Petani Sawit Tak Cukup Hanya Berkebun, Kelembagaan Harus Diperkuat

sawitsetara.co - JAKARTA — Penguatan kelembagaan petani sawit swadaya, mulai dari kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), hingga koperasi atau KUD, dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan sentra perkebunan kelapa sawit.

Pemerhati sawit dari DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan pengalaman di berbagai kawasan sentra sawit pedesaan menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat perlu menjadi bagian utama dalam pembangunan sektor perkebunan. Menurut dia, kelembagaan petani yang kuat dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan.

"Belajar dari pengalaman di kawasan sentra sawit pedesaan, kekuatan ekonomi rakyat harus dikedepankan sebagai solusi strategis untuk membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kemandirian," kata Dermawan, Selasa (18/8/2026).

Ia menilai pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga pemerintahan desa, memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas pengurus kelembagaan petani sawit swadaya. Penguatan itu tidak cukup hanya melalui pembentukan organisasi, tetapi juga harus diikuti peningkatan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta kemampuan manajerial para pengurus.

Karena itu, program pelatihan dan training of trainers (ToT) dinilai perlu diperluas. Program tersebut diharapkan mampu membentuk pola pikir pengurus agar memahami posisi strategis kelembagaan petani dalam menghadapi perubahan ekonomi dan tantangan industri sawit.

"Para pengurus harus memiliki pengetahuan, keterampilan, perilaku dan kepiawaian yang memadai. Pelatihan dan ToT diperlukan untuk memantapkan pola pikir mereka sehingga memahami arti penting kehadiran kelembagaan petani sawit swadaya," ujarnya.

Dermawan mengatakan kelembagaan petani juga dituntut adaptif, inovatif dan prospektif. Hal itu semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dapat mempengaruhi harga komoditas, biaya produksi, hingga pendapatan petani.

Menurut dia, besarnya perputaran uang di kawasan sentra sawit pedesaan membuat penguatan kelembagaan petani layak ditempatkan sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah. Kelembagaan yang dikelola secara profesional dapat mendorong petani tidak hanya menjadi produsen bahan baku, tetapi juga memiliki posisi lebih kuat dalam rantai usaha sawit.

"Nilai perputaran uang di kawasan sentra sawit pedesaan di seluruh Indonesia cukup besar. Karena itu, penguatan kelembagaan petani perlu mendapatkan skala prioritas menuju ekonomi berkelanjutan yang mengutamakan kemandirian," kata Dermawan.

Ia menambahkan, penguatan tersebut perlu dibarengi pemantapan sistem manajemen di seluruh bidang usaha kelembagaan. Dengan demikian, koperasi, KUD, Gapoktan maupun Poktan dapat berkembang sebagai organisasi ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat posisi tawar petani.

"Setiap tahun kita harus semakin mencerdaskan anak bangsa yang terlibat sebagai pengurus, sehingga mereka memiliki kualitas, kapasitas dan sinergitas dalam mengelola kelembagaan petani," ujarnya.

Dermawan menilai kelembagaan petani yang kuat pada akhirnya bukan hanya berfungsi sebagai wadah organisasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk membangun ekonomi pedesaan yang lebih mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.