sawitsetara.co - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Melawi menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah konflik sosial di sektor perkebunan kelapa sawit. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan bincang dan diskusi yang digelar di Nanga Pinoh, Senin (30/3/2026), yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga perwakilan petani.
Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Melawi, Sopian Hadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa APKASINDO bukan sekadar organisasi petani, melainkan wadah perjuangan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta edukasi kepada petani sawit mandiri.
Menurutnya, konflik sosial di sektor perkebunan sawit kerap berawal dari minimnya pemahaman petani terhadap tata kelola, legalitas lahan, hingga pola kemitraan dengan perusahaan. Oleh karena itu, APKASINDO mengambil peran strategis dalam memberikan edukasi yang komprehensif agar petani tidak terjebak dalam persoalan hukum maupun konflik di lapangan.
“APKASINDO hadir sebagai wadah perjuangan petani sawit mandiri. Kita ingin memastikan petani mendapatkan perlindungan dan pemahaman yang benar agar tidak mudah dirugikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sopian menekankan bahwa APKASINDO harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara petani, pemerintah, perusahaan, dan aparat penegak hukum. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan terarah, berbagai potensi konflik diharapkan dapat diselesaikan secara dialogis sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan konflik harus dilakukan sejak awal melalui penguatan kelembagaan petani, pembangunan kemitraan yang sehat, serta pendampingan hukum yang tepat. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem perkebunan sawit yang adil dan berkelanjutan.
“Konflik sosial harus dicegah sejak dini. Kuncinya ada pada edukasi, penguatan kelembagaan, dan kemitraan yang saling menguntungkan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW APKASINDO Provinsi Kalimantan Barat, Agus Kuswara, menyampaikan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi petani sawit mandiri, mulai dari persoalan Hak Guna Usaha (HGU), kelembagaan koperasi, hingga akses pendampingan yang belum optimal.
Menurutnya, APKASINDO memiliki peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan petani dan menjembatani mereka dengan instansi terkait, khususnya dalam memperkuat kapasitas dan posisi tawar petani di tengah dinamika industri sawit.
“APKASINDO hadir untuk memayungi petani sawit mandiri agar memiliki wadah perjuangan yang jelas, baik dalam peningkatan kapasitas maupun perlindungan hukum,” ujarnya.
Dari sisi keamanan, Kabag Ops Polres Melawi, AKP Bhakti Juni Ardi, turut mengapresiasi forum diskusi tersebut. Ia menilai kegiatan semacam ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi lintas sektor guna mencegah potensi konflik sosial di masyarakat.
Pihak kepolisian, lanjutnya, siap mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah perkebunan melalui pendekatan persuasif dan dialogis.
Melalui forum ini, APKASINDO Melawi berharap dapat melahirkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani sawit mandiri, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola perkebunan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
