Berbagai langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal ini penting mengingat dengan melakukan PSR maka diharapkan bisa meningkatkan produksi sawit nasional seiring meningkatnya kebutuhan crude palm oil (CPO) baik didalam dan luar negeri.

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau resmi merilis harga tandan buah segar (TBS) kemitraan swadaya untuk periode 6–12 Mei 2026, dengan tren kenaikan meski tidak signifikan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng bahwa nilai ekspor dari Januari - Maret 2026 tercatat mencapai sebesar USD 931,49 juta atau naik atau naik 7,03% jika dibanding periode yang sama pada tahun 2025 yakni sebesar USD 870,30 juta.

Pemerintah terus memperkuat tata kelola dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan industri. Melalui kebijakan terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026, pemerintah memperluas ruang penggunaan DBH sawit agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul proyeksi El Nino 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Salahsatu caranya yakni dengan pembangunan infrastruktur pengendalian seperti embung dan sekat kanal, serta edukasi dan penguatan brigade kebakaran lahan.

Menurut Prof Almasdi, perhitungan kontribusi tersebut selama ini masih berfokus pada sektor hilir, seperti ekspor crude palm oil (CPO), pajak ekspor, serta nilai tambah industri turunan. Sementara itu, kontribusi ekonomi dari petani—yang justru menjadi fondasi utama sektor ini—belum masuk dalam perhitungan resmi.