sawitsetara.co – JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendorong Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperjuangkan lahirnya arahan Presiden yang secara khusus mengatur penguatan perkebunan sawit rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini membebani petani.
Usulan itu disampaikan APKASINDO dalam forum diskusi kondisi dan prospek ekspor komoditas utama Indonesia 2026–2027, Senin (9/11/2026).
Pertemuan berlangsung di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta. APKASINDO diwakili Akhmad Indradi, SP., M.Agr.,, Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Sawit DPP APKASINDO.
Forum tersebut dihadiri Direktur Eksekutif DEN Bidang Strategi dan Kebijakan Ekonomi, Gaffari Ramadan, S.E., M.P.A., M.B.A., serta sejumlah pimpinan asosiasi komoditas strategis nasional dari sektor nikel, baja, batubara, dan kelapa sawit.
Dalam pertemuan tersebut, APKASINDO menyampaikan bahwa persoalan sawit rakyat membutuhkan perhatian pemerintah secara menyeluruh. Berbagai persoalan yang dihadapi petani tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan satu kementerian saja.
Indradi menilai persoalan legalitas lahan, produktivitas, sertifikasi, tata niaga Tandan Buah Segar (TBS), dan peremajaan merupakan satu kesatuan persoalan yang saling berkaitan.
“Kami melihat persoalan sawit rakyat saat ini sudah sangat kompleks. Petani menghadapi persoalan legalitas lahan, produktivitas kebun, sertifikasi, tata niaga TBS, sampai lambatnya pelaksanaan peremajaan. Semua persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian secara terintegrasi,” kata Indradi.
Tiga Rekomendasi Strategis APKASINDO
Dalam forum tersebut, APKASINDO menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada DEN untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan masukan kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia. Rekomendasi pertama adalah mendorong lahirnya arahan atau rekomendasi Presiden tentang sawit rakyat.
APKASINDO meminta agar persoalan perkebunan rakyat ditempatkan sebagai agenda strategis lintas kementerian. Agenda tersebut mencakup penyelesaian legalitas lahan, percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), pemenuhan tuntutan European Union Deforestation Regulation (EUDR), penataan tata niaga TBS, serta percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kami berharap DEN dapat membawa persoalan sawit rakyat ini ke tingkat Presiden. Harus ada arahan yang jelas agar kementerian dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab bersama. Jangan sampai persoalan petani terus berputar karena masing-masing kementerian berjalan dengan kebijakan sektoralnya sendiri,” katanya.
Menurut APKASINDO, persoalan sawit rakyat membutuhkan koordinasi lintas kewenangan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah.
Rekomendasi kedua adalah pembentukan Tim Percepatan PSR. Tim tersebut diusulkan melibatkan Kementerian Pertanian, BPDP, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, serta APKASINDO.
Indradi menilai pembentukan tim diperlukan untuk mengurai berbagai hambatan yang selama ini memperlambat pelaksanaan peremajaan.
“Percepatan PSR tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Ada persoalan administrasi, legalitas lahan, pembiayaan, dan pelaksanaan teknis yang harus diselesaikan bersama. Karena itu, kami mengusulkan tim khusus yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk organisasi petani,” kata Indradi.
Rekomendasi ketiga adalah penyusunan Roadmap Sawit Rakyat 2027–2030. Peta jalan tersebut diharapkan menjadi pedoman pembangunan perkebunan rakyat yang memiliki target dan indikator terukur. Beberapa agenda yang perlu dimasukkan meliputi penyelesaian legalitas lahan, percepatan ISPO, kesiapan pemenuhan EUDR, peningkatan realisasi PSR, peningkatan produktivitas, serta reformasi tata niaga TBS.
“Kami ingin pembangunan sawit rakyat memiliki arah yang jelas. Jangan sampai setiap tahun persoalan yang sama terus berulang tanpa target penyelesaian yang terukur. Roadmap 2027–2030 harus menjadi pegangan pemerintah dalam membangun perkebunan rakyat secara berkelanjutan,” kata Indradi.
Sawit Rakyat Harus Menjadi Prioritas Nasional
APKASINDO memandang keberlanjutan perkebunan rakyat memiliki hubungan langsung dengan perekonomian Indonesia. Kontribusi petani terhadap luas perkebunan dan produksi nasional menjadikan sektor ini memiliki posisi strategis. Persoalan produktivitas petani juga berkaitan dengan pasokan bahan baku industri, ekspor, penerimaan negara, dan pendapatan masyarakat pedesaan.
“Petani sawit rakyat memiliki kontribusi besar terhadap industri kelapa sawit nasional. Karena itu, jangan hanya melihat petani sebagai bagian dari produksi dan ekspor. Petani juga harus mendapatkan kepastian hukum, perlindungan tata niaga, dukungan peremajaan, dan kesempatan yang adil untuk menikmati nilai tambah industri sawit,” kata Indra.
APKASINDO berharap DEN dapat mengangkat berbagai persoalan tersebut dalam rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Organisasi petani sawit ini menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus memperkuat industri kelapa sawit Indonesia.
Tags:
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
