APKASINDO: Kami Tidak Berdaya Kalau Seperti Ini Terus, di Saat Kami Petani Sangat Ingin Membantu Bapak Presiden Prabowo

sawitsetara.co - JAKARTA —Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan) memaparkan salah satu kendala utama rendahnya capaian peremajaan sawit rakyat (PSR) adalah petani sawit enggan PSR karena harga tandan buah segar (TBS) sedang tinggi.

Pemaparan itu disampaikan Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Togu Rudian Saragih, saat menjadi panelis dalam agenda Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Talks Vol. 1 Tahun 2026 bertajuk Diseminasi Studi: Analisis Rantai Pasok Biodiesel yang digelar di Jakarta pada Selasa (24/2/2026).

“Harga TBS yang sedang tinggi membuat petani memilih menunda dan enggan replanting karena masih menikmati hasil panen yang sedang tinggi meskipun sawitnya sudah harus replanting berdasarkan umur sawit,” ujar Togu.

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Ir. Edi Wibowo, M.T., Direktur Bioenergi dari Dirjen EBTKE Kementerian ESDM sebagai keynot speaker, serta Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro, Ph.D. dan Massita Ayu Cindy, M.S., Koordinator Penelitian Ketahanan Energi PYC.

Selain itu, forum ini menghadirkan empat panelis yakni Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Kementan, Ir. Iim Mucharam; Koordinator Pengujian Aplikasi Produk, LEMIGAS, Cahyo Setyo Wibowo, S.T., M.T.; Anggota Pokja II Energi Terbarukan, GAIKINDO, Ir. Abdul Rochim, M.Si., serta Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat M. E. Manurung, M.P., C.APO.

Pernyataan Togu tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Dr. Gulat. Pihaknya menyatakan tidak sepakat jika rendahnya partisipasi PSR semata-mata dikaitkan dengan tingginya harga TBS saat ini.

“Mohon maaf, Saya tidak setuju dengan pendapat Pak Togu bahwa petani sawit tidak mau atau enggan replanting karena harga TBS sedang mahal,” kata Dr. Gulat.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi petani jauh lebih kompleks dan berkaitan dengan PSR ini. Tetapi, kata Dr. Gulat, kendala utamanya adalah terkait persyaratan PSR yang sangat rumit, berliku dan ribet.

“Direktorat Perkebunan jangan cuci tangan dengan menyalahkan petani enggan PSR. Hasil kajian APKASINDO, diketahui 78% petani gagal ikut PSR karena persyaratan yang saya ibaratkan seperti ular tangga, sudah mau finis harus kembali ke nol karena persyaratannya PSR tadi. Dan dari 22% yang hampir finis tadi, hanya 7-11% yang berhasil ikut PSR,” ujar Dr Gulat yang juga Auditor ISPO.

Gawatnya lagi setelah masuk PSR, timbul lagi hambatan baru, yaitu tim verifikasi kemajuan pelaksanaan PSR yang ditunjuk BPDP (KS) yaitu Sucofindo yang sangat lambat karena ragam kekakuan yang diciptakan.

“Pengajuan Verifikasi untuk pembayaran kemajuan pekerjaan bisa sampai 1-2 bulan, belum lagi aplikasi SMART PSR yang dikelola BPDP sangat sering down (tidak bisa diakses petani karena error), ya kalau begini pada pingsan semua petani peserta PSR, pada tobat ikut PSR,” kata Dr Gulat.

Dr. Gulat menegaskan, harusnya Ditjendbun dan BPDP mengevaluasi ‘mengapa capaian PSR tiap tahun sejak 2017 selalu jauh di bawah target, kisaran 18-38%,’ bukan malah menyalahkan para petani sawit.

“Kami ingin membantu Bapak Presiden Prabowo menyukseskan Program Biodiesel untuk kemandirian energi. Cara kami membantu adalah hanya dengan PSR, tidak ada cara lain, sehingga produktivitas kebun kami petani PSR bisa naik menjadi 2,5-4,5 ton TBS per hektar per bulan dan potensi produksi CPO per tahun akan mencapai 5-7 ton CPO,” kata Dr Gulat.

“Coba lihat fakta saat ini, produksi TBS Petani yang belum ikut PSR hanya rerata 400-800 kg/ha/bulan dengan produksi CPO per tahun tidak lebih dari 2 ton,” lanjutnya.

“Dana PSR yang berasal dari Pungutan Ekspor (levy) itu bukan APBN, tapi dana gotong royong petani sawit dan produsen TBS lainnya. Dan per bulan Februari ini, dengan levy USD91,84/MT CPO, maka terdampak ke harga TBS kami berkurang Rp310/kg karena levy tersebut. Harusnya persyaratannya dipermudah,” urainya.

APKASINDO, kata Dr. Gulat, sudah melakukan kajian ilmiah kendala PSR dan kendala lainnya terkait sawit. Kajian asosiasi petani sawit ini menyimpulkan bahwa penyebab masalah adalah terlampau banyak Kementerian/Lembaga (KL) yang keroyokan mengurusi sawit. Akibatnya, sulit untuk saling koordinasi dengan egosektoral masing-masing K/L.

“Kami sudah menghasilkan resepnya untuk mendukung menyukseskan program kemandirian energi Bapak Presiden, yaitu segera dirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI), sehingga semuanya satu dirigen dan hasilnya akan menguntungkan semua pihak termasuk meningkatbergandanya pemasukan negara,” kata Dr Gulat dengan kalimat tegas.

“Jadi sesuai dengan topik pertemuan kali ini 'Analisa Rantai Pasok Biodiesel', kami ingin mengatakan bahwa kami petani sawit tidak berdaya sebagai bagian dari rantai pasok bahan baku untuk program biodiesel Bapak Presiden,” kata Dr Gulat mengakhiri pemaparannya.