APMI Dorong Perubahan Paradigma, Sawit Harus Dipandang sebagai Instrumen Kedaulatan Bangsa

sawitsetara.co - JAKARTA – Industri kelapa sawit Indonesia tidak lagi dapat dipandang semata sebagai komoditas ekspor penghasil devisa. Di tengah dinamika geopolitik, krisis pangan, transisi energi, hingga meningkatnya persaingan perdagangan global, sektor perkebunan sawit dinilai telah menjadi bagian dari ekonomi politik yang menentukan arah pembangunan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI), Muhammad Nur Fadillah, S.Tr., dalam kegiatan Majelis Planters Indonesia (MPI) Vol. 2 bertajuk Ekonomi Politik Perkebunan: Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Instrumen Ketahanan Pangan, Energi, dan Kedaulatan Bangsa yang digelar secara daring, Minggu (5/7/2026).

Dalam paparannya, Fadillah menjelaskan bahwa ekonomi politik perkebunan merupakan kajian mengenai hubungan antara kekuasaan, kebijakan publik, dan distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan sektor perkebunan. Karena itu, menurutnya, sawit tidak bisa lagi dibahas hanya dari aspek produksi maupun ekspor, melainkan harus ditempatkan sebagai instrumen strategis negara.

“Perkebunan bukan sekadar aktivitas ekonomi. Sawit berada dalam ruang ekonomi politik karena seluruh pengelolaannya berkaitan dengan kebijakan negara, perdagangan internasional, dan kepentingan strategis bangsa,” kata Fadillah.

Ia menjelaskan sedikitnya terdapat lima alasan mengapa sektor perkebunan masuk dalam ranah ekonomi politik. Pertama, karena seluruh aktivitas perkebunan diatur melalui berbagai regulasi pemerintah, mulai dari tata ruang, perizinan, hingga undang-undang. Kedua, sawit berkaitan erat dengan kebijakan strategis nasional seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program peremajaan sawit rakyat.

Selain itu, komoditas sawit juga menjadi bagian penting dalam perdagangan internasional melalui mekanisme ekspor-impor, tarif perdagangan, hambatan non-tarif, hingga berbagai standar global yang memengaruhi akses pasar Indonesia.

“Di sisi lain, sawit memiliki dampak ekonomi yang sangat besar karena menyumbang devisa, penerimaan negara, menciptakan jutaan lapangan kerja, sekaligus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Fadillah menambahkan bahwa industri sawit juga melibatkan kepentingan banyak aktor, mulai dari pemerintah, petani, perusahaan, investor, konsumen, lembaga swadaya masyarakat, hingga negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap komoditas tersebut.

Sawit sebagai jalan menuju kedaulatan

Dalam presentasinya, Fadillah kemudian memaparkan alur logika yang menggambarkan posisi strategis sawit dalam pembangunan nasional. Menurutnya, perjalanan menuju kedaulatan bangsa dimulai dari kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni pangan dan energi.

Ia menjelaskan bahwa ketahanan pangan dan energi menjadi fondasi utama sebuah negara untuk berdiri secara mandiri. Sawit kemudian hadir sebagai instrumen konkret yang mampu menopang kedua sektor tersebut melalui penyediaan minyak nabati, bahan baku pangan, hingga energi terbarukan berupa biodiesel

Keberhasilan memenuhi kebutuhan pangan dan energi, lanjutnya, akan memperkuat ketahanan nasional sehingga negara memiliki daya tahan menghadapi tekanan ekonomi maupun politik dari luar negeri. Pada akhirnya, kondisi tersebut menjadi modal utama dalam mewujudkan kedaulatan bangsa.

“Sawit adalah instrumen strategis. Ketika ketahanan pangan dan energi tercapai, ketahanan nasional akan menguat. Dari situlah kedaulatan bangsa dapat diwujudkan,” jelasnya.

Bukan Sekadar Komoditas Ekspor

Fadillah menegaskan bahwa paradigma mengenai sawit perlu diubah. Selama ini, pembahasan mengenai industri sawit lebih banyak difokuskan pada nilai ekspor maupun devisa yang dihasilkan. Padahal, manfaat strategis sawit jauh lebih luas dibandingkan sekadar pendapatan negara.

Menurutnya, sawit memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional, mendukung program energi baru terbarukan, membuka lapangan kerja, hingga memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Karena itu, pengembangan industri sawit ke depan harus dilakukan melalui kebijakan yang terintegrasi antara sektor perkebunan, energi, industri, perdagangan, dan ketahanan nasional.

“Sudah saatnya kita berhenti melihat sawit hanya sebagai komoditas ekspor. Sawit harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia di tengah dinamika global,” tegasnya.

Melalui forum Majelis Planters Indonesia Vol. 2, APMI berharap lahir pemahaman baru bahwa pembangunan perkebunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut masa depan ketahanan pangan, energi, serta posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dan politik dunia.