Akademisi dan Pelaku Usaha Bahas Kontroversi Pajak Air Permukaan di FGD Gelaran IMM Riau

sawitsetara.co - PEKANBARU — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau akan menggelar diskusi publik bertajuk “Pajak Air Permukaan (PAP): Jawaban Defisit Anggaran atau Jalan Menuju Keadilan Ekonomi?” pada Jumat (27/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Aula Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).

Forum ini menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan untuk membedah kebijakan PAP yang belakangan menjadi sorotan lantaran dinilai memberatkan petani sawit. Isu ini dinilai menyentuh banyak sektor, mulai dari industri dan perkebunan hingga pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Dr. Saidul Amin, MA, dijadwalkan hadir. Sejumlah narasumber lain antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Nino Wastikasari, SE, Msi; dan anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufiq, S.Kep.

Ada juga Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah H. Abdullah, S.Pd; Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP, C.APO; serta Ketua GAPKI Cabang Riau Lichwan Hartono.

Diskusi juga menghadirkan akademisi dan pengamat ekonomi seperti Dr. Dahlan Tampubolon, SE, Msi dan Dr. Muhammad Hidayat, SE, Msi, dengan Indra Fatra, SH, MH sebagai akademisi dan praktisi kebijakan publik.

DPD IMM Riau menyebut diskusi ini sebagai ruang dialog terbuka untuk menguji kebijakan PAP secara jernih, kritis, dan berbasis data. Di tengah tekanan fiskal daerah dan kebutuhan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kebijakan PAP dipandang sebagai salah satu instrumen yang potensial. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat menambah beban dunia usaha dan masyarakat.

“Karena kebijakan publik yang baik lahir dari diskusi yang sehat,” kata Ketua Umum DPD IMM Riau Alpin Jarkasi Husein H., S.Kom.

Melalui forum ini, IMM Riau berharap tercipta pertukaran gagasan yang konstruktif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Diskusi terbuka untuk umum dengan kapasitas terbatas, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih adil dan berkelanjutan.