Sumsel Siapkan 66 Ribu Hektare untuk Ekstensifikasi Sawit

sawitsetara.co - PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan potensi lahan seluas 66.005,65 hektare untuk mendukung program nasional ekstensifikasi kelapa sawit. Lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan akan diverifikasi melalui ground check sebelum dikembangkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra mengatakan Pemprov Sumsel siap mendukung program yang menjadi bagian dari strategi penguatan industri hilir sawit dan ketahanan energi nasional tersebut.

“Sumsel memiliki potensi perkebunan yang sangat besar. Karena itu, kami menyambut baik program ini dan siap mendukung seluruh tahapan yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan,” ujar Edward saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Ground Check Teknis Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit di Palembang, Rabu (29/8/2026).

Dari total potensi lahan itu, 45.071,38 hektare berada di kawasan hutan konversi/produksi. Adapun 20.934,27 hektare lainnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

Kabupaten Lahat menjadi wilayah dengan potensi lahan terbesar, yakni 16.664,69 hektare. Berikutnya Kabupaten Musi Banyuasin dengan 16.175,82 hektare dan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan 14.414,24 hektare.

Edward mengatakan besarnya potensi tersebut belum otomatis membuat seluruh lahan dapat dikembangkan. Pemerintah daerah akan memastikan kondisi lapangan, tata ruang, legalitas, dan persyaratan administrasi melalui verifikasi langsung.

Pemprov Sumsel juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, PTPN IV, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait. Pengembangan diarahkan pada lahan yang tidak produktif agar memberikan nilai tambah sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Akselerasi memang penting, tetapi seluruh proses harus sesuai dengan ketentuan. Legalitas lahan dan aspek administrasi harus benar-benar kita pastikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Edward.

Mengejar Target 270 Ribu Hektare

Direktur Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, mengatakan ekstensifikasi sawit merupakan bagian dari strategi nasional yang mendapat mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertanian.

Program itu diarahkan untuk memperkuat hilirisasi komoditas pertanian strategis, terutama kelapa sawit. Salah satu sasarannya adalah mendukung pengolahan sekitar 32 juta ton Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel dan biofuel.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan areal sawit baru seluas 270.000 hektare secara nasional.

“Untuk memenuhi target nasional seluas 270.000 hektare, kami membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, termasuk Sumsel,” ungkap Iim.

PTPN IV mendapat mandat untuk mendukung pengembangan areal perkebunan sekaligus industri hilir sawit. Strategic Advisory PTPN IV Irwan Perangin-Angin mengatakan perusahaan saat ini mengelola sekitar 575.000 hektare perkebunan dan mendapat mandat mengembangkan 270.000 hektare areal baru.

Pengembangan tersebut juga mencakup rencana pembangunan 23 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tiga unit pabrik pengolahan inti sawit, serta satu unit pabrik biodiesel.

Di Sumsel, tim teknis akan segera turun ke sejumlah lokasi yang telah teridentifikasi. Ground check diperlukan untuk memastikan lahan yang masuk dalam daftar potensi benar-benar memenuhi persyaratan pengembangan.

“Verifikasi lapangan menjadi tahapan penting untuk memastikan lahan yang tersedia benar-benar layak dan memenuhi seluruh persyaratan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Irwan.

Program ekstensifikasi tersebut dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi Sumsel. Selain memperluas lapangan kerja, pengembangan lahan juga diharapkan meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dan memperkuat peran Sumsel dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Dengan potensi 66 ribu hektare, Sumsel menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan berkontribusi terhadap target ekstensifikasi sawit nasional. Realisasinya akan bergantung pada hasil verifikasi lapangan serta kepastian tata ruang dan legalitas lahan.