Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong percepatan hilirisasi industri kelapa sawit agar nilai tambah komoditas strategis tersebut semakin banyak dinikmati di dalam negeri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan peningkatan produktivitas menjadi kunci transformasi industri kelapa sawit Indonesia. Pemerintah mendorong intensifikasi perkebunan agar produksi meningkat tanpa terus membuka lahan baru.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan program Peremajaan Sawit Pekebun (PSR) seluas 161,49 hektare pada 2026.

Penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku sejak Juli 2026 diperkirakan belum akan mengurangi volume ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia sepanjang tahun ini. Meski kebutuhan bahan baku untuk pasar domestik meningkat, pelaku industri menilai tambahan serapan tersebut masih dapat dipenuhi dari produksi nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan industri kelapa sawit harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani, masyarakat, dan pembangunan daerah. Menurut dia, sebagai provinsi penghasil sawit terbesar, Riau membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar kontribusi sektor tersebut semakin dirasakan masyarakat.

Sebanyak 381 anggota koperasi mengikuti proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh PT Sucofindo, surveyor resmi yang ditunjuk BPDP untuk melakukan pemeriksaan dokumen sekaligus verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan PSR.