Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperkuat ketelusuran produk kelapa sawit Indonesia. Sistem ini nantinya dilengkapi lembar transaksi dan kode batang (barcode) yang memungkinkan produk bersertifikat ISPO ditelusuri hingga lokasi asal perkebunan.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyoroti sejumlah kendala dalam penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat. Persoalan biaya sertifikasi, legalitas lahan, hingga belum adanya jaminan harga bagi petani bersertifikat dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mempercepat implementasi ISPO.

Dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Muhammad Job Kurniawan, AP., M.Si, menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi ISPO perlu menjadi perhatian mengingat besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit rakyat di Riau.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong penguatan kemitraan industri kelapa sawit antara Indonesia dan India. Kerja sama itu dinilai penting untuk menjaga hubungan perdagangan kedua negara sekaligus memperluas kolaborasi di bidang produktivitas, keberlanjutan, dan ketertelusuran sawit.

Pemerintah tidak ingin regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) hanya berakhir sebagai kewajiban administratif bagi komoditas Indonesia. Kementerian Pertanian mendorong regulasi tersebut menjadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola perkebunan sekaligus memperkuat posisi pekebun dalam rantai nilai global.

Pemerintah Kota Pekanbaru mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mengutamakan peningkatan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menghindari tekanan terhadap lingkungan akibat pembukaan lahan baru.