, yang menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan petani.

Menurut Rudi, keberadaan PKS tanpa kebun justru menjadi penopang rantai distribusi TBS di daerah. Pasalnya, tidak semua petani memiliki akses langsung untuk menjual hasil panennya ke pabrik, sehingga peran pengepul menjadi penghubung utama.

Ia menegaskan, penutupan PKS tanpa kebun akan mempersempit pilihan penjualan bagi petani dan membuka peluang terjadinya monopoli harga oleh perusahaan besar yang memiliki kebun sendiri. “Kalau pabrik yang tidak punya lahan ditutup, nanti yang punya kebun sendiri bisa menguasai harga. Kami sebagai petani dan pengepul pasti kena imbasnya,” ujarnya kepada sawitsetara.co.

Rudi menjelaskan, kondisi di lapangan menunjukkan mayoritas petani di Inhil menjual TBS melalui pengepul sebelum akhirnya dibawa ke pabrik. Skema ini dinilai lebih efisien, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan jaringan.

Karena itu, ia dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penutupan tersebut. “Kami tidak setuju kalau ada penutupan PKS tanpa kebun. Lahan di sini juga subur, produksi ada. Kalau pabrik ditutup, kami mau jual ke mana?” katanya.

Lebih lanjut, Rudi justru menawarkan solusi alternatif agar keberadaan PKS tetap memberi manfaat bagi semua pihak, yakni melalui pola kemitraan dengan petani lokal. Menurutnya, pendekatan ini lebih adil dibandingkan penutupan yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas.

“Kalau memang mau ditata, sebaiknya pabrik bermitra dengan petani. Jadi sama-sama jalan, tidak ada yang dirugikan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan PKS di wilayah-wilayah yang masih jauh dari jangkauan pabrik. Hal ini dinilai penting untuk menekan biaya angkut dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Justru yang dibutuhkan itu penambahan pabrik di daerah yang jauh. Supaya kebun masyarakat yang jauh bisa lebih mudah menjual hasilnya,” tambahnya.

Rudi menilai, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, khususnya petani sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan strategis terkait industri sawit di daerah.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pelaku usaha di tingkat bawah berharap wacana penutupan PKS tanpa kebun tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan gejolak di sektor perkebunan sawit.