sawitsetara.co - JAKARTA - Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.APO menyampaikan keresahan petani sawit nasional menyusul anjloknya harga tandan buah segar (TBS) pasca pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah atau CPO.
Dalam pertemuan empat organisasi petani sawit nasional di Jakarta yang berlangsung selama tiga jam, APKASINDO bersama ASPEKPIR, SPKS, dan Samade menilai penurunan harga TBS saat ini tidak wajar dan diduga dimanfaatkan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit. Pertemuan tersebut langsung dihadiri Ketua Umum masing-masing.
“Kalau harga CPO turun Rp1.000, biasanya harga TBS petani hanya terkoreksi sekitar Rp300. Tapi sekarang harga CPO hanya turun Rp450 sampai Rp600, sementara harga TBS petani anjlok sampai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram, ini jelas keterlaluan,” ujar Dr Gulat.
Menurutnya, kondisi tersebut telah memicu kepanikan di kalangan petani sawit di berbagai daerah. Ia menyebut, penurunan harga itu sangat berdampak terhadap ekonomi petani, sosial dan kamtibmas.
“Setiap 10 ton TBS, petani bisa kehilangan hingga Rp8 juta. Uang sebesar itu sebenarnya sudah bisa digunakan membeli 14 sak pupuk urea non subsidi,” katanya.
Dalam forum tersebut, empat organisasi petani sawit menyatakan mendukung langkah pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor CPO. Namun mereka meminta pemerintah dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) segera mengantisipasi permainan harga di tingkat pabrik.
Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah supaya PT DSI segera menerapankan konsep satu harga TBS nasional dari Aceh hingga Papua untuk dua tipologi petani, yakni petani plasma dan petani swadaya.
“Ke depan jangan lagi ada harga rujukan TBS lokal. Yang ada adalah harga rujukan TBS petani sawit PT DSI, dan penugasan Tim Harga TBS Provinsi berakhir” tegas Gulat.
Selain itu, APKASINDO dan organisasi petani lainnya juga merekomendasikan agar PT DSI supaya fokus sebagai regulator, pengawas, dan satgas ekspor CPO dan turunannya. Sementara mekanisme operasional ekspor diserahkan kepada bursa komoditas yang dinilai lebih siap dan berpengalaman.
Menurut Dr Gulat, sistem bursa komoditas akan memperkecil potensi manipulasi data ekspor yang selama ini merugikan negara maupun petani sawit.
“Jadi mandatorikan wajib jual beli produk CPO melalui bursa komoditi, ini sangat jitu menyelesaikan masalah dan kecurangan selama ini, semua akan happy dengan bursa, terkhusus negara akan menerima pemasukan yang berlipat ganda,” ujar Dr Gulat.
Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan terkait dugaan manipulasi data ekspor oleh sejumlah perusahaan dengan selisih harga hingga 200 persen di negara tujuan.
“Kalau semua ekspor CPO dan turunannya wajib melalui bursa komoditas, potensi penyelewengan bisa ditekan seminimal mungkin dan Satgas Ekspor Momoditi Strategis akan lebih optimum bekerja,” ujarnya.
"Kami juga berharap, PT DSI selaras dengan PSN Sawit Rakyat yang mana PSN ini di bawah koordinasi Kementerian BAPPENAS RI, terkhusus hilirisasi sawit rakyat, yang sangat urgen," lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Gulat mengimbau petani sawit di seluruh Indonesia agar tidak panik dan tidak mudah terprovokasi isu yang berkembang di media sosial.
“Kami percaya petani sawit Indonesia sudah teruji. Kami mendukung langkah Presiden Prabowo demi kebaikan bangsa, sambil terus memberikan masukan agar kebijakan yang diambil tetap melindungi petani sawit dan bergun untuk nusa dan bangsa ini,” tutupnya.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
