Sosialisasi Percepatan PSR di Keerom, APKASINDO Papua Dorong Kemandirian dan Hilirisasi Sawit

sawitsetara.co - KEEROM — DPW APKASINDO Papua bersama Dinas Pertanian Provinsi Papua, serta koperasi dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) menggelar sosialisasi percepatan PSR di Kabupaten Keerom, Selasa (5/5/2026). Agenda ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit.

Ketua DPW APKASINDO Papua, Albert Youku, menyampaikan bahwa program PSR di wilayah Keerom menjadi momentum penting bagi kebangkitan sektor sawit rakyat di Papua. Ia menegaskan bahwa sebagian besar kebun sawit di wilayah tersebut merupakan tanaman lama yang ditanam sejak sekitar tahun 1984, sehingga sudah memasuki usia tidak produktif dan perlu segera diremajakan.

“Total luasan kebun sawit di kawasan ini mencapai sekitar 12 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, yang telah disetujui untuk program PSR mencapai 3.000 hektare. Untuk tahap awal pelaksanaan, kami mengusulkan 534 hektare sebagai langkah awal percepatan,” ujar Albert saat dihubungi sawitsetara.co.

Albert menekankan bahwa program PSR bukan sekadar peremajaan tanaman, melainkan peluang besar bagi petani untuk meningkatkan taraf hidup. Ia menyebutkan bahwa sawit merupakan sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga di Papua.

“Kita menyambut kebijakan pemerintah ini sebagai berkah bagi petani sawit. Sawit adalah hidup kita, dan kita adalah sawit. Dengan PSR, kita harapkan kejayaan sawit kembali, meningkatkan ekonomi keluarga petani, serta mendongkrak pendapatan asli daerah, baik kabupaten maupun provinsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa program PSR selaras dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi terbarukan.

Dalam pelaksanaannya, salah satu tantangan utama yang dihadapi petani sawit di Keerom adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS). Saat ini, banyak petani harus mengangkut tandan buah segar (TBS) ke PKS milik perusahaan dengan jarak yang cukup jauh, mulai dari 7 hingga hampir 30 kilometer.

“Kondisi PKS peninggalan lama sudah tidak berfungsi. Akibatnya, petani harus membawa hasil panen ke luar area dengan jarak yang cukup jauh, yang tentu berdampak pada biaya dan kualitas hasil,” jelas Albert.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mendorong pembangunan PKS baru yang dikelola oleh koperasi petani. Harapannya, selain memperpendek rantai distribusi, keberadaan PKS juga dapat menjadi awal pengembangan industri hilir sawit di Papua.

“Kami ingin tidak hanya berhenti di produksi bahan mentah. Kita dorong sampai ke industri lanjutan. Kalau PKS dan industri berdiri, kita bisa bangun kawasan ekonomi baru yang kami sebut ‘Plaza Sawit’,” tambahnya.

Menutup wawancara, Albert berharap agar para petani dapat memanfaatkan program PSR ini dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak seluruh pihak, terutama petani dan kelembagaan seperti Gapoktan dan koperasi, untuk mempersiapkan diri secara matang.

“Ini kesempatan besar bagi petani. Semua harus disiapkan dengan baik agar proses replanting berjalan lancar tanpa hambatan. Kita ingin hasilnya benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani,” ujarnya.

Sebagai informasi, harga TBS di wilayah Papua per April 2026 berada di kisaran Rp2.600 per kilogram. Dengan adanya PSR dan dukungan infrastruktur ke depan, diharapkan nilai ekonomi sawit rakyat semakin meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah.